Pengembangan Pengelolaan Hasil PertanianPusat Siapkan Rp 1 Triliun Bagi Gapoktan

Oleh : Safitri RayuniBisnis Indonesia
PONTIANAK-Dirjen Pengelolan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP) Departemen Pertanian RI, Djoko Said Damardjati dalam pertemuan evaluasi kinerja pembangunan pemasaran hasil pertanian di Pontianak, Sabtu (18/11) mengatakan pemerintah pusat menyiapkan bantuan Rp 1 Triliun bagi gabungan kelompok tani (gapoktan) di daerah-daerah.Bantuan yang digulirkan di tahun 2007 ini akan dilengkapi dengan bantuan kemudahan kredit tanpa agunan, penekanan bunga hingga lima persen, hingga bantuan uang muka sebesar 20 persen dari total pinjaman kelompok tani.

“Pemerintah telah merubah pola bantuan yang diberikan dengan tidak lagi memberikan bantuan berupa alat pertanian tapi bantuan jaminan dan kemudahan pinjaman,” ungkapnya di depan 12 kepala dinas pertanian dan kehewanan kabupaten dan kota se-Kalbar, yang hadir di Function Hall Kapuas Palace Hotel.“Jika tahun sebelumnya dana pinjaman yang disediakan hanya Rp 245 miliar saja, maka di tahun 2007 telah disiapkan Rp 1 Triliun sebagai jaminan usaha, yang distribusi nya untuk masing-masing daerah masih akan dibahas lagi,” lanjutnya. Dengan jaminan ini, petani dan kelompok tani yang mau meminjam tidak perlu memiliki agunan, karena sudah dijamin oleh pemerintah. Karena jaminan dimaksud untuk usaha pengolahan dan pemasaran pertanian, setiap gapoktan harus menjelaskan bentuk dan jenis usahanya dalam sebuah proposal usulan.Dimisalkan kredit yang diajukan sebesar 200 juta, untuk membeli alat pengolahan dan pemasaran pertanian sudah disetujui dan ditandatangani, maka akan diberikan 40 juta gratis sebagai uang muka. Gapoktan hanya diwajibkan mengembalikan Rp 160 juta, dengan bantuan bunga lima persen dan peminjaman dilakukan tanpa agunan ke sejumlah bank yang ditunjuk pemerintah, yakni BNI, Bank Mandiri, BRI, dan Bank Kalbar.“Pinjaman yang diajukan bukan oleh individu petani tetapi kelompok tani, kita akan berikan pendampingan kepada gapoktan selaku mitra bank yang harus kita latih untuk mendapat kredit tersebut,” ungkap Djoko. Jaminan Rp 1 triliun ini menurutnya akan menarik kemungkinan investasi mencapai sepuluh kali lipat. “Kalau dihitung dari 1 triliun ini kemungkinan akan menarik investasi hingga sepuluh kali lipat bahkan 20 kali lipat,” ujarnya. Apabila bank hanya mampu menekan bunga sebesar dua hingga lima persen, dan pemerintah mensubsidi penekanan bunga lima persen maka di tahun 2007 bunga pinjaman bisa ditekan hingga sepuluh persen.“Selama ini petani Indonesia baru menjadi produsen, yang ingin kita canangkan bagaimana petani Indonesia menjadi pemasok produk pertanian, sekarang pemasoknya orang lain, pengusaha lain yang datang yang membeli kepada petani , dia yang menjadi pemasok. Karenanya petani harus bergabung dalam poktan, tidak mungkin pribadi masing-masing petani,” tandasnya.Kepala Dinas Pertanian Kalbar, Hazairin menambahkan kelemahan petani Kalbar ada pada permasalahan kemasan produksi. “Kelemahan kita di packing dan banyak home industri kita lemah dalam kemampuan desainnya. Selain itu packaging yang bagus itu harus dipesan dalam jumlah yang banyak, baru harganya bisa murah,” timpalnya.Karenanya, ia menambahkan gabungan kelompok amat penting sehingga bantuan yang disiapkan pemerintah baik subsidi bunga dan uang muka maka bisa dilakukan. “Penting ada pendampingan yang membantu desain ini,” ujarnya. Mulai dari produksi lidah buaya, pemerintah provinsi Kalbar sudah membantu desain dan permodalan hingga mesinnya, baru produk lidah buaya di Kalbar bisa menjadi hasil home industri yang standar. “Kita juga akan terapkan pada produk jeruk. Packaging harus bagus dengan kuantitas pesanan yang juga banyak. Sehingga produknya juga bersaing,” tandasnya.(K6)
November 21, 2006 Permalink Comments (0)

Read More..

Target 1,2 juta Hektar Pohon Karet Belum Tercapai

Kalbar Minta 100 Hektar Bibit ke Deptan
Oleh : Safitri Rayuni
Bisnis Indonesia
PONTIANAK-Target Pemerintah Provinsi Kalbar bisa menanam 1,2 juta hektar pohon karet tahun ini belum tercapai. Saat ini baru tertanam sekitar 408 ribu hektar yang tersebar di 12 kabupaten dan kota se-Kalbar. Sebagian besar didominasi oleh petani karet rakyat di pelosok-pelosok desa.

“Perkebunan ini pun telah menjadi tulang punggung aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat pedesaan. Karenanya, pemerintah berupaya mengembangkan sektor ini menjadi sektor unggulan khususnya di Kabupaten Sintang,” ungkap Kepala Dinas Perkebunan Kalbar, Idwar Hanis, diwawancara Jumat (24/11).
Menurut catatan Dinas Perkebunan, dari 408 ribu hektar tanaman karet yang tersebar ini, 88 ribu hektarnya adalah tanaman yang usianya sudah 20 tahun ke atas dan tergolong tanaman karet tua. Sementara tanaman yang masih muda belum berproduksi.
“Jumlah tanaman yang belum berproduksi sekitar 120 hektar lebih, sedangkan karet yang ditoreh oleh masyarakat sekitar 260 hektar,” ujarnya. Kebun karet yang ditoreh oleh masyarakat ini lah yang menjadi bisnis perdagangan karet di Kalbar.
Sabtu (18/11) lalu, Gubernur Kalbar H Usman Ja’far sempat berdialog dengan masyarakat Desa Paoh Benua Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang (sekitar 315 kilometer dari Kota Pontianak), yang sebagian besar adalah petani karet.
Usman Ja’far mengatakan untuk memenuhi target penanaman 1,2 juta hektar tanaman karet, maka setiap tahunnya akan dilakukan peremajaan kebun karet. Penggantian 88 ribu hektar tanaman karet tua ini diperkirakan Usman memakan waktu sekitar 12 tahun lamanya.
“Pemerintah Provinsi Kalbar telah berusaha minta bantuan kepada Menteri Pertanian pusat untuk memberi bibit karet sebanyak 100 ha dalam tahun 2007 dan 2008, apabila hal ini terealisasi maka Kalbar kedepan dapat mengembangkan tanaman karet ini menjadi tanaman unggulan,” ungkapnya.
Bupati Sintang Milton Crosby dalam keterangannya mengatakan perkebunan karet rakyat sampai tahun 2006 mencapai luas 59.896 ha dengan melibatkan 28.902 kepala keluarga. “Namun tingkat kesejahteraan petani karet rakyat masih belum optimal, hal ini disebabkan tingkat faktor produktivitas karet rakyat masih rendah, hanya mencapai 0,93 kilogram kg/ha/areal, serta sistem tata niaga yang belum berpihak kepada petani,” tandasnya.(K6/bisnis)

Read More..