Jurnalisme Bermutu Penggugah Kesadaran Pentingnya LH

*Dari Diskusi Meliput Tambang dan Bisnis

Safitri Rayuni
Borneo Tribune, Pontianak

Isu pemanasan global, deforestasi, social forestry dan disaster bukan hanya persoalan di tingkat elit. Demikian menurut Tadheus Yus, Provintial Coordinator EC Indonesia, membuka pembicaraan pada diskusi Meliput Tambang dan Bisnis, Senin (7/1) kemarin.

“Insan pers menjadi pilar untuk membuka kesadaran publik tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Menggugah kesadaran tentang tanggung jawab dalam diri masyarakat, sehingga kritis terhadap persoalan serius dari kerusakan LH yang mengancam mereka,” ungkapnya.
Diskusi yang dirangkai dengan launching buku ‘Covering Oil’ terbitan Yayasan Pantau ini dihadiri puluhan insan pers. Selain Tadheus Yus, menjadi panelis, Andreas Harsono, Direktur Pantau Foundation, dimoderatori Nur Iskandar, Pimred Borneo Tribune.
Tampak hadir diantaranya Kepala Bapedalda Kalbar, Try Budiarto bersama tiga stafnya, Bapedalda Kota Pontianak Muhammad Hairul Anwar, Kepala Kantor Berita Antara Pontianak, Nurul Hayat, Wartawan Kompas Wahyu, Aseanty Pahlevi dan Mella Dani Sari dari Pontianak Post, Kusmalina dari Kapuas Post, aktivis pers kampus Mimbar Untan, Ketua LPS AIR Deman Huri Gustira, Direktur WWF Kalbar Hermayani Putra, dan koordinator Heart of Borneo WWF, Bambang Bider, serta Bacilius Hendy Chandra dari WALHI.
Tampak pula wartawan senior HA Halim Ramli, mantan anggota DPRD Kalbar Andreas Acui Simanjaya, Pemimpin Radio Divasi Zulfydar Zaedar Mochtar dan puluhan peserta lainnya.
Terkait isu lingkungan hidup dan ekonomi, Andreas Harsono memaparkan cerita tersendiri. Tepatnya dua bulan lalu ia bertemu seorang konsultan bisnis yang tinggal di Singapura. Mereka makan siang bersama. Konsultan ini sedang membantu pemerintah Jakarta menjual dua atau tiga BUMN. Si konsultan menolak menyebut BUMN mana saja yang mau dijual tersebut
Namun, si konsultan sebagian besar wilayah target investasi penawarannya berada di Pulau Jawa. “Saya tanya kalau investasi di Pontianak bagaimana?” kata Andreas. “Who wants to go there, tidak ada investor yang mau masuk ke sana, there are great fire and great violence in Pontianak,” jawab si konsultan.
“Cerita tadi mencerminkan apa yang terkait cerita kita hari ini, isu lingkungan hidup dan isu ekonomi,” terang Andreas. Andreas juga menyinggung wartawan ekonomi dan bisnis jarang menghitung green GDP (gross domestic product yang menghitung kerusakan lingkungan). “Buku ini hanya tambahan bacaan kecil bagi wartawan bisnis maupun aktivis LH dan mahasiswa,” ujar Andreas.
Yang menarik satu segmen dari buku ini lanjut Andreas, yakni seorang peraih nobel ekonomi Joseph Stiglitz yang mengeluarkan ungkapan membingungkan para ekonom. Mereka menyebutnya sebagai ‘kutukan minyak atau kutukan sumber daya alam’, di mana negara yang memiliki tambang minyak selama 40 tahun terakhir, bukannya bertambah kaya namun semakin miskin.
Terjadi gap yang semakin tinggi. Dimisalkan Nigeria, penghasil minyak di tahun 1973, pendapatan perkapitanya 302 USD, di tahun 2002 atau 30 tahun kemudian, turun menjadi 254 USD. Contoh lain, Saudi Arabia. Penghasil minyak terbesar tahun 1981 ini memiliki income per kapita 28.600 USD/kapita. Enam tahun lalu turun jadi 2.800 USD per kapita.
Mengapa? Menurut buku ini ada 4 hal yang mempengaruhi, yaitu ketidakstabilan harga sumberdaya alam, minyak, berlian dan sebagainya. Jika harga minyak tidak stabil, terjadi ketidakdisiplinan terhadap anggaran negara dan sering diubah-ubah.
“Ada suatu penyakit yang disebut Dutch Disease (penyakit Belanda), di mana mata uang lokal nilai tukarnya makin hari turun,” ujar Andreas seraya meyakini bahwa semakin bermutu jurnalisme, semakin bermutu pula informasi yang diperoleh warga. “Makin bermutu koran-koran makin bermutu keputusan yang diambil oleh masyarakat. Makin kacau mereka, makin besar apinya,” tukasnya.
Penyakit ketiga perlunya keahlian-keahlian khusus. Sedangkan penyakit yang keempat pengelolaan pajak. Keahlian khusus menyebabkan tenaga kerja banyak yang menganggur digantikan mesin, sedangkan pajak kecil, banyak kebocoran pula.
Hendy Chandra, dari WALHI Kalbar, pada forum ini mengamini hal tersebut. “Sesuai dengan konteks hak atas lingkungan hidup adalah hak asasi atas manusia, pers sebagai pilar perubahan merupakan sesuatu yang penting mempengaruhi warga,” katanya.
Ia menilai di Kalbar lebih didominasi fungsi ekonomi, ketimbang sosial dan ekologi dalam pengelolaan SDA. “Tren kerusakan LH di Kalbar yang amat patut disimak adalah tren konversi hutan untuk perkebunan monokultur, akibatnya bencana kabut asap, ada praktik illegal logging, PETI yang semakin hari semakin marak,” katanya.
Sementara Hermayani Putra, dari WWF menilai isu religiusitas, refleksi dari krisis teologi. Kesalehan individual seseorang, tidak terefleksikan dalam kesalehan lingkungan. “Para pelaku kejahatan LH adalah orang-orang yang rajin mendonasi kesejahteraan mereka terhadap lembaga keagamaan. Donasi pun diterima dengan tangan terbuka. Pesan untuk media, bagaimana mengkritisi praktik ini, sehingga publik tidak lagi terjebak pada pemerintahan yang manipulatif, oleh individu-individu yang dibesarkan pula oleh media,” katanya.
Point dari itu semua menurutnya adalah bagaimana membangun media, NGO, mahasiswa dan tokoh masyarakat untuk bersinergi, agar terbangun agenda politik terhadap masa depan Kalbar. “Saya berharap media-media yang mengklaim besar di Kalbar tidak mengintroduksi budaya kekerasan, karena sampai sekarang saya belum berlangganan media-media lokal khawatir bahasa dalam media tersebut terbawa ke rumah dan mempengaruhi anak-anak saya,” pungkasnya.
Deman Huri Gustira dari LPS AIR mengatakan, kita sepakat bahwa dalam membangun perubahan suatu daerah, media berperan penting. Di lain pihak media akan menghancurkan sebuah daerah ketika informasi yang disampaikan berbeda dari yang terjadi di lapangan.
“Bahwa sesungguhnya nilai secara positivisme, cover both side, global warming dan lain sebagainya sangat menyesatkan dan tidak sesuai fakta, hak-hak masyarakat sangat jarang diberitakan dan dimarginalisasikan sebagai sumber dokumen data dan sebagainya, ini berdampak pada keputusan pemerintah yang lagi tren,” ungkapnya.
Wartawan tiga zaman, HA Halim Ramli mendukung peningkatan mutu SDM wartawan. Untuk liputan lingkungan hidup katanya dibutuhkan integritas dan disiplin ilmu yang khusus. Upaya seperti diskusi liputan lingkungan hidup sangat membantu. “Para ahli juga perlu mengisi ruang opini yang disediakan setiap media,” sarannya untuk pakar mengisi kekurangan pengetahuan wartawan atas isu-isu lingkungan atau penulisan yang kurang mendalam.
Wartawan Kompas, Wahyu mengatakan untuk mewujudkan pers yang baik, perlu membuka peluang untuk kritik, khususnya isu lingkungan. “Butuh pemetaan bersama persoalan lingkungan di Kalbar itu apa, misal kabut asap, PETI dan illegal logging, apa yang harus didorong oleh media. Perlu kerangka berpikir bersama mengenai pemberitaan LH di Kalbar,” kata dia.
Zulfydar menilai, ada kontradiktif terhadap tren politik, sosial, hukum. Lingkungan hidup dinilai kurang menarik. “Saya menduga isu ini ada kontradiktif dengan kepala daerah. Apa yang harus kita lakukan? Membuka pikiran untuk berbeda. Ada gerakan bersama, bisa lewat masyarakat adat, gerakan bahasa, misal bahasa daerah yang menarik buat anak-anak, karikatur, dan pengambil kebijakan,” katanya.
Aktivis WWF, Yuliantini, menceritakan pembuatan skripsi tentang Valuasi Ekonomi dan Budaya yang mengambil studi sub DAS Sibau dan Mendalam di TNBK, di mana ada rencana untuk konversi sawit di lokasi tersebut. “Masyarakat di sana memanfaatkan air untuk semua aktivitas, dan banyak sekali hal-hal yang kita hitung. Ternyata jika dikonversi maka triliunan yang akan hilang,” katanya menyinggung social cost yang harus diderita pasca pengelolaan lingkungan hidup.
Bambang Bider, Koordinator Heart of Borneo WWF juga menimpali. Menurutnya lingkungan hidup menyentuh spektrum yang sangat luas. “Sering kita hanya melihat dari persoalan masalah saja, ketika terjadi kabut asap, kita memberitakan kabut asap, tetapi ketika akan membicarakan spektrum yang lebih luas seperti pengalaman dunia luar, jika ingin menjadi wartawan LH tidak cukup teknisi tetapi juga pemikir,” ungkap mantan wartawan The Jakarta Post ini.
Andreas Acui Simanjaya menilai basic pengetahuan tentang suatu permasalahan menjadi penting sebelum wartawan menulis suatu masalah. “Jika tidak akibatnya kabur dan distrorsinya besar. Pandangan wartawan mengambil angle sangat penting,” ujarnya.
Muhlis Suhaeri dari Harian Borneo Tribune mengungkapkan ada suatu sistem di media sendiri yang banyak tidak diketahui publik. “Dalam berbagai pertemuan di Jogja, Bandung dan Jakarta, ada satu yang terpetakan dari permasalahan wartawan daerah dan nasional,” katanya. Ketika wartawan berada di media nasional yang besar, yang memang punya wartawan banyak, punya suatu standar peliputan dengan isu besar tidak akan mengalami kendala. Lain halnya media lokal yang dari segi pendanaan tidak terlalu besar.
Bekerja sama dengan suatu lembaga tentu akan mempengaruhi independensi, dan apakah media juga menyediakan ruang yang lebar untuk melepas wartawan intens melakukan liputan mendalam tanpa mengerjakan liputan lain. Ini disebutkannya sebagai sejumlah kendala kenapa tidak muncul suatu tulisan investigasi yang sebenarnya bisa digarap oleh suatu media.
Dijawab Andreas, pada tahun 1995, ia yang bekerja untuk The Nation di Bangkok, koran dengan oplah 55 ribu eks per hari, juga memiliki keterbatasan dana. “Uangnya juga terbatas, tidak mungkin saya meliput dari Sabang sampai Merauke. Sangat berat. Namun redaktur saya mengatakan, di dunia ada tren ‘non profit reporting’. Artinya cukup banyak lembaga di negara maju, seperti Jepang, AS, dan Canada yang menjadi funding bagi wartawan yang mau memberikan bantuan,” katanya.
Muhammad Hairul Anwar, dari Bapedalda Pontianak mengungkapkan sedianya pemerintah bisa memberikan award (penghargaan, red) kepada wartawan yang bersedia menulis dengan baik. Ide ini disambut aplaus. Namun menurut Andreas, akan lebih baik juga media memberi penghargaan kepada pemerintah atau pejabat yang peduli lingkungan hidup.
Di penghujung diskusi, Andreas mengulas akan ada suatu media besar dari Kompas Gramedia Group, pesaing Jawa Pos Group yang akan segera masuk Pontianak.
Setiap perkembangan media selalu mendapat kontribusi, kecintaan, iklan, langganan dari masyarakat, karena media tersebut adalah milik publik. “Sehingga kadang merasa jengkel bila pemilik media sok-sokan. Karena sebenarnya media adalah milik publik, dan publiklah yang membesarkan mereka. Anda sah untuk mengkritik media. Saya mohon wartawan itu dikritik, karena wartawan juga manusia,” tandasnya. □

Read More..

Krisis Air Baku, Pemerintah Perlu 8 Miliar USD

Laporan Safitri Rayuni dari Australia

Australia pada umumnya, termasuk negara bagiannya, Victoria saat ini tengah mengalami krisis air baku. Catatan terakhir di dalam laporan harian The Age menyebutkan cadangan air baku dalam penampungan air di Australia saat ini hanya sekitar 39,6 persen saja. Ini merupakan masalah besar bagi pemerintah Australia.

Display pengumuman persediaan air ini ditampilkan setiap hari di kolom bawah halaman muka.Tak hanya krisis air baku, krisis air untuk irigasi (pengairan pertanian) juga menjadi masalah di sini. Dalam perjalanan untuk mengeksplorasi kota kuno penambangan emas ‘gold rush village’ di Kota Ballarat, Victoria, saya mendapat cerita menarik tentang masalah pengairan untuk pertanian ini.
Asisten program Australian Leadership Award (ALA) Fellow, Greg Burchel mengatakan saat ini tingkat kekeringan sudah mencapai puncaknya. “Ini adalah kekeringan yang paling besar dalam kurun waktu 30 tahun terakhir ini,” kata pria berusia 54 tahun ini. Sepanjang perjalanan menggunakan kereta api listrik ke Ballarat, Greg bercerita banyak
Pertama kami naik tram dari apartemen Quest Lygon di Jalan Carlton Melbourne, menuju stasiun kereta Soutern Cross. Perjalanan dengan kereta api listrik ini ditempuh selama dua jam, hingga tiba di Ballarat, kota tua di sebelah tenggara Melbourne. Cukuplah untuk bercerita banyak tentang persoalan besar yang menimpa pertanian di sini.
Pun di sepanjang perjalanan, tampak kampung-kampung petani dan peternak di pinggir kota. Aroma tanah yang lama tak tersiram hujan merebak. Belum lagi pohon-pohon meranggas di sepanjang jalan. Tandus. Tanah-tanah retak, rumput hijau kekuningan, yang juga masih dimamah ternak. Lapang. Namun tandus.
Juga beberapa industri pertambangan gas dan platina. Meski terbilang tandus dari pepohonan, namun ternak masih dapat menikmati rumput yang terbentang luas sepanjang peternakan. Rumput-rumput ini kata Greg memang dipelihara dan dipupuk dengan subsidi dana dari pemerintah.
Lahan yang luas dan panjang ini hanya dibangun beberapa rumah sebagai tempat tinggal bagi peternak dan petani. Tanaman pertanian di sepanjang jalan ini juga tidak begitu banyak jenisnya. Ada kedelai dan sedikit kebun anggur. “Lebih banyak menjadi peternak di sini, ketimbang petani,” kata asisten program APJC, Greg Burchel dan project officer Alex Kennedy hamper bersamaan.
Dijelaskan Greg, beberapa daerah adalah proyek pemerintah yang dikembangkan. “Petani diberi cash untuk mengembangkan pertaniannya. Problem besar yang dihadapi adalah kekurangan air, sehingga banyak tanaman yang mengalami stress karena kekurangan air,” katanya.
Mensiasati persoalan ini, Australia mengambil persediaan air tidak hanya dari laut, namun juga dari tanah dan menadah air hujan.
Mouzinho Lopez, teman dari Timor Leste yang duduk di samping saya tampak sedang asik membaca koran pagi itu. Judul headline di The Weekend Australia hanya dua kata: Deepening Crisis dengan memampang foto besar Perdana Menteri Australia John Howard dan Peter Costello yang digadang-gadang bakal menggantikannya.
“Persoalan ketersediaan air dalam jumlah besar memang menjadi persoalan besar bagi Australia. Meski sejauh ini untuk memenuhi kebutuhan air baku di wilayah perkotaan mereka mampu mengatasinya,” timpal Mouzinho sembari menunjuk berita di halaman dalam.
Namun pengairan untuk kawasan pertanian menjadi ancaman serius. Para ahli di ANZ memprediksi ekspor produksi pertanian Australia terancam menurun drastis dibanding tahun lalu. Seorang dosen dari Timor Timur, Marselukatanus yang sedang mengambil program Pasca Sarjana di Victoria Universiti juga mengatakannya kepada saya.
Menurutnya persoalan kekeringan dan kekurangan air sempat menjadi masalah luar biasa di sini. “Tetapi campur tangan pemerintah yang luar biasa mampu men-support para ilmuwan untuk mengembangkan sistem pertanian lahan kering di sini,” terangnya.
Dijelaskannya pertanian lahan kering atau lebih dikenal dengan primaculture tidak banyak memerlukan suplai air dan tidak memakai bahan kimia apapun. Semua cadangan nutrisi atau pupuk diambil dari alam. Di Indonesia model pupuk dari alam ini dikenal dengan pertanian organic.
“Namun ini tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri-sendiri. Ilmuwan dengan konsepnya, petani dengan kesulitannya, dan pemerintah dengan dana yang besar menjalankan program dengan caranya sendiri,” kata Marselukatanus.
Ia mencontohkan pertanian tradisional yang dikelola secara moderen di Moluala, sekitar 300 kilometer dari Melbourne. “Pertanian anggur dan kedelai di sana hamper semua memakai tenaga mesin, termasuk untuk pengairan dan pemupukan. Campur tangan pemerintah sangat banyak, terutama dalam pembiayaan. Tidak mungkin to, kita punya konsep kita juga yang mendanainya, itu akan sangat berat,” kata pria ini dengan logat Titum, bahasa daerah yang menjadi bahasa kebangsaan Timor Timur atau Timor Leste, sejak berpisah dari Indonesia pada 1999 lalu.
Kim Wells, anggota parlemen dari Partai Labor mengatakan saat ini cadangan air baku di penampungan pemerintahan Australia hanya sekitar 36 persen saja. “Ini menjadi masalah termasuk bagaimana caranya meningkatkan hasil pertanian dalam musim kemarau seperti ini. Perlu biaya yang sangat besar,” katanya. Dikatakan Kim, pemerintah Australia akan menghabiskan sekitar 8 miliar dollar amerika untuk ini. “Bukan biaya yang kecil untuk menjadikan salt water (air laut) menjadi fresh water (air siap pakai),” terangnya. □

Read More..

Target Pertumbuhan Ekonomi Kalbar di Tahun 2007 Tidak Tercapai

Safitri Rayuni
Borneo Tribune, Pontianak

Pencapaian target pertumbuhan ekonomi (PE) Kalbar di tahun 2007 sebesar 6,21 persen memang banyak diragukan oleh banyak kalangan. Terbukti, hingga penghujung tahun ini angka pertumbuhan ekonomi kita belum beranjak dari kisaran 5 persen.
Pesimisme yang dilontarkan tersebut agaknya bukan tidak beralasan. Sebab sejauh ini aktivitas ekonomi yang menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi Kalbar hanya berasal dari belanja pemerintah.

Anggota DPRD Kalbar, Rosliyan Ramli Saleh menilai ada banyak factor yang menjadi kendala pencapaian target tersebut. Pertama, lambannya pelaksanaan APBD Kalbar. Kelambanan ini berpengaruh karena dalam kondisi belanja pemerintah sebagai pilar pertumbuhan, maka kegiatan pembangunan pemerintahan harus dilaksanakan secara disiplin dan tepat waktu.
Teori yang baku dalam pertumbuhan ekonomi bisa dipakai untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi adalah rumus Y = C + I + G. Dimana Y menunjukkan angka pertumbuhan, C menunjukkan belanja konsumsi rumah tangga, I menunjukkan investasi dan G belanja pemerintah atau Government.
“Untuk investasi jelas nilainya sangat minim saat ini, nyaris tidak ada. Bagaimana investasi bisa masuk kalau infrastruktur dasar tidak tersedia. Listrik kita baru tahun 2010 nanti bisa lancar, belum lagi infrastruktur lainnya,” katanya.
Berangkat dari fakta ini, Rosliyan mengaku pesimis target pertumbuhan ekonomi Kalbar dapat tercapai di akhir periode nanti. Secara matematis ia menghitung bahwa triwulan pertama pertumbuhan ekonomi 5, 35 persen, triwulan kedua 5, 41.
“Diakumulasikan keduanya jadi 10, 76. Untuk mencapai angka 24, 85, persen masih kurang 14, 09 persen lagi. Mungkinkan dua triwulan ini pertumbuhan bisa dicapai angka 7 persen,” kata Rosliyan setengah bertanya.
Mencermati publikasi dari Badan Pusat Statistik dalam beberapa kali rilisnya, gerak laju pertumbuhan ekonomi Kalbar memang lamban. Untuk mencapai target yang telah dipatok di awal tahun tersebut saat ini rasanya amat muskil.
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Secara teori, ia menyebut dengan pertumbuhan ekonomi yang baik akan membuka lowongan pekerjaan. Apalagi dengan dukungan sektor riil yang menggeliat, maka roda perekonomian suatu daerah akan terdongkrak. Namun jika angka pertumbuhan ekonomi rendah, pengangguran akan meningkat, di ujungnya kemiskinan menjadi muara akhir.
Meski demikian, tercatat hingga 19 Desember 2007, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kalimantan Barat (Kalbar) melalui pajak-pajak sektor kendaraan bermotor hingga 19 Desember 2007 telah melewati target dari Rp 342 miliar menjadi Rp 355 miliar.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kalbar, Darwin Muhammad, mengaku sempat pesimis target tersebut terpenuhi, karena kondisi cuaca sepanjang tahun 2007 yang tidak menentu. “Kemarau panjang, banjir dan cuaca buruk yang kerap terjadi dikhawatirkan mengganggu ekonomi masyarakat tetapi untungnya tidak terbukti,” kata Darwin.
Kegembiraan serupa juga dialami Pemkot Pontianak. Sejak triwulan pertama tahun 2007 pajak Kota Pontianak telah menunjukkan angka menggembirakan, mencapai angka Rp 10 miliar.
Selain itu, pembangunan Kota Pontianak di mata nasional dinilai berhasil. Terbukti dengan dipilihnya Kota Pontianak sebagai penyelenggara Indonesia City Expo (ICE) 2007, Indonesian Product Expo 2007, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) 2007, juga Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) 2007.
Bukti lain, capaian pajak yang dihimpun Dispenda kota Pontianak pada tahun 2006 lalu mencapai 102 persen atau senilai Rp 30,2 miliar.
Untuk triwulan pertama (Januari hingga April-ed) tahun 2007 saja, pendapatan asli daerah (PAD) yang terhimpun dari sektor pajak telah mencapai Rp 10 miliar atau sekitar 33,47 persen.
“Berdasarkan angka tersebut, maka realisasi penerimaan pajak daerah telah mencapai target yang telah ditetapkan,” ungkap Kepala Dispenda kota Pontianak Suharni Riduan. (dari berbagai sumber)

Read More..

Berpihakkah Perbankan dan Pemerintah Terhadap UMKM Selama Tahun 2007?

Safitri Rayuni
Borneo Tribune, Pontianak

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sering disebut-sebut sebagai ujung tombak bagi meningkatnya pendapatan asli suatu daerah. Meski demikian, belanja publik yang dialokasikan dari APBN maupun APBD masih terlalu fokus pada pembangunan fisik. Pengadaan sarana ini atau pembangunan gedung itu.

Persoalan pembinaan dan pelatihan bagi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha seperti UMKM, perkebunan dan pertanian, belum mendapat perhatian yang serius. Padahal sektor perkebunan dan pertanian adalah dua sektor yang paling tahan terhadap terpaan krisis ekonomi. Namun perhatian pemerintah terhadap sektor ini juga belum maksimal.
Sudah saatnya sektor-sektor riil ini dibina serius oleh pemerintah, karena memiliki prospek menjanjikan di tahun 2008. Pemerintah dan perbankan seyogyanya tidak hanya mengucurkan bantuan permodalan. Pembinaan skill dan etos berusaha mestinya tetap menjadi fokus perhatian. Terlebih perbankan adalah mitra pemerintah dalam memberikan kemudahan-kemudahan ini.
Di pertengahan tahun 2007, pemerintah dan perbankan berupaya memenuhi kewajiban tersebut. Seperti dibentuknya Lembaga Penjamin Kredit daerah (LPKD) oleh Pemkot Pontianak, bermitra dengan Bank Kalbar dan PT Askrindo, dan difasilitasi oleh Bank Indonesia (BI).
Harapan peningkatan kelas bagi pelaku usaha kecil dan menengah menjadi harapan bersama. Namun jaminan agar tidak terjadinya permasalahan kredit macet juga menjadi penting bagi pihak perbankan. “Seleksi yang ketat oleh pihak bank menjadi salah satu jaminannya,” kata Direktur Umum Bank Kalbar, Jamaluddin Attamini.
Ia optimis jika para debitur adalah pelaku usaha yang memiliki jiwa enterpreneur, sehingga bunga tidak akan menjadi persoalan. “Buktinya dalam pelaksanaan program PER, dari Rp 14,5 miliar dana yang bergulir sejak program ini diluncurkan, telah mencapai Rp 94 miliar,” katanya. Sedangkan nilai total kredit yang telah dikucurkan oleh Bank Kalbar hingga Juni 2007 telah mencapai Rp 1,165 miliar. Jumlah debitor di Bank Kalbar sendiri saat ini telah mencapai 38.400 orang, dengan nilai pinjaman rata-rata Rp 25 juta.
Sementara itu Kepala Kantor PT Askrindo, Tony Agustiawan mengatakan hingga april 2007, secara nasional total jaminan kredit yang diberikan sejak tahun 1971 telah mencapai Rp 108 triliun.
“Sudah sekitar 7,1 juta unit usaha yang kreditnya kita jamin hingga april 2007 ini,” katanya. Ketika ditanya target yang ingin dicapai pada pelaksanaan LPKD yang akan segera diluncurkan tersebut, ia mengatakan pihaknya tidak menargetkan jumlah atau nominal.
“Target kita bukan pada jumlah dana yang kita jaminkan, tetapi lebih kepada terjadinya peningkatan kelas bagi para pelaku UKM,” terangnya.
Dimata Tony, bisnis kredit merupakan bisnis dengan high risk (risiko yang tinggi-ed). Oleh karena itu, pihaknya juga akan menggunakan prinsip-prinsip asuransi. Ia juga berjanji akan mengoptimalkan dana kredit dari Pemkot tersebut untuk para pelaku UKM.
PT. Askrindo sendiri merupakan anak perusahaan Bank Indonesia (BI) yang didirikan pada 1 april 1971. Sebesar 55 persen saham perusahaan ini dimiliki oleh BI, sedangkan sisanya sebanyak 45 persen dipegang oleh Departemen Keuangan.
Pihak Bank Indonesia (BI) yang diwakili oleh bagian analisis madya, Ahmad Sobari mengatakan pihaknya hanya melakukan pemantauan terhadap program ini. “Karena kami hanya menjadi fasilitator maka kami akan melakukan pemantauan saja terhadap bergulirnya program ini. Tentu dengan melihat secara teliti laporan bulanan yang ada,” tandasnya.
Kabar peluncuran LPKD ini tentu menjadi kabar gembira bagi para pedagang kaki lima (PKL) di Kota Pontianak. Maklum saja, pelaku usaha kecil ini kerap menjadi ‘kambing hitam’ atas kesemrawutan wajah Kota Pontianak.
“Para pelaku usaha mikro kecil menengah selama ini selalu terkendala dalam hal pembiayaan untuk mengembangkan usahanya. Kehadiran LKPD ini diharap menjadi salah satu cara bagi para pelaku usaha kecil untuk mengembangkan usahanya,” ungkap Wali Kota Pontianak, Buchary A Rachman.
Para pelaku usaha kecil yang bisa mengakses kredit ini adalah para pengusaha kecil yang telah dinyatakan layak (visible). Penentuan layak tidaknya usaha kecil mendapat kredit, akan ditangani langsung oleh Bank Kalbar dan PT Askrindo.
Buchary mencontohkan seorang pengusaha bakso yang ingin memiliki lebih dari satu gerobak, dapat mengajukan kredit melalui Bank Kalbar. Kredit yang diajukan oleh tukang bakso tersebut akan dijamin oleh LPKD.
“Para pelaku usaha kecil yang visible tapi belum bank able, maka dengan LPKD ini akan ditingkatkan menjadi visible dan bank able. Dan yang dijamin oleh LKPD adalah risiko bila terjadi kemacetan dalam proses pengembalian kredit tersebut,”jelasnya.
Tak hanya LKPD, Lembaga Pembiayaan dan Jasa Manajemen untuk usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Pontianak juga berkomitmen memberikan kemudahan dalam menyediakan bantuan kredit bagi UMKM.
“Kita melihat UMKM khususnya di Pontianak cukup berkembang dengan baik,” ucap Pimpinan PT PNM Cabang Pontianak, Yal Syahrial. Ia menilai bantuan kredit yang diberikan oleh PNM kepada para pelaku UMKM selama kurun waktu empat tahun terahir tidak mengalami kendala yang signifikan. Misalnya saja, salah satunya yang paling dikhawatirkan oleh pemilik modal yakni kredit macet atau pengembalian angsuran oleh kreditur melewati batas yang telah ditetapkan.
“Setiap tahun kita menyediakan dana sebesar 25 M untuk bantuan kredit dan tahun 2007 meningkat menjadi Rp 40 miliar, sedangkan kredit macet selama kurun waktu empat tahun terakhir masih di bawah 2 persen dan jumlah ini tidak terlalu mengkhawatirkan,” papar Yal Syahrial.
Sampai saat ini UMKM yang dibina dan beri pendampingan oleh PT PNM sebanyak kurang lebih 80 usaha. Yal Syahrial memaparkan para pelaku usaha yang ingin mendapatkan bantuan modal bisa mendatangi PNM dengan memperhatikan syarat seperti minimal usaha tersebut sudah berjalan dua tahun, memiliki izin usaha, dan memiliki asset usaha untuk UMKM minimal 20 juta, sedankan untuk koperasi, minimal asset usaha lebih dari Rp 2 miliar.
Kemudahan dan pelayanan bantuan kredit serupa juga ditawarkan oleh bank-bank yang keberadaannya terbilang baru di Pontianak. Sebutlah Bank Centra Dana Kapuas Cabang Hijaz yang diresmikan Bulan November lalu.
Kantor cabang yang diresmikan Pimpinan Bank Indonesia R Supriyadi ini adalah kantor cabang ke dua di Kalbar. “Diharapkan mampu membangun perekonomian daerah, guna mewujudkan dan memberdayakan perekonomian rakyat dalam perkreditan, tabungan dan BPR,” kata Supriyadi. .
“Karena kami semakin dekat dengan Anda dan siap melayani berbagai kebutuhan perbankan yang anda perlukan,”ungkap Direktur Bank CDK, H Masru. Bank Centra Dana Kapuas Cabang Pontianak dikatakannya, menyusun strategi dan program perbankan dengan mengedepankan pelayanan kepada konsumen.
Ditambahkan Dirut Bank CDK, Paulus Sing Kiang, untuk tahun depan, Bank Centra Dana Kapuas akan meningkatkan pelayanan perbankan ini dengan membangun ATM di setiap kantor cabang atau kantor kas.
Bank Centra Dana Kapuas ini dikatakannya akan menjadi sebuah Bank yang profesional, karena dalam Dewan Komisaris, bank ini dipimpin oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan perbankan, seperti Komisaris Utama Hengki S, Komisaris Sutanto, Direktur Utama Paulus Sing Kiang, Direktur H.Masru.
“Sebagai Bank Swasta yang bergerak di bidang perkreditan kami selalu memanjakan nasabah dalam memperoleh modal dalam berusaha,” janjinya. Acara peresmian ini juga dihibur oleh tarian Barongsai dari Yayasan Budi Agung.
Tak ingin tertinggal, Bank Muammalat juga meluncurkan program Komunitas Usaha Miikro Muammalat berbasis Masjid (KUM3). Program KUM3 ini digulirkan untuk menjalani kehidupan baru dan untuk membangun kesejahteraan melalui perbankan Islam yang halal dengan hasil yang lebih baik.
Shar-e yang merupakan produk Bank Muammalat juga khusus hadir bagi masyarakat yang membutuhkan pengelolaan dana secara Islami dengan cara yang mudah.
Di mana dalam launching tersebut, hadir Bupati Pontianak, Drs H Agus Salim, MM, yang langsung meresmikan program tersebut, serta Camat Sungai Pinyuh, Gusti Hadriyani SSos, tokoh agama dan masyarakat, serta ibu-ibu majelis taklim se- Kecamatan Sungai Pinyuh.
Pimpinan Bank Muamalat Indonesia, Cabang Pontianak, Suparmo Salim, dalam sambutannya mengatakan, KUM3 sebagai wujud pengembangan dan kepedulian Bank Muamalat terhadap masyarakat dalam rangka membangun ketaatan kepada Allah SWT.
Bank Muammalat dikatakan Suparmo, lahir di Pontianak, melakukan aktivitas bisnis dan memiliki fungsi sosial. Sudah menjadi ketetapan pengurus Bank Muammalat dan Baitul Maal Muamalat dengan program memperdayakan ekonomi usaha mikro, yaitu usaha-usaha yang dimiliki keluarga yang belum mampu memenuhi hidupnya secara wajar. (dari berbagai sumber)□

Read More..

Arsitektur Rumah Melayu Kalbar

Riset dan Adopsi dari 22 Keraton

Safitri Rayuni
Borneo Tribune, Pontianak

Setahun riset mengenai rumah Melayu di Kalbar, arsitek Ahmad Roffi Faturrahman ST dan Ari Yanuarif MT memulai merancang bangunan yang representatif mewakili Melayu Kalbar. Riset dilakukan sekitar tahun 2002-2003.

“Mulanya kami menginventarisir keraton-keraton yang ada di Kalbar untuk mendapatkan tipikal dan denah. Dari semua daerah kabupaten dan kota, ada 22 keraton yang masih tersisa dari 36 keraton yang terinventarisir,” terang Ahmad Roffi.
Detil yang menjadi catatan Roffi dan Ari adalah tipikal umum rumah Melayu, denah, sifat simetris bangunan, keseimbangan sisi kiri dan kanan rumah.
Secara detil, Roffi menggambarkan rumah Melayu sangat adaptable dengan iklim tropis. Umumnya rumah-rumah Melayu di Kalbar adalah rumah panggung. Memiliki teras besar, dengan ciri khas tangga yang banyak.
“Bentuk panggung dengan tangga yang tinggi dan banyak bukan tanpa alasan. Dengan iklim tropis, kolong di bawah panggung dimaksudkan sebagai penyangga panas agar tidak langsung naik ke rumah,” katanya.
Bangunan atap rumah Melayu di Kalbar mendapat pengaruh dari arsitektur atap bangunan di Jawa.
Model atap segitiga ini memiliki derajat ketinggian maksimal 30 derajat. Dimaksudkan agar udara panas terperangkap ke bawah atap lebih dulu dan tidak langsung mencapai bagian dalam rumah. Kolong tinggi di bawah dan atap segitiga di atas menurutnya adalah kemampuan rumah Melayu beradaptasi dengan iklim tropis.
“Ini adalah bagian dari kebijakan orang-orang dahulu, tidak seperti sekarang orang lebih mementingkan desain modern ketimbang adaptasi dengan iklim,” katanya. Dalam seminar arsitek rumah Melayu di Malaysia belum lama ini, peneliti rumah Melayu asal Jepang dan Singapura memaparkan hasil riset mereka di sejumlah daerah dan negara rumpun Melayu. □

Read More..

*Konsep Centra UKM di Rumah Melayu

Akan Dibangun Mini Market dan Penginapan Empat Lantai

Safitri Rayuni
Borneo Tribune, Pontianak

Latar belakang dibangunnya rumah melayu adalah tekad yang kuat dari para pengurus Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) untuk membangun spirit of Malay di kalangan masyarakat Melayu. Demikian ungkap Mirza A Moein, pengurus MABM.

Dikatakannya, keberadaan rumah Melayu menjadi lambang identitas masyarakat Melayu. “Diharapkan pembangunan rumah Melayu ini menjadi pemacu semangat masyarakat Melayu untuk membangun identitasnya,” ungkap Mirza.
Membicarakan mana yang lebih dulu, pembangunan fisik atau pembangunan semangat, kata Mirza seperti membicarakan mana yang dulu dibangun, pagar atau bangunan. “Tentu akan kita bangun bangunan dulu dari pagar,” kata Mirza.
Setelah adanya pembangunan rumah Melayu ia berharap semangat masyarakat Melayu mengenal budaya keseharian dan identitasnya sebagai orang Melayu semakin meningkat.
“Saat ini pembangunan rumah Melayu baru sampai pada tahap Balairung Sari dan Balai Kerja, ini baru sebatas simbol saja, ke depan pembangunannya akan lebih berkonsep pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat Melayu,” kata Mirza.
Pembangunan berkonsep pemberdayaan ekonomi dimaksudkannya adalah konsep centra Unit Kecil dan Menengah (UKM) di kawasan bangunan rumah Melayu. “Rumah yang didirikan di lokasi eks Kompleks Kantor Gubernur Kalbar ini akan mengakomodir seluruh potensi kaum Melayu, yang rancangannya tidak terlepas dari fungsi bangunannya,” terangnya.
Luas area 13.940 meter persegi (102,5 m x 136 m) ini tak hanya terdiri dari Balairung Sari dan Balai Kerja saja, namun kompleks ini akan diisi pesanggarahan yang berfungsi sebagai penginapan, mini market, perpustakaan, klinik kesehatan, apotek dan kedai.
Pesanggarahan akan memuat ruang tidur, ruang pertemuan, ruang makan, ruang pengelola, gudang, dan parkir. Jumlah ruang tidur menurut rencana 45-50 unit masing-masing 2-4 orang/kamar. Letaknya berada di belakang bangunan utama.
Balai rakyat atau kedai, juga akan berdiri di sayap kanan bangunan, lengkap dengan taman bermain dan kios penjualan. Di dalamnya akan berisi ruang kios makanan tradisional, kios kerajinan, kios umum dan parkir.
Balai pengobatan, berfungsi sebagai klinik kesehatan dan bersalin. Tempat ini berisi ruang periksa, ruang tindakan, rawat inap, gudang dan parkir. Tiga klinik dan 20 pasien rawat inap.
“Pembangunan dibantu Pemkab atau Pemprov Kalbar. Saat ini Balairung Sari dan Balai Kerja adalah simbol, yang terpenting adalah Spirit of Malay, dimana kultural, budaya, dan cara berpikir yang memberi keseimbangan,” ungkap Mirza.
Mengenai museum mini dan perpustakaan, kata Mirza sudah ada tim kajian atau lembaga riset. “Kami akan meminta bantuan lembaga riset yang ada di STAIN dan Pusat Kajian Melayu Untan,” katanya. Kedai diharapkan bisa beroperasi pada 2008 mendatang, dan Batam berencana akan berinvestasi Rp 250 juta. □

Read More..

Krisis Listrik Hambat Investasi di Kalbar
*Pertambangan Gambut Menuai Kontroversi

Safitri Rayuni *)
PONTIANAK, West Kalimantan

Pemerintah Daerah Kalimantan Barat telah lama menyatakan bahwa krisis listrik di daerah ini adalah ancaman besar bagi berkembangnya investasi. Dengan beban puncak pada malam hari sebesar 150,3 mega watt, dan beban puncak pada siang hari sebesar 194,3 mega watt saja, Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kalbar mengaku masih kesulitan menyediakan kapasitas daya listrik yang memadai bagi masyarakat.

Belum lagi memenuhi kebutuhan listrik bagi investasi di sektor industri dan lainnya. PLN sampai saat ini hanya melayani separuh dari 4,2 juta masyarakat di Provinsi Kalbar, sehingga menjadikannya wilayah krisis listrik. Sistem ini menggunakan minyak impor sebagai bahan bakar pembangkit listrik yang menyerap biaya sebesar USD 23 per kWH.

Di luar kebutuhan investasi, berdasarkan asumsi, di tahun 2006 kapasitas pasang daya listrik Kalbar hanya 217 megawatt, dengan produksi daya listrik terjual antara tahun 2000 hingga 2005 sebesar 6,78 persen untuk umum, 7,21 persen untuk industri, 21,55 persen untuk usaha dan 64,47 persen untuk rumah tangga.

Menurut Kepala Bidang Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Pontianak, M Marcellus, penting untuk melibatkan pihak ke tiga dalam menjawab persoalan ini . Rencana pembangunan PLTU Gambut oleh Sebukit Group dikatakannya mendukung langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak dalam menjawab tantangan krisis energi di daerah itu. Karena itu November tahun lalu pemerintah telah menandatangani MoU dengan Sebukit Group untuk memulai proyek tersebut.

“Kondisi kelistrikan dengan kapasitas yang ada tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, dikarenakan krisis minyak yang kita alami. Karenanya, Pemda mendukung segala bentuk langkah yang akan dilakukan investor dalam mengelola potensi lokal,” jawabnya dalam suatu konferensi pers.

Rencana investasi ini kemudian mendapat restu dari pemerintah pusat. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral saat berkunjung ke Kalbar menyatakan dukungannya terhadap proyek pembangunan ini. Ia memberi jaminan pengerjaannya akan mendapat bantuan APBN (Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara) dari pemerintah pusat sebesar Rp 3 triliun.

Restu dari pemerintah pusat ini mendapat sambutan baik Gubernur Kalbar Usman Ja’far. Ia mengatakan pemerintah provinsi juga akan mensupport pembangunan ini dengan dana APBD. “Persoalan kepemilikan tanah warga di atas lahan 16 ribu hektar akan diselesaikan dengan baik oleh pemerintah,” ungkap Usman Ja’far.

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Kalbar, lahan gambut di Kalimantan Barat tersebar di empat kabupaten dan kota, dengan luasan yang bervariasi. Di Kota Pontianak seluas 5,592 hektar, Kabupaten Pontianak seluas 450 ribu hektar, Kabupaten Sambas 71.250 hektar dan kabupaten Ketapang seluas 67.250 hektar.

Lahan gambut di Kalbar saat ini masih didominasi pembukaan lahan atau reklamasi, baik untuk lahan pertanian maupun pemukiman, serta untuk saluran pembuangan air atau drainase. Namun reklamasi dan penggalian gambut menurut kalangan akademisi dan aktivis lingkungan hidup dapat membahayakan kelestarian alam.

Dosen Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura, DR Gusti Zakaria Anshari MES mengatakan pemerintah harus mengkaji ulang rencana tersebut. Sebab menurutnya gambut sebagai spons raksasa sangat berguna untuk menyerap air tanah, agar tidak terjadi bencana banjir. Kalbar sebagai salah satu paru-paru dunia menurutnya sudah dihadapkan pada persoalan illegal logging, jangan lagi dirusak dengan pertambangan gambut. Kalau ini sampai terjadi, maka pemanasan global (global warming) akan terjadi lebih cepat dari prediksi para ilmuwan.

“Penting bagi pemerintah untuk melakukan kajian ilmiah dengan berbagai pihak sebelum memutuskan menerima investasi ini. Sebab cost yang nanti akan dikeluarkan akibat bencana alam bisa jadi lebih besar dibanding keuntungan yang diterima dari investasi tersebut,” katanya.

Alumni Monash University of Victoria Australia ini juga menegaskan, penggalian terhadap gambut dengan kedalaman 2-3 meter saja bisa menimbulkan banjir setinggi 10 meter. Kondisi Pontianak yang dikelilingi sungai dengan drainase yang kurang baik mendukung potensi tersebut. Dalam kondisi normal tanpa ada penggalian gambut, pemerintah sudah mengalami kesulitan mengatasi persoalan drainase.

Aktivis wahana lingkungan hidup (WALHI), Hendi Candra mengatakan daerah aliran sungai (DAS) di Mempawah, Kabupaten Pontianak, DAS Pinyuh dan DAS Duri kini semakin kritis. Lebih ironis lagi, sebagian besar hutan yang tersisa berada di lahan gambut. Sementara lahan itu kini akan difungsikan sebagai rencana proyek pengembangan listrik tenaga uap (PLTU). “Besarnya manfaat gambut dalam mengendalikan banjir ini perlu difahami oleh banyak pihak,” katanya.

Hal ini dibenarkan pula oleh Haryono, aktivis World Wildlife Fund (WWF). Ia mengatakan setiap tahun lokasi yang berada di tiga DAS ini mengalami banjir. Terlebih bila gambut digali untuk proyek pengembangan listrik tenaga uap. Ia berharap pemerintah mempertimbangkan kembali apakah sudah ada PLTU yang sukses menggunakan media pembakaran gambut.

Lanjutnya, landscape di tiga DAS ini adalah landscape yang kritis. Dapat dilihat dari rendahnya persentase penutup lahan (vegetasi), tingginya laju erosi tahunan, besarnya rasio debit sungai maksimum dan minimum, serta kandungan lumpur yang berlebihan. Sebagian besar ekosistem didominasi oleh hamparan Kerangas, hamparan Gambut dan hamparan Mangrove dan hutan dataran rendah Kalimantan.

Keseluruhan kondisi ekosistemnya kritis jika dilihat dari forest cover dan fungsi hidrologi yang dipegangnya. Kondisi yang masih baik tersisa pada tutupan pada lahan gambut dan jika dikonsesi untuk listrik kondisinya akan semakin mengenaskan. Kerentanan lingkungan yang terjadi dari DAS diantaranya: kondisi sungai Mempawah yang hampir flat, sehingga aliran sungai akan sangat tergantung dari tinggi muka air laut. Untuk itu kawasan gambut yang akan dikonversi ini menjadi penting sebagai buffer dari limpasan air sungai yang terhambat (karena kondisi sungai yang flat).

Pihak investor, President of Direktur PT Sebukit Power, Endi Kurniawan mengatakan pihaknya tidak kesulitan dalam menentukan lokasi pembangunan PLTU dimaksud. Endi menjamin proses tersebut akan difasilitasi secara sungguh-sungguh untuk memastikan adanya pengakuan terhadap hak mendasar masyarakat dan lingkungan hidup.

"Selain telah membuat komitmen bersama Klub Indonesia Hijau 21, kami melibatkan unsur akademisi di Universitas Tanjungpura dan Universitas Muhammadiyah Pontianak, PT ERM Indonesia dalam melakukan studi guna memenuhi prasyarat analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi kelangsungan proyek ini," ungkapnya. (selesai)

*) Bisnis Indonesia Corespondent, Economic editor for Borneo Tribune. Alumni of Soil Science, Agriculture Faculty, Tanjungpura University. Graduate with a script about peatland reclamation in Pontianak City, and got A point (excellent).

Read More..

Electricity Crisis Disrupts Investment in West Kalimantan

*Mining of Peat land causes controversy

Safitri Rayuni*)

PONTIANAK, West Kalimantan

Government of the West Kalimantan have long stated that electricity crisis in the province is a big threat for investment growth. With the climax of burden at night time only as big as 150,3 megawatts in night time and 194,3 megawatts in the noon, the nation’s electricity company in West Kalimantan admits that they experience troubles in catering this capacity for the citizens’ satisfaction.


This was yet to include the need of electricity in the industrial section and others’ investments that might be larger. The company, up till now, only caters for half from the 4,2 million citizens in the province of West Kalimantan and thus labeling the region to be one which experiences electricity crisis.

Outside of the needs of investments, basing on rough assumption, in 2006, their capacity of catering for the electricity needs only comes up to 217 megawatts, with the production of electricity sold in 2000 to 2005 about 6.78 percent for public, 7.21 percent for industries, 21.55 percent for businesses and 64.47 percent for households.

According to the head of the environment and mining body of the West Kalimantan district of Pontianak, M Marcellus, it is important to involve a third party in answering this question. The plan of building the renewal of electricity through steam of peat land by Sebukit Group has been said to support the governance of the district Pontianak in helping the challenge of energy crisis in the area. Thus, last November the government has signed an agreement a Memorandum of Understanding with Sebukit group to start on that project.

“Electirical condition with the capacity existing now which doesn’t fulfill the citizen’s need is caused by the oil crisis we are experiencing. Thus, Pemda supports any kind of measures that investors do in managing local potential,” came his reply in a press conference.

This investing plan was then agreed on by the central government. Minister of Energy and Mineral Resources when visiting West Kalimantan states his support for this project. He guaranteed that they should receive help of APBN (The Nation’s budget of constructions and purchases) from the central government as much as 3 trillion Rupiah.

This agreement of the central government was received well by Usman Ja’far, the West Kalimantan Governor. He said that the province government would also help using the APBD fund. “Problems in regards to ownership of citizen’s 16 thousand hectares of land will also be solved well by the government,” He elaborated.

According to data from the West Kalimantan Agriculture and Food Plantation’s ordinance, terrains of peat lands are scattered in four districts and city, with various broadness. In the City of Pontianak, it reaches 5592 hectares, District Pontianak as broad as 450 thousand hectares, District Sambas 71250 hectares and District Ketapang as broad as 67250 hectares.

Peat lands in West Kalimantan are now still dominated by establishment of terrains or reclamation, be it terrains of agriculture or residence and also drainage. However, reclamation and digging of peat lands can endanger the continuity of or nature, according to academics and activists of live environment.

Lecturer of Soil Skills of Agriculture Faculty Universitas Tanjungpura, DR Gusti Zakaria Anshari MES, says that government should revise that plan. For in his opinion, peat lands are like a huge sponge that can be very useful to absorb soil water, so as to prevent flooding. West Kalimantan, being one of the lungs of the world, has already been faced with illegal logging issues, all the more it should not be destructed by mining of peat lands. If this were to happen, scientists predict that this can be a catalyst for global warming.

“It is important for the government to have a scientific revision with other parties before deciding to accept this investment. For the cost that will need to be spent on due to natural disasters caused can be bigger than the profit received from that investment,” He says.

This alumni of Monash University of Victoria Australia also emphasizes that digging of peat land with depth of even 2-3 meters can cause flood up to 10 meters. Pontianak’s environment that is surrounded by rivers with bad drainage is definitely a potential for that disaster to occur at. Even under normal condition without digging of peat lands, the government has already experienced difficulties handling drainage issue.

Activist of Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Basilius Hendi Candra says that Daerah Aliran Sungai (DAS) or (river’s outflow area) in Mempawah, Pontianak district, DAS Pinyuh and DAS Sungai Duri are now becoming more critical. More ironically, most of the rainforest that are left behind exist on peat lands. Meanwhile, the terrain will be functioned as a project plan to renew electricity through steam of peat land. “The big advantage of peat land in controlling flood needs to be understood by many,” He says.

This is also supported by Haryono, activist of World Wildlife Fund (WWF). He explains that every year, location that are under the three DAS will experience floods. What more, if peat lands are dug for the project of building the renewal of electricity through steam of peat land. He hopes that the government can reconsider if there already are any successful examples of using the medium of burning of peat lands.

Furthermore, landscape of these three DAS is critical. It is evident from the low percentage of vegetation, the acceleration of erosion year to year, the big ratio of debit river maximum and minimum, as well as the excessive concentration of mud. Most of the ecosystem is dominated by outspread of Kerangas, peat lands, mangroves and forest at lower grounds of Kalimantan.

Overall, the condition of the ecosystem is critical if seen from forest cover and hydrology function that it holds. Condition of what covers the peat lands (vegetation) are still good but if it should be a concession for electricity, its condition will deteriorate. The weaknesses of the environment that are caused from DAS are: condition of Mempawah river that is almost flat, until the flow of the river will be very dependant on how high the sea water is. For that, the peat lands that are to be converted become important as a buffer from outflows of the river that were obstructed (from the condition of the river that is almost flat)

The investor side, President of Director PT Sebukit Power, Endi Kurniawan says that his party are not in any difficulty in choosing location of the building of renewed electricity. Endi guarantees that the process will be facilitated with care to ensure rights for citizen and live environment are served.

“Besides establishing commitments with Klub Indonesia Hijau 21, we involve academic element in Universitas Tanjungpura and Universitas Muhammadiyah Pontianak, PT ERM Indonesia in utilizing studies through fulfilling prerequisites of analysis regarding impact towards the environment (AMDAL) due to the execution of this project,” He adds. (End)

*) Alumni of Soil Science, Agriculture Faculty, Tanjungpura University. Graduate with a script about peat land reclamation in Pontianak City, and got A point (excellent). Now, working as journalist on Borneo Tribune n Bisnis Indonesia

Read More..

Uang Terbukti Tak Mampu Membayar Semua

*sebuah renungan akhir tahun

Mungkin perut kita sudah terlalu kenyang untuk sebuah sendawa, atau jari-jari kita sudah terlalu sibuk menghitung uang untuk sebuah uluran maaf, lidah kita sudah terlalu kelu untuk sebuah senyum, karena terlalu banyak mengumpat. Hati kita tertutup untuk sebuah rasa bersalah. Kita benar. Benar. Dan selalu benar.

Sampai kita pada sebuah kekakuan, kejenuhan dalam tumpukan uang dan dosa-dosa kita. Minumlah reguk sampai puas, sampai kita merasa semua bisa membayar semua. Mengganti semua canda dan gelak tawa teman-teman buat kita. 
Membunuh rasa. Mematikan cita. 
Membakar rasa bersama jadi gelegak amarah tiada tara. 
Hingga kita terjaga, betapa mahal harga yang harus kita bayar untuk 
itu semua.

Read More..

Media Doesn't Value Small Business

* a hard word in a section of economic affairs workshop on APJC

By safitrirayuni

This is a good point inspirationing me. This is about interest of media to report small business, who categoried has 5 - 100 person on company. Nigel McCharty, as our mentor asked for us to mention our issues in each country. It is so interesting to know economic coverage in difference countries, particularly small business reporting in others.
As a person from small town in west Borneo, Pontianak, i give a point for this section too. I told as a local media, we have to start to make a relationship with small business. Lack of media interest leads to skeptition. Majority of media support for big business, because they contributed lot and expensive advertising. The point is media doesn't value small business.

In other side, small business has given lot of benefits for media. They need promotion on media, sometimes it was not a big advertise, but it is unremitting advertise on media.
The other good points that i've got from others are: sometimes company wants promotion their products etc, but local families avoid scrutiny. They fear exploitation by journalists because having a bad experiences with the media too, and fear having to pay for interviews, and media confused over editorial advertising divide.
In this section, Nigel was take our ussually topics on writing in economics affairs on media too. There a lot of items that persons mentioned, about foreign trade report, Indonesian expat workers, mining, logging, fuel prices, fisheries, NGO, government minister, external sources (world bank, ADB, IMF, WTO, etc) who separates by two categories: Local economic data and multinationals union and landowners.

Read More..