Buruh dan Wakil Rakyat Bersitegang

* Aksi Unjuk Rasa di Pontianak Tuntut Kenaikan Upah

LAPORAN: TRIBUN PONTIANAK/SAFITRI RAYUNI

PONTIANAK, TRIBUN - Aksi unjuk rasa sekitar 500 buruh dan mahasiswa dari berbagai kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat di gedung DPRD Kalbar, Pontianak, Senin (5/5), berlangsung tegang.


Massa dan anggota dewan sempat beradu mulut. Massa menuntut kontrak sosial yang berisi lima tuntutan yang mereka ajukan, selain ditandatangani, juga dicap dengan stempel dewan.

Para buruh yang mengusung bendera Persatuan Rakyat Kalimantan Barat (PRKB) menggelar aksi teatrikal dan orasi selama dua jam di halaman DPRD Kalbar. Mereka mengancam tidak akan bubar sebelum kontrak yang mereka ajukan dilengkapi dengan stempel resmi lembaga DPRD.

Kontrak sosial itu berisi tuntutan atas kenaikan upah minimum yang layak, pendidikan dan kesehatan gratis bagi buruh, tolak amandemen UU Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, penolakan terhadap sistem kontrak dan outsourcing, dan komitmen memerhatikan kesejahteraan buruh.

Tak hanya persoalan stempel, para buruh juga menyayangkan tidak tampilnya Ketua DPRD Kalbar, Zulfadhly, bersama lima perwakilan DPRD yang menemui mereka.

"Kami tidak akan bubar sebelum kontrak ini distempel resmi dan Pak Zulfadhly juga ikut teken," kata seorang demonstran kepada M Arya Tanjungpura, satu-satunya anggota dewan yang bersedia meneken kontrak tersebut.

"Iya, tetapi saya sudah mewakili lembaga DPRD untuk menekennya," jawab Arya. Para buruh mulai tak sabar. Mereka meminta Arya tetap menemui Zulfadhly dan membubuhkan stempel DPRD Kalbar.

Arya pun menurut. Sementara empat anggota DPRD Kalbar lainnya, yakni Katarina Lies, Zainudin Isman, Anwar, dan Herman Novi mundur teratur masuk ke ruang fraksi masing- masing.

Dengan diiringi lima orang perwakilan buruh tani dan PKL, Arya berjalan menuju ruang Zulfadhly di lantai II. Di depan ruangan, tiga orang berseragam hitam tampak berjaga-jaga.

Arya masuk. Tujuh menit kemudian, ia keluar dan bergegas ke lantai I diikuti para buruh. "Minta stempel, Pak," kata Arya kepada seorang petugas sekretariat dewan.

Yang diminta langsung bergegas lagi menuju ruang atas. Sekitar 15 menit menunggu, Arya menyerahkan berkas dengan stempel resmi DPRD Kalbar, namun tanpa tandatangan Zulfadhly.
Alasannya, Arya sudah cukup mewakili lembaga DPRD Kalbar.

Pukul 12.30 WIB, massa bubar. Perwakilan buruh dari berbagai kabupaten seperti buruh tani dari Sambas, buruh PT HSL dari Kabupaten Ketapang, Kubu Raya, Sanggau, Sekadau, dan Melawi kembali ke basis massa masing-masing di halaman gedung.

Gamelan Dayak
Sebelum memulai aksinya, mahasiswa dan buruh berkumpul di Tugu Degulis, Bundaran Universitas Tanjungpura, sekitar pukul 09.45. Mereka mengusung bendera dan spanduk dari elemen masing-masing.

Satu jam kemudia,n massa berjalan beriringan menuju gedung DPRD Kalbar diiringi tabuhan gamelan Dayak dan tarian topeng. Aksi teatrikal menampilkan kehidupan rakyat jelata yang menderita. Tubuhnya dirantai, dicat merah putih, berjalan dengan yang amat beban berat.

Koordinator aksi yang juga Koordinator Umum Persatuan Rakyat Kalimantan Barat, Puryadi Harto, mengatakan, aksi ini juga menuntut legalisasi tanah-tanah yang telah diolah dan dimanfaatkan oleh kaum tani.

"Kembalikan tanah-tanah yang dirampas kepada rakyat dan kaum tani. Berikan perlindungan dan subsidi atas hasil-hasil pertanian, mulai dari sarana prasarana produksi pertanian, pupuk, obat dan benih," ungkapnya.

Anggota Komisi A DPRD Kalbar, Zainudin Isman, ditemui usai mendengar aspirasi para demonstran mengatakan, tidak semua tuntutan yang diajukan tersebut bisa ditangani DPRD. "Sebab bukan kewenangan DPRD untuk melakukannya, hanya dua hal penting yang bisa kami perjuangkan, khususnya melalui komisi kami yakni mengkritisi RUU Badan Hukum Pendidikan, dengan fokus pada pendidikan dan kesehatan buruh," katanya. (fitri)

Read More..

Kalbar Peroleh Rp7 Miliar untuk Subsidi Minyak Goreng

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan Rp7 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk subsidi minyak goreng curah bagi rumah tangga miskin.
“Alokasi sebesar itu untuk sepanjang 2008, dengan asumsi Rp10 ribu/bulan untuk satu RTM atau sekitar 266.700 RTM menurut data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS),” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalbar, Ida Kartini, di Pontianak, Senin (10/3).

Ia mengatakan, pemerintah akan memberikan subsidi per RTM sekitar empat liter, dengan asumsi per liter Rp2.500 atau sekitar Rp10.000/ bulan. “Penyaluran minyak goreng curah tersebut kita salurkan melalui kabupaten/kota yang ada di Kalbar,” katanya.
Ida Kartini mengatakan, kenaikan harga minyak goreng berbahan baku minyak sawit atau CPO (Crude Palm Oil) dipengaruhi lonjakan permintaan untuk konsumsi “biofuel”.
Dengan kenaikan CPO di pasar internasional, diduga kuat banyak produksi CPO dalam negeri dipasok untuk ekspor. Sebagai dampaknya, terjadi kelangkaan CPO dalam negeri serta lonjakan harga minyak goreng.
“Kita berharap masyarakat tidak terlalu panik atas kenaikan harga jual minyak goreng yang dijual di pasaran, karena kepanikan akan lebih memicu kenaikan harga di pasaran,” katanya.
Sebaiknya kenaikan harga minyak goreng disiasati dengan tidak terlalu bergantung pada pasokan minyak goreng berbahan CPO. Tetapi lebih mengoptimalkan minyak goreng dari bahan lokal, seperti kelapa, kacang-kacangan yang banyak didapat di daerah-daerah, katanya.
“Untuk menekan lonjakan harga minyak goreng di pasaran, dalam waktu dekat kita akan melakukan OP (Operasi Pasar) di pasar-pasar tradisional,” ujarnya.
Ia menekankan, saat ini yang efisien adalah pengenalan teknologi pemberdayaan minyak goreng lokal seperti mengolah kelapa dan kacang-kacangan menjadi bahan dasar.
Pantauan di lapangan, harga minyak goreng curah di Kota Pontianak terus menurun dalam tiga hari terakhir, menjadi Rp12.000 - Rp13.000 setelah sebelumnya sempat menyentuh angka Rp13.500 - Rp14.000 per kilogram.
“Harga dari distributor sudah turun dan mungkin nanti akan turun lagi,” kata Effendy, 50, salah seorang penjual minyak goreng curah di Pasar Mawar Pontianak.
Ia mengaku tidak tahu persis penyebabnya, namun pihak distributor menyatakan karena harga di pasar internasional turun dan stok melimpah sehingga pabrik menjual di pasar dalam negeri.
Meski terjadi penurunan, namun ia menilai harga tersebut masih tinggi karena satu bulan sebelumnya berkisar di angka Rp9.500 per kilogram. “Dengan harga seperti sekarang, penjualan masih turun lebih dari 50 persen,” kata pria yang sudah sejak tahun 1977 berjualan minyak goreng di Pasar Mawar itu.
Sebelum menembus angka Rp10 ribu per kilogram, Effendy mampu menjual tiga drum minyak goreng curah per hari masing-masing 180 kilogram. Menurut dia, mampu menjual satu drum minyak goreng sudah lumayan saat ini. (sumber ANTARA)

Read More..

Tinggi, Semangat Gotong-royong Warga Desa Sibaju

Perjalanan ke Desa Sibaju, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang bersama para donatur World Vision, membawa pada hikmah yang dalam akan potensi berkembang yang dimiliki masyarakat pedalaman. Sayangnya, mereka jarang tersentuh akan pembangunan mentalitas dan pendidikan. Sebab pemerintah lebih banyak terfokus pada pembangunan fisik semata.
Di desa yang yang berbatasan langsung dengan Kota Singkawang ini, masyarakatnya hidup begitu sederhana. Mereka hidup dari bertanam karet, sawah, dan pertambangan emas

Meski begitu, walaupun dengan kesederhanaan yang dimiliki, masyarakat di desa ini mempunyai sikap gotong royong dan jiwa persatuan yang tinggi. Terbukti dengan berdirinya bangunan sekolah yang dalam satu tahun tahun terakhir telah diambil pemerintah. Sekolah itu adalah SD Negeri 21 Sibaju.
Semangat warga desa dengan penduduk kurang lebih 200 KK ini juga ditopang pula para donatur World Vision. Saat berkunjung, mereka berkumpul bersama dan mendengarkan perjuangan yang dilakukan masyarakat.
Seperti upaya warga dalam membangun sekolah dan pengadaan air bersih. Diantara tokoh masyarakat itu, tampil Paulus, selaku Kepala Sekolah, Bapa Oktoviana, rohaniawan, Jasmin, panitia pembangunan, dan beberapa tokoh masyarakat lainnya.
”Pembangunan sekolah yang ada sekarang ini merupakan hasil perjuangan masyarakat didampingi WVI,” kata Ovi, guru di sekolah ini. Sekolah yang terdiri dari tiga ruang belajar, satu ruang kantor, dan satu saung tersebut dibangun dengan dana sebesar Rp133.263.250, dengan rincian Rp23.500.600 dari masyarakat dan Rp109.762. 650 dari World Vision Indonesia. Pembangunan sekolah itu dimulai pada tahun 2005 dengan cara bergotong-royong.
”Sebelum sekolah ini jadi, anak-anak harus bersekolah dengan memanfaatkan gereja. Ini karena jarak sekolah dari kampung sangat jauh, kurang lebih empat kilometer,” kata Ovi.
Menurut Ovi, pembangunan sekolah tersebut berawal saat dirinya bertemu dengan pengurus Wahana Visi Indonesia (ADP) Singkawang-Bengkayang pada pertengan tahun 2005 yang lalu. Dari pertemuan itu, akhir tahun 2005 pembangunan dimulai.
Walau pembangunan dilakukan, kerangkanya sempat roboh. Akan tetapi karena persatuan dan semangat fotong royong, dalam waktu satu hari, kerangka bangunan itu kembali berdiri. Setelah sekolah berfungsi, pengeololaannya diserahkan ke pemerintah daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang.
Setahun berikutnya, pihak pemerintah menawarkan untuk menambah dua ruang belajar. ”Saat ini ruang belajar yang kita miliki ada lima dengan satu kantor dan ditambah satu saung,” jelas Ovi.
Untuk selanjutnya, masyarakat menginginakn World Vision dapat membantu kembali masyarakat untuk membangun gedung SMP. ”Dengan adanya SMP, pendidikan anak-anak kami disini akan terperhatikan,” ujar Ovi
Selain pembangunan sekolah, dengan sikap gotong royong yang besar, masyarakat Sibaju juga berhasil membangun sarana pengadaan air bersih. Pembangunan tersebut tentu juga didampngi oleh Wahana Visi Indonesia.
”Karena wahana visi inilah, kami merasakan pentingnya persatuan dan kesatuan,” kata Ovi.
Selain bertemu dengan tokoh masyarakat, di Sibaju, para donatur kembali bertemu dengan para pelajar SDN 21. Pertemuan itu kembali diselimuti keceriaan. Mereka rela menghabiskan waktu hingga siang hari untuk bermain bersama. Setelah semua lelah, para donatur mendapatkan jamuan makan siang.
Setelah usai menggelar pertemuan di Sibaju, sebelum kembali ke Kota Sigkawang, para donatur World Vision kembali berkesempatan untuk mengunjungi ibu-ibu yang ada di kampung Wahabang, Kelurahan Sagatani. Di kampung yang juga berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkayang ini, para donatur kembali mendengarkan semangat ibu-ibu yang bertekad untuk membangun air bersih.
Air itu direncanakan akan diambil dari salah satu bukit yang ada di dekat kampung. Menurut rencana, pendanaannya juga diperoleh dari Negara Belanda. Setelah bertemu dengan ibu-ibu di kampung Wahabang. Kunjungan para donatur World Vision pun usai. (naskah Mujidi, editor : Iphiet)

Read More..

Syakirman: 90 Persen Masyarakat Kalbar Taat Pajak

Enam unit sepeda motor yang dibagikan bersama lemari es, televisi, kompor gas, kipas angin, rice cooker, tape compo, dan lain-lain mungkin tak seberapa nilainya dibanding nominal pajak yang diterima pemerintah melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) setiap tahunnya.
Sebab, seperti dikatakan Sekda Kalbar, Drs Syakirman, yang hadir dalam acara bagi-bagi hadiah tersebut, 90 persen masyarakat Kalbar mematuhi kewajibannya membayar pajak.

Acara yang dihelat Dispenda Kalbar bagi Wajib Pajak (WP) Singkawang, Minggu (9/3), adalah kali ke-6 di kota ini. Penarikan undian dilakukan di halaman Mess Daerah Kota Singkawang.
Sebelum dilakukan penarikan undian, kegiatan diawali dengan gerak jalan sehat pada pukul 06.30 Wib. Sekitar 500 warga ikut dalam acara ini. Start dan finish bertempat di Mess Pemda, peserta dilepas Sekretaris Daerah Kalbar, Drs. H. Syakirman, didampingi Kepala Dispenda Kalimantan Barat yang merangkap jabatan sebagai Asisten III Pemprov Kalbar, Drs H Darwin Muhammad, Wakil Walikota Singkawang, Edy R Yacoub, serta beberapa institusi terkait lainnya.
Darwin Muhammad mengatakan, penarikan undian diberikan kepada Pemilik Nama Kendaraan Bermotor (PKB- BBNKB) yang membayar pajak tepat waktu. Dengan begitu, WP yang terlambat membayar pajak tidak diikutsertakan.
Selain itu, warga yang belum mendaftar ulang, termasuk warga yang membayar pajak kendaraan pada saat dilakukan operasi lapangan (razia), juga tidak diikutsertakan. Dalam teori managemen adalah bentuk motivasi dengan cara reward dan punishment.
Penarikan undian berlangsung meriah. Dipimpin oleh notaris, disaksikan pejabat dari Dinas Sosial, Kepolisian, Dispenda, serta masyarakat umum. Kata Darwin, pelaksanaannya sengaja dilakukan secara transparan. Sedangkan berkas lembar dari Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) wajib pajak yang berada di kotak yang disediakan dalam kondisi aman tersegel dengan rapi.(naskah Mujidi, editor : Iphiet)

Menurut Darwin, pemberian hadiah ini memiliki dampak yang cukup signifikan, bukan saja dari sisi peningkatan daerah saja, tetapi juga penurunan angka tunggakan. Angka yang semula mencapai 16,23 persen, pada tahun 2003 menurun menjadi 14,28 persen dan sekarang ini dapat ditekan menjadi 10 hingga 8 persen.
”Dipilihnya Kota Singkawang sebagai tempat penyelenggaraan, dimaksudkan agar terjadi pemerataan secara bergilir, sebab selama ini penyelenggaraannya dilakukan di Pontianak,” jelas Darwin.
Di sisi lain juga merupakan apresiasi Pemerintah Provinsi Kalbar atas keberhasilan Kantor UPPD atau Samsat Singkawang yang memperoleh piagam penghargaan ’Citra Pelayanan Terbaik Tahun 2006’ dari Presiden RI dan Menpan, dimana potensi kendaraan bermotor di wilayah Singkawang cukup besar setelah Kota Pontianak.
Sementara itu, Sekda Kalbar, Drs. H. Syakirman mengatakan, bahwa esensi yang terpenting dalam penyelenggaraan pemberian hadiah ini adalah sebagai wujud dari apresiasi Pemerintah Provinsi Kalbar terhadap wajib pajak yang telah melaksanakan kewajibannya tepat waktu.
”Kontribusi yang diberikan oleh masyarakat wajib pajak sangat mempunyai andil dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat”, ungkapnya dalam penarikan undian kemarin.
Sektor pajak daerah, lanjut Syakirman, merupakan salah- satu sumber penerimaan daerah khususnya PAD yang paling dominan. Dari enam jenis pungutan pajak provinsi, sampai saat ini PKB dan BBNKB masih menjadi primadona bagi penerimaan PAD.
Berdasarkan realisasi tahun 2006, kedua jenis pahak tersebut telah memberikan kontribusi sebesar 71,87 persen terhadap penerimaan daerah, sedangkan pada tahun 2007 sebesar 69, 50 persen. Besarnya angka pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor tersebut menurut Syakirman tidak terlapas dari partisipasi masyarakat.
”Setiap tahunnya angka wajib pajak yang membayar pajak mengalami peningkatan. Untuk tahun 2007, wajib pajak yang membayar pajak mencapai 89-90 persen,” jelas Syakirman.
Besarnya potensi dan peran dari kedua jenis pajak daerah ini, menurutnya membuat Pemprov Kalbar secara terus menerus berupaya optimal untuk meningkatkan penerimaan dengan melaksanakan intensifikasi melalui berbagai program kegiatan. Seperti program peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, peningkatan sumberdaya aparatur, meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat serta melakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/ kota.
”Perlu untuk diketahui, pola bagi hasil Pajak Kendaraan dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah, 30 persen untuk kabupaten/ kota, dan 70 persen untuk provinsi. Sedangkan Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukanan 70 persen kabupaten/ kota, dan 30 persen provinsi,” jelas Syakirman yang juga mantan Kepala Dispenda Kalbar ini.
Wakil Walikota Singkawang, Edy R. Yacoub, saat ditemui di sela-sela penarikan undian mengatakan, akan memberikan dukungan sepenuhnya terkait dengan peningkatakan pendapatan daerah melalui penarikan pajak kendaraan bermotor dan balik nama.
Besarnya pendapatan dari pajak tersebut, kata Edy, juga tidak terlepas dari peran aktif masyarakat. Setidaknya masyarakat mengerti dan paham akan kewajibannya untuk membayak pajak yang telah ditetapkan pemerintah.

Read More..

Migor Naik, UKM di Pontianak Terancam Gulung Tikar

Dampak kenaikan harga minyak goreng yang terjadi secara serentak di Indonesia, juga berimbas pada pelaku usaha kecil menengah (UKM) di Pontianak, yang kini terancam gulung tikar.
Kenaikan harga minyak goring (migor) ini diikuti kenaikan harga bahan pokok lain, seperti tepung terigu dan tepung kanji. Akibatnya, sejumlah pelaku home industry terpaksa menurunkan jumlah produksinya.

Seperti yang dilakukan dua pengusaha yang ditemui di kediamannya, Sabtu (9/3) lalu, baik Syaridah Djamhari, pengusaha kerupuk amplang, dan Kartika, pengusaha keripik tempe, sama-sama mengaku terpukul dengan kenaikan harga minyak goreng ini.
“Saya tak habis pikir, dalam sehari minyak goreng bisa mengalami kenaikan sampai dua kali,” keluh Syaridah. Hal ini baginya terasa memberatkan usaha yang telah ia lakoni di kediamannya di Jalan DR Wahidin ini. Usaha krupuk amplang ini sudah lima tahun ia lakoni, guna menafkahi keluarganya.
Menurutnya, minyak goreng yang semula sudah malah seharga Rp13.500, dalam hari yang sama bisa naik menjadi Rp14.500 per kilonya. Kejadian tersebut membuatnya gerah. Ibu dua anak ini mengaku ingin turut melakukan demonstrasi kalau memang ada masyarakat atau mahasiswa yang berunjukrasa.
“Sementara untuk bahan baku membuat amplang, selain ikan, tepung kanji juga mengalami kenaikan. Semula seharga Rp56.000/karung kini menjadi Rp104.000/karung dan hal tersebut sangat memberatkan produksi,” keluhnya.
Untuk dapat terus bertahan, Syaridah terpaksa mengurangi jumlah produksi. Jika biasanya ia memproduksi hingga 50 kg/hari, kini hanya 18-20 kg/hari. Tak hanya itu, manajemen usahanya juga terpaksa melakukan pengurangan jumlah karyawan, dari lima menjadi tiga karyawan. Ditambah pengurangan tempat memasak, dari dua tempat menjadi satu tempat saja.
Sementara harga kerupuk amplang yang ia jual di pasaran tidak mengalami kenaikan harga, karena permintaan pasar. Mensiasatinya, ia melakukan pengurangan timbangan setiap kilo amplang, namun tak merubah harga.
Melihat kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok yang tak menentu itu, kata dia, tidak menutup kemungkinan usahanya akan gulung tikar. Sebab, pengalaman tragis itu pernah ia alami saat beternak ayam, yang terpaksa kandas akibat khawatir wabah flu burung, yang membuat ia memutuskan untuk membuka usaha baru memproduksi amplang.
Amplang ‘MIA’ ia ambil dari nama anak ke-2 nya, yang masih berusia 10 tahun. Ia berharap, pemerintah melakukan operasi pasar atau melihat pasaran minyak goreng di agen-agen agar harga tidak dinaikkan semaunya oleh agen.
Senada dengan Syaridah, bahkan Kartika, pengusaha keripik tempe, mengungkapkan, sudah hampir dua minggu ini menghentikan sementara produksi keripiknya. Selain bahan baku tempe yang mahal, harga minyak goreng yang juga naik membuatnya berpikir ulang untuk tetap menjalankan usahanya.
Ibu tiga anak ini merasa dirugikan dengan kenaikan harga minyak goreng yang tak menentu tersebut. Dia pun sangat menyayangkan peran pemerintah yang lemah dalam melakukan pengontrolan harga sembako, terutama minyak goreng yang naiknya bisa setiap waktu.
Dari pantauan di pasar-pasar tradisional di Pontianak, harga minyak goreng curah mencapai Rp13.500 -Rp14.000/kilogram. Sementara minyak goreng kemasan merek Sania Rp13.000/kilogram, Filma Rp14.500 kilogram.
Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindang) Kalbar menyebutkan, kebutuhan minyak goreng di Kalbar untuk hari biasa sekitar 3.000 ton/bulan.
Sebelumnya, Kadisperindag Kalbar, Ida Kartini, mengatakan, kenaikan harga minyak yang berbahan baku minyak sawit atau Crude Palm Oil (CPO) ini dipengaruhi naiknya permintaan konsumsi “biofuel” di pasaran dunia. Dengan kenaikan CPO di pasar internasional, diduga kuat banyak produksi CPO dalam negeri dipasok untuk ekspor.
Sebagai dampaknya, terjadi kelangkaan CPO dalam negeri serta lonjakan harga minyak goreng. “Kita berharap naiknya harga minyak goreng yang berasal dari CPO dapat dimanfaatkan para petani kelapa dengan mengolah buah kelapa menjadi minyak goreng,” imbaunya

Read More..

Warga Pertanyakan Ganti Rugi Lahan Perkebunan Sawit

*Pemerintah dan Dewan Diminta Bertindak
Bertahun-tahun menanti, janji penyelesaian lahan dengan sistem ganti rugi kepada warga tak kunjung dipenuhi. PT Harapan Sawit Lestari (PT HSL), perusahaan yang membuka perkebunan di atas tanah warga ini seakan bungkam, setelah melakukan pembukaan lahan di Desa Kalimantan, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang.
Warga setempat yang ditemui belum lama ini mengaku kecewa atas sikap bungkam perusahaan tersebut. Pemerintah dan anggota dewan juga turut bersikap sama. Warga mengaku bingung, kepada siapa lagi mereka mengadu.

Mainyih (43) misalnya. Pemilih tanah seluas 50 hektar di Kabateng Hulu ini mengatakan, sejak tahun 2000, tanah miliknya telah ditanami kelapa sawit oleh PT HSL. “Sejak pembukaan lahan tersebut, hingga sekarang PT HSL belum memberikan ganti rugi tanah kami,” katanya. Karenanya, Mainyih dengan tegas melarang pihak PT HSL untuk melakukan pemanenan kelapa sawit, sampai permasalahan tanah ini selesai.
Warga lainnya, Hamzah (40) juga mendapatkan perlakuan sama atas tanah miliknya. Hamzah bahkan sudah sepuluh kali dirinya mendatangi pihak manajemen PT HSL dan mengirimkan 15 surat memohon kejelasan, namun semuanya tidak pernah di tanggapi pihak perusahaan.
Kedua warga ini mengaku, sebenarnya mereka menerima keberadaan sawit di kampung itu, namun kini yang mereka tuntut adalah mendapatkan kembali jatah pembagian kapling KKPA.
Dikonfirmasi, Kepala Desa Kalimantan, Awas Alibaba mengungkapkan, penggunaan lahan masyarakat untuk perkebunan merupakan permasalahan di desanya. Tak hanya lahan masyarakat, ia menuturkan, PT HSL juga melakukan penggusuran 33 kuburan di Dusun Purang, menggunakan bulldoser sejak tahun 2000 yang lalu. “Hingga sekarang pihak PT HSL belum pernah menjelaskan permasalahan ini,” ujarnya.
Masyarakat Desa Purang, terutama keluarga yang dimakamkan di atas lahan tersebut, menuntut kembali pihak perusahaan untuk menjelaskan permasalahan tersebut. Karena itu, Awas selaku kepala desa akan mengambil tindakan dengan mempertemukan kedua belah pihak, antara masyarakat dengan PT.HSL.
Pria yang pernah bekerja sebagai mandor PT HSL selama lima ini mengatakan, ia mengetahui kinerja PT HSL, dimana pihak perusahaan akan melakukan penggusuran terlebih dahulu baru penyelesaian kemudian.
Sedangkan Agam (36), warga Desa Kalimantan, mengatakan, PT HSL seakan menutup mata dan bersikap tidak mempunyai masalah, apalagi menurutnya hingga sekarang PT HSL hanya membayar sebesar Rp80.000 per hektar, dan atas sikap tersebut, Agam mengaku tidak bisa menerimanya. Agam mengharapkan, pemerintah terutama pemerintahan kabupaten dapat membantu penyelasaian masalah ini hingga tuntas. (naskah Sugeng Mulyono, editor : Iphiet)

Read More..

Februari, Laju Inflasi Kota Pontianak 0,77 Persen

*Faktor Utama Kenaikan Harga Sembako

Laju inflasi yang terjadi di Kota Pontianak pada bulan Februari 2008, sebesar 0,77 persen. Sementara inflasi Kota Pontianak yang baru berjalan dua bulan pada tahun 2008 ini mencapai 2,39 persen, sedangkan inflasi ‘Year on Year’ (Januari 2008 terhadap Januari 2007) sebesar 8,61 persen.

“Inflasi bulan ini terjadi karena adanya kenaikan indeks pada tujuh kelompok pengeluaran,” kata Kepala Badan Statistik (BPS) Kalbar, Nyoto Widodo, saat memberikan data resmi mengenai Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi di Aula Dinas Pertanian Kalbar, Senin (3/3).
Menurutnya, ketujuh kelompok pengeluaran itu antara lain kelompok bahan makanan sebesar 2,18 persen. Kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,27 persen. Kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,28 persen. Kelompok sandang sebesar 0.53 persen. Kelompok kesehatan sebesar 0,88 persen. Kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,11 persen dan Kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,18 persen.
“Penyebab kenaikan indeks pada ketujuh kelompok itu tadi adalah karena adanya kenaikan pada komoditi beras, minyak goreng, telur ayam ras dan ikan laut,” paparnya.
Nyoto mengungkapkan, adapun kelompok komoditi yang memberikan sumbangan inflasi bulan februari ini adalah kelompok bahan makanan (0,5592 persen). Makanan jadi, rokok dan tembakau (0,0455 persen). Kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar (0,0706 persen). Kelompok sandang (0,0347 persen). Kelompok kesehatan (0,0295 persen). Kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga (0,0064 persen) dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan (0.0308 persen).
Jika dibandingkan dengan 45 kota dan nasional, untuk Indeks Harga Konsumen (IHK) dan inflasi bulan Februari 2008 menggunakan tahun dasar 2002=100, kota pontianak berada pada peringkat ke-23. Kondisi ini masih baik dibanding 22 kota lain. Dimana inflasi tertinggi terjadi di Jayapura sebesar 2.90 persen, yang terendah terjadi di Kota Sampit, yaitu sebesar -1.51 persen.

Read More..

Embun Pekat Ganggu Penerbangan di Supadio Pontianak

Embun pekat membatasi jarak pandang di Bandar Udara Supadio Pontianak sejak tiga hari terakhir sehingga otoritas penerbangan setempat menunda jadwal penerbangan pagi sampai cuaca membaik.
"Keselamatan penerbangan menjadi prioritas utama. Kalau jarak pandang tidak memungkinkan, bandara tidak dibuka untuk penerbangan," kata Manajer Operasional PT Angkasa Pura II Bandara Supadio Pontianak, Budi Hariyanto di Pontianak, Senin.

Pada Senin (3/3) misalnya, jarak pandang pagi hari pukul 06.00 WIB hanya 500 meter. Jarak minimal seharusnya 800 meter. Pada pukul 07.18 WIB, jarak pandang berangsur membaik di atas 800 meter sehingga bandara dinyatakan terbuka untuk penerbangan.
"Aktivitas dari dan ke Supadio mulai normal setelah jarak pandang dinyatakan aman," kata Budi Hariyanto.
Ia menambahkan, kondisi itu sudah terjadi dalam tiga hari terakhir. Menurut Budi, embun hilang secara perlahan tergantung situasi angin dan sinar matahari. Embun adalah uap air yang mengalami proses pengembunan atau proses berubahnya gas menjadi cairan. Kota Pontianak dan sekitarnya dalam tiga hari diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga kuat.
Maskapai yang mengalami penundaan yakni Batavia Air, Adam Air, Sriwijaya Air dan Lion Air rute Jakarta - Pontianak. Sedangkan dari Pontianak hanya satu penerbangan tujuan Jakarta oleh Batavia Air.
Maskapai tersebut umumnya menggunakan pesawat jenis Boeing 737 seri 200 - 400 dengan kapasitas angkut maksimal untuk 160 orang. Panjang landasan pacu Supadio-Pontianak 2.250 meter. Selain digunakan bagi penerbangan komersial, juga dimanfaatkan sebagai Pangkalan Udara, yang digunakan sebagai homebase pesawat tempur Hawk 100/200 buatan Inggris.
Supadio menjadi bandara terbesar di Kalbar. Selain Supadio, tiga bandara lain di Kalbar, yakni Bandara Susilo (Kabupaten Sintang), Bandara Pangsuma (Kabupaten Kapuas Hulu), dan Bandara Rahadi Usman (Kabupaten Ketapang). Namun, panjangnya tidak memadai untuk didarati pesawat jenis Boeing 737. Pesawat jenis Boeing 737 minimal butuh landasan pacu dengan panjang 1.850 meter.

Read More..

Pertanian, Sektor Paling Dominan Menyerap Tenaker

*Data Badan Pusat Statistik Kalbar

Selama periode Agustus 2006-Agustus 2007, jumlah penduduk yang bekerja mengalami peningkatan di semua sektor, kecuali sektor industri. Sektor pertanian disebutkan masih menjadi sektor yang paling dominan dalam penyerapan tenaga kerja.
Demikian data yang dicatat Badan Pusat Statistik (BPS) Kalbar. Pada Agustus 2007, BPS mencatat penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian sebesar 1,253 juta orang. Angka ini meningkat sebesar 970 orang dari Agustus 2006, yang hanya sebesar 1,252 juta orang. Penyebabnya, karena sektor ini sangat bergantung pada musim.

Hal ini juga berdampak terhadap penurunan jumlah perempuan yang bekerja di sektor pertanian. Dibanding Agustus 2006, penurunan terjadi sebesar 7.500 orang, dan 16.300 orang, jika dibandingkan dengan jumlah perempuan pekerja sektor pertanian pada Februari 2007.
Pada sektor lain, juga terjadi penambahan penduduk yang bekerja. Di sektor perdagangan bertambah 5.800 orang. Penambahan sektor ini disebabkan peningkatan kaum perempuan yang cukup signifikan, yaitu sebanyak 21.200 orang, sementara penduduk laki-laki bekerja di sektor ini turun sebesar 15.400 orang dibandingkan kondisi Agustus 2006.
Selama setahun terakhir, dari Agustus 2006 – Agustus 2007, sektor jasa kemasyarakatan, merupakan sektor yang paling besar penambahan tenaga kerjanya dibandingkan sektor lain yaitu bertambah sebanyak 22,3 ribu orang.
Data lain, seperti diberitakan Borneo Tribune (edisi 29/2) sebelumnya, berdasarkan masa tunggu alumni Universitas Tanjungpura untuk mendapatkan kerja, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) memiliki tenggat waktu tercepat.
Para alumni FKIP hanya memerlukan waktu sekitar 19 bulan agar bisa memperoleh pekerjaan. Informasi ini disampaikan Rektor Untan, Dr Chairil Effendi, dalam sambutannya pada Wisuda Program Sarjana dan Pasca Sarjana semester ganjil tahun 2007-2008 di Auditorium Untan, Kamis (28/2).
Di peringkat kedua, Fakultas Pertanian, memiliki tenggat waktu selama 20 bulan. Bagi alumni masing-masing fakultas, yang rata-rata memiliki tenggat waktu 2- 2,5 tahun, umumnya terjadi pada alumni Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol).
Sedangkan alumni Fakultas Teknik dan Fakultas Kehutanan rata-rata memiliki waktu 2,3 -2,5 tahun untuk diserap lapangan kerja. “Alumni Untan yang paling lama menunggu adalah dari Fakultas Hukum. Rata-rata lama mereka menunggu mencapai waktu 3 tahun,” terang Chairil.
Berdasarkan disiplin ilmunya, sebanyak 62,3 persen alumni Untan bekerja sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya. Sisanya, sebanyak 37,7 persen tidak sesuai disiplin ilmu yang dimiliki.
Berdasarkan institusinya, sebanyak 64,41 persen alumni Untan bekerja pada institusi swasta. Sedangkan 8,47 persen bekerja pada BUMN atau BUMD, dengan persentase yang sama dengan alumni yang berwiraswasta.
Peringkat dua terbanyak, yaitu sebanyak 18,64 persen bekerja sebagai PNS.
Data terakhir mengenai lulusan Untan yang sudah berkerja berdasarkan tahun kelulusan, di tahun 2002, yang sudah bekerja sebanyak 84 persen sedangkan yang belum 16 persen.
Tahun 2003 yang sudah bekerja sebanyak 90 persen, sedangkan sisa yang belum bekerja sebanyak 10 persen. Tahun 2004, yang sudah bekerja sebanyak 71 persen dan yang belum bekerja 29 persen. Tahun 2005 yang sudah bekerja sebanyak 67 persen dan yang belum sebanyak 33 persen.
Tahun 2006 yang sudah bekerja sebanyak 86 persen dan yang belum sebanyak 14 persen. Dari data tersebut, rata-rata alumni Untan yang sudah bekerja berdasarkan tahun kelulusannya adalah sebesar 80 persen, sedangkan yang belum adalah 20 persen.
Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), semakin tinggi tingkat pendidikan di Kalbar, semakin hilang jiwa kewirausahaannya. “Hal ini harus menjadi perhatian bersama, baik Perguruan Tinggi maupun masyarakat itu sendiri,” ungkap Chairil.

Read More..

Ermy Muchtar, Ibu UKM Kalbar Itu Kini Terbaring Sakit

*Mahalnya Biaya Pengobatan, Terpaksa Menguras Tabungan Haji

Sebuah jeweran buat pemerintah yang sudah banyak dibantu mengharumkan nama daerah dalam berbagai ekspo nasional, namun susah untuk memberi kepedulian, meski secuil, mereka berjanji membantu namun tak kunjung datang, janji menjenguk hanya dibibir saja.

Safitri Rayuni
Borneo Tribune

Tak sedikit pelaku usaha kecil dan menengah di Kalbar yang berhasil ia dorong untuk maju. Mulai dari pengusaha catering kue hingga pengusaha kerajinan keladi air di Kalbar, telah banyak yang mampu menembus pasar internasional berkat jasa pemasaran beliau.
Ialah Ermy Muchtar, sosok aktif yang sehari-hari mengemban amanah berat di pundaknya. Jabatan sebagai Sekjen Forda UKM Kalbar agaknya dihayati Ermy sebagai amanat yang akan ia pertanggungjawabkan kepada Sang Khalik. Karenanya, tak heran dalam satu hari, Ermy yang biasa menjadi tutor bagi koperasi-koperasi ini berada di banyak tempat.

Kesibukan menuntutnya tetap giat di usia 57. Selain aktif sebagai Sekjen Forda UKM, Ermy juga berkiprah sebagai Sekretaris DPD Golkar Kalbar dan Ketua Unit Usaha Peningkatan Pendapatan Kesejahteraan Keluarga (UPPKS) Kalbar.
Ia yang juga membuka catering kue di rumahnya ini, hidup secara sederhana. Sedikit demi sedikit Ermy mengumpulkan uang untuk mewujudkan cita-cita yang lama ia pendam. Berangkat Haji. Panggilan itu terus terngiang di telinga Ibu kelahiran 22 Agustus 1950 ini.
Tapi kini, uang tabungan itu harus terpakai untuk biaya pengobatan yang tidak sedikit. Sekali tebus resep saja, keluarga harus menghabiskan tak kurang Rp800.000. Sementara bantuan yang mengalir tak seberapa. “Sampai hari ini kami hanya menerima bantuan sebesar Rp860 ribu mbak, terpaksa harus mengorbankan tabungan haji Ibu,” ungkap Aria Sari berlinang air mata.
Ia sangat sedih mengingat betapa uang itu dikumpulkan Sang Bunda dengan susah payah. “Dia selalu bermimpi suatu saat uang itu akan ia pakai untuk berhaji. Sebenarnya kami (keluarga-ed) sudah akan membawa Ibu pulang hari ini, tetapi dokter mengatakan Ibu masih harus dirawat selama dua minggu lagi, ditambah Ibu menolak, katanya tunggu sampai bisa berjalan,” cerita Aria lirih.
Upaya menggunakan Askeskin juga ditempuh pihak keluarga. Namun sayang, askeskin itu tidak berlaku di rumah sakit swasta. Padahal dalam kesehariannya, Ermy aktif membantu Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar untuk mendapatkan anggota izin kesehatan gratis dari berbagai UKM. Program Dinkes yang rutin diberlakukan setiap tahun bagi pelaku usaha-usaha kecil dan menengah.
Meski demikian, Ermy selalu takjub ketika anak-anaknya mengatakan biaya pengobatannya sudah teratasi. Meski dengan suara tak jelas, ia juga mengingatkan anak-anaknya untuk membayar telepon dan urusan rumah lainnya. “Kata dokter, ibu terlalu banyak urusan dan berpikir keras setiap hari,” ujarnya. Keempat anak Ermy dengan setia menemani Sang Bunda. Meski kadang Ermy memanggil nama mereka dengan suara yang tidak jelas, mereka selalu mencoba berkomunikasi dengan ibunya.
sosok Ermy terbaring tak berdaya di RSS Antonius. Ketika saya menjenguknya, Sabtu (19/1) siang lalu, Ermy yang dirawat di Matheus kamar 210 terlihat sangat lemah. Kata Aria Sari, putri ke-2 nya, Ermy tak mampu berjalan. Kalau bicara terbata-bata. Ini akibat serangan stroke yang menderanya, Sabtu (12/1) lalu.
Pagi itu, pukul 05.00 WIB Ermy yang sehari sebelumnya masih tampak sehat dan sibuk dengan aktivitas, terbaring tak berdaya di kamarnya, usai salat subuh. “Dari mulutnya keluar busa, kami panik dan segera melarikannya ke RSSA, dan harus dirawat di ICU selama empat hari,” kisah Aria. □

Read More..

*Kenaikan Harga Kedelai Disperindagkop Tawarkan Empat Opsi bagi Pengusaha Tempe

Agus Wahyuni
Borneo Tribune, Pontianak

Sedikitnya 70 perwakilan produsen tempe dan tahu di Kota Pontianak melakukan pertemuan dengan Disperindagkop UKM Kota Pontianak, Kamis (17/1) kemarin. Mereka mengeluhkan kenaikan harga kedelai yang berdampak luas bagi pelaku usaha kecil di Kota Pontianak.

Tak hanya pabrik tahu tempe yang sempat mengalami kevakuman, penjual gorengan juga mengeluh akan kenaikan harga komoditas satu ini.
Menyikapi persoalan ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) Kota Pontianak memberikan empat opsi kepada para pengusaha tahu tempe.
Dinas ini berharap sektor riil ini tidak lantas gulung tikar akibat naiknya sejumlah bahan pokok dan pangan. Empat opsi ini adalah mengkombinasikan bahan baku kedelai untuk produsen, dengan harga tetap, dengan cara mengurangi bahan baku kedelai.
Kedua, merevarasi mesin-mesin produksi tahu tempe, agar bahan baku kedelai tidak banyak terbuang. Ketiga, mengkombinasi bibit unggul melalui kerjasama dengan dinas tanaman pangan, sehingga kualitas kedelai mendekati dengan hasil impor.
Keempat, mendirikan sebuah koperasi tahu tempe di bawah naungan Disperindagkop dan UKM, tujuannya untuk menstabilkan harga dan menentukan harga jual.
Pertemuan yang dipimpin langsung Kepala Disperindagkop, Utin Hadidjah dan distributor kedelai Kota Pontianak, Andreas berujung pada sejumlah kesepakatan.
Utin mengatakan, harga kedelai dalam tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi, dari Rp3.500 sekarang, mencapai Rp8.000. Naiknya harga kedelai di pasaran disebabkan karena Indonesia masih mengimpor dari negara Amerika dan Argentina sebanyak 75 persen, sedangkan 25 persen hasil petani lokal.
“Sementara permintaan pasar terus meningkat, dan berkurangnya stok kedelai sehingga menaikkan harga,” kata Utin. Ia menambahkan, berkurangnya stok kedelai di dalam negeri juga disebabkan sebagian petani beralih ke tanaman jagung. Harga jual jagung sebagai bahan baku ethanol dan methanol untuk bahan bakar biodiesel dinilai lebih tinggi.
Penghapusan Bea Masuk Tak Berpengaruh
Andreas mengatakan, kebijakan pemerintah menghapuskan biaya masuk yang semula 10 persen menjadi 0 persen untuk 21 Januari nanti diprediksi tidak berpengaruh pada penurunan harga jual kedelai di pasaran. Ini disebabkan sekarang nilai tukar rupiah terhadap dollar meningkat menjadi Rp9.500.
Tetapi Andreas berencana tetap berusaha menekan harga jual kepada produsen di pasaran. Sementara produsen tahu di Jalan Parit Pangeran, Tan Ahai mengatakan, dengan kenaikan harga kedelai sangat memberatkan baginya.
Sekarang ini yang dapat dilakukan olehnya adalah tetap berproduksi hanya 50 persen saja, sedangkan keuntungan yang di dapat biasanya hanya 10 persen dari 50 persen sebelum kenaikan, kata Tan Ahai. Ini ia lakukan agar tenaga kerja tetap bertahan untuk bertahan hidup.
Heri, produsen tahu tempe di Jalan Pancasila mengatakan, sebenarnya Indonesia negara kaya, ini bisa dilihat untuk mencukupi kebutuhan selalu mengimpor dari luar negeri.
Seperti beras, gula, dan kedelai sendiri, Akibatnya terkena permainan harga dari distributor, karenamereka melihat ketahanan pangan kita lemah. Jika sudah begini, tak heran jika petani kedelai banyak yang beralih ke tanaman lain, selain harga jual di dalam negeri sangat rendah akibat banjirnya kedelai dari luar.
Ia mengimbau, saat ini peran pemerintah sangat menentukan dalam menstabilkan kembali harga kedelai. Salah satunya menghentikan impor kedelai dari luar, dan meningkatkan hasil produksi petani, sehingga meningkat pula produksi dalam negeri.

Read More..

Krisis Air Baku, Pemerintah Perlu 8 Miliar USD

Laporan Safitri Rayuni dari Australia

Australia pada umumnya, termasuk negara bagiannya, Victoria saat ini tengah mengalami krisis air baku. Catatan terakhir di dalam laporan harian The Age menyebutkan cadangan air baku dalam penampungan air di Australia saat ini hanya sekitar 39,6 persen saja. Ini merupakan masalah besar bagi pemerintah Australia.

Display pengumuman persediaan air ini ditampilkan setiap hari di kolom bawah halaman muka.Tak hanya krisis air baku, krisis air untuk irigasi (pengairan pertanian) juga menjadi masalah di sini. Dalam perjalanan untuk mengeksplorasi kota kuno penambangan emas ‘gold rush village’ di Kota Ballarat, Victoria, saya mendapat cerita menarik tentang masalah pengairan untuk pertanian ini.
Asisten program Australian Leadership Award (ALA) Fellow, Greg Burchel mengatakan saat ini tingkat kekeringan sudah mencapai puncaknya. “Ini adalah kekeringan yang paling besar dalam kurun waktu 30 tahun terakhir ini,” kata pria berusia 54 tahun ini. Sepanjang perjalanan menggunakan kereta api listrik ke Ballarat, Greg bercerita banyak
Pertama kami naik tram dari apartemen Quest Lygon di Jalan Carlton Melbourne, menuju stasiun kereta Soutern Cross. Perjalanan dengan kereta api listrik ini ditempuh selama dua jam, hingga tiba di Ballarat, kota tua di sebelah tenggara Melbourne. Cukuplah untuk bercerita banyak tentang persoalan besar yang menimpa pertanian di sini.
Pun di sepanjang perjalanan, tampak kampung-kampung petani dan peternak di pinggir kota. Aroma tanah yang lama tak tersiram hujan merebak. Belum lagi pohon-pohon meranggas di sepanjang jalan. Tandus. Tanah-tanah retak, rumput hijau kekuningan, yang juga masih dimamah ternak. Lapang. Namun tandus.
Juga beberapa industri pertambangan gas dan platina. Meski terbilang tandus dari pepohonan, namun ternak masih dapat menikmati rumput yang terbentang luas sepanjang peternakan. Rumput-rumput ini kata Greg memang dipelihara dan dipupuk dengan subsidi dana dari pemerintah.
Lahan yang luas dan panjang ini hanya dibangun beberapa rumah sebagai tempat tinggal bagi peternak dan petani. Tanaman pertanian di sepanjang jalan ini juga tidak begitu banyak jenisnya. Ada kedelai dan sedikit kebun anggur. “Lebih banyak menjadi peternak di sini, ketimbang petani,” kata asisten program APJC, Greg Burchel dan project officer Alex Kennedy hamper bersamaan.
Dijelaskan Greg, beberapa daerah adalah proyek pemerintah yang dikembangkan. “Petani diberi cash untuk mengembangkan pertaniannya. Problem besar yang dihadapi adalah kekurangan air, sehingga banyak tanaman yang mengalami stress karena kekurangan air,” katanya.
Mensiasati persoalan ini, Australia mengambil persediaan air tidak hanya dari laut, namun juga dari tanah dan menadah air hujan.
Mouzinho Lopez, teman dari Timor Leste yang duduk di samping saya tampak sedang asik membaca koran pagi itu. Judul headline di The Weekend Australia hanya dua kata: Deepening Crisis dengan memampang foto besar Perdana Menteri Australia John Howard dan Peter Costello yang digadang-gadang bakal menggantikannya.
“Persoalan ketersediaan air dalam jumlah besar memang menjadi persoalan besar bagi Australia. Meski sejauh ini untuk memenuhi kebutuhan air baku di wilayah perkotaan mereka mampu mengatasinya,” timpal Mouzinho sembari menunjuk berita di halaman dalam.
Namun pengairan untuk kawasan pertanian menjadi ancaman serius. Para ahli di ANZ memprediksi ekspor produksi pertanian Australia terancam menurun drastis dibanding tahun lalu. Seorang dosen dari Timor Timur, Marselukatanus yang sedang mengambil program Pasca Sarjana di Victoria Universiti juga mengatakannya kepada saya.
Menurutnya persoalan kekeringan dan kekurangan air sempat menjadi masalah luar biasa di sini. “Tetapi campur tangan pemerintah yang luar biasa mampu men-support para ilmuwan untuk mengembangkan sistem pertanian lahan kering di sini,” terangnya.
Dijelaskannya pertanian lahan kering atau lebih dikenal dengan primaculture tidak banyak memerlukan suplai air dan tidak memakai bahan kimia apapun. Semua cadangan nutrisi atau pupuk diambil dari alam. Di Indonesia model pupuk dari alam ini dikenal dengan pertanian organic.
“Namun ini tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri-sendiri. Ilmuwan dengan konsepnya, petani dengan kesulitannya, dan pemerintah dengan dana yang besar menjalankan program dengan caranya sendiri,” kata Marselukatanus.
Ia mencontohkan pertanian tradisional yang dikelola secara moderen di Moluala, sekitar 300 kilometer dari Melbourne. “Pertanian anggur dan kedelai di sana hamper semua memakai tenaga mesin, termasuk untuk pengairan dan pemupukan. Campur tangan pemerintah sangat banyak, terutama dalam pembiayaan. Tidak mungkin to, kita punya konsep kita juga yang mendanainya, itu akan sangat berat,” kata pria ini dengan logat Titum, bahasa daerah yang menjadi bahasa kebangsaan Timor Timur atau Timor Leste, sejak berpisah dari Indonesia pada 1999 lalu.
Kim Wells, anggota parlemen dari Partai Labor mengatakan saat ini cadangan air baku di penampungan pemerintahan Australia hanya sekitar 36 persen saja. “Ini menjadi masalah termasuk bagaimana caranya meningkatkan hasil pertanian dalam musim kemarau seperti ini. Perlu biaya yang sangat besar,” katanya. Dikatakan Kim, pemerintah Australia akan menghabiskan sekitar 8 miliar dollar amerika untuk ini. “Bukan biaya yang kecil untuk menjadikan salt water (air laut) menjadi fresh water (air siap pakai),” terangnya. □

Read More..

Target Pertumbuhan Ekonomi Kalbar di Tahun 2007 Tidak Tercapai

Safitri Rayuni
Borneo Tribune, Pontianak

Pencapaian target pertumbuhan ekonomi (PE) Kalbar di tahun 2007 sebesar 6,21 persen memang banyak diragukan oleh banyak kalangan. Terbukti, hingga penghujung tahun ini angka pertumbuhan ekonomi kita belum beranjak dari kisaran 5 persen.
Pesimisme yang dilontarkan tersebut agaknya bukan tidak beralasan. Sebab sejauh ini aktivitas ekonomi yang menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi Kalbar hanya berasal dari belanja pemerintah.

Anggota DPRD Kalbar, Rosliyan Ramli Saleh menilai ada banyak factor yang menjadi kendala pencapaian target tersebut. Pertama, lambannya pelaksanaan APBD Kalbar. Kelambanan ini berpengaruh karena dalam kondisi belanja pemerintah sebagai pilar pertumbuhan, maka kegiatan pembangunan pemerintahan harus dilaksanakan secara disiplin dan tepat waktu.
Teori yang baku dalam pertumbuhan ekonomi bisa dipakai untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi adalah rumus Y = C + I + G. Dimana Y menunjukkan angka pertumbuhan, C menunjukkan belanja konsumsi rumah tangga, I menunjukkan investasi dan G belanja pemerintah atau Government.
“Untuk investasi jelas nilainya sangat minim saat ini, nyaris tidak ada. Bagaimana investasi bisa masuk kalau infrastruktur dasar tidak tersedia. Listrik kita baru tahun 2010 nanti bisa lancar, belum lagi infrastruktur lainnya,” katanya.
Berangkat dari fakta ini, Rosliyan mengaku pesimis target pertumbuhan ekonomi Kalbar dapat tercapai di akhir periode nanti. Secara matematis ia menghitung bahwa triwulan pertama pertumbuhan ekonomi 5, 35 persen, triwulan kedua 5, 41.
“Diakumulasikan keduanya jadi 10, 76. Untuk mencapai angka 24, 85, persen masih kurang 14, 09 persen lagi. Mungkinkan dua triwulan ini pertumbuhan bisa dicapai angka 7 persen,” kata Rosliyan setengah bertanya.
Mencermati publikasi dari Badan Pusat Statistik dalam beberapa kali rilisnya, gerak laju pertumbuhan ekonomi Kalbar memang lamban. Untuk mencapai target yang telah dipatok di awal tahun tersebut saat ini rasanya amat muskil.
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Secara teori, ia menyebut dengan pertumbuhan ekonomi yang baik akan membuka lowongan pekerjaan. Apalagi dengan dukungan sektor riil yang menggeliat, maka roda perekonomian suatu daerah akan terdongkrak. Namun jika angka pertumbuhan ekonomi rendah, pengangguran akan meningkat, di ujungnya kemiskinan menjadi muara akhir.
Meski demikian, tercatat hingga 19 Desember 2007, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kalimantan Barat (Kalbar) melalui pajak-pajak sektor kendaraan bermotor hingga 19 Desember 2007 telah melewati target dari Rp 342 miliar menjadi Rp 355 miliar.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kalbar, Darwin Muhammad, mengaku sempat pesimis target tersebut terpenuhi, karena kondisi cuaca sepanjang tahun 2007 yang tidak menentu. “Kemarau panjang, banjir dan cuaca buruk yang kerap terjadi dikhawatirkan mengganggu ekonomi masyarakat tetapi untungnya tidak terbukti,” kata Darwin.
Kegembiraan serupa juga dialami Pemkot Pontianak. Sejak triwulan pertama tahun 2007 pajak Kota Pontianak telah menunjukkan angka menggembirakan, mencapai angka Rp 10 miliar.
Selain itu, pembangunan Kota Pontianak di mata nasional dinilai berhasil. Terbukti dengan dipilihnya Kota Pontianak sebagai penyelenggara Indonesia City Expo (ICE) 2007, Indonesian Product Expo 2007, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) 2007, juga Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) 2007.
Bukti lain, capaian pajak yang dihimpun Dispenda kota Pontianak pada tahun 2006 lalu mencapai 102 persen atau senilai Rp 30,2 miliar.
Untuk triwulan pertama (Januari hingga April-ed) tahun 2007 saja, pendapatan asli daerah (PAD) yang terhimpun dari sektor pajak telah mencapai Rp 10 miliar atau sekitar 33,47 persen.
“Berdasarkan angka tersebut, maka realisasi penerimaan pajak daerah telah mencapai target yang telah ditetapkan,” ungkap Kepala Dispenda kota Pontianak Suharni Riduan. (dari berbagai sumber)

Read More..

Berpihakkah Perbankan dan Pemerintah Terhadap UMKM Selama Tahun 2007?

Safitri Rayuni
Borneo Tribune, Pontianak

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sering disebut-sebut sebagai ujung tombak bagi meningkatnya pendapatan asli suatu daerah. Meski demikian, belanja publik yang dialokasikan dari APBN maupun APBD masih terlalu fokus pada pembangunan fisik. Pengadaan sarana ini atau pembangunan gedung itu.

Persoalan pembinaan dan pelatihan bagi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha seperti UMKM, perkebunan dan pertanian, belum mendapat perhatian yang serius. Padahal sektor perkebunan dan pertanian adalah dua sektor yang paling tahan terhadap terpaan krisis ekonomi. Namun perhatian pemerintah terhadap sektor ini juga belum maksimal.
Sudah saatnya sektor-sektor riil ini dibina serius oleh pemerintah, karena memiliki prospek menjanjikan di tahun 2008. Pemerintah dan perbankan seyogyanya tidak hanya mengucurkan bantuan permodalan. Pembinaan skill dan etos berusaha mestinya tetap menjadi fokus perhatian. Terlebih perbankan adalah mitra pemerintah dalam memberikan kemudahan-kemudahan ini.
Di pertengahan tahun 2007, pemerintah dan perbankan berupaya memenuhi kewajiban tersebut. Seperti dibentuknya Lembaga Penjamin Kredit daerah (LPKD) oleh Pemkot Pontianak, bermitra dengan Bank Kalbar dan PT Askrindo, dan difasilitasi oleh Bank Indonesia (BI).
Harapan peningkatan kelas bagi pelaku usaha kecil dan menengah menjadi harapan bersama. Namun jaminan agar tidak terjadinya permasalahan kredit macet juga menjadi penting bagi pihak perbankan. “Seleksi yang ketat oleh pihak bank menjadi salah satu jaminannya,” kata Direktur Umum Bank Kalbar, Jamaluddin Attamini.
Ia optimis jika para debitur adalah pelaku usaha yang memiliki jiwa enterpreneur, sehingga bunga tidak akan menjadi persoalan. “Buktinya dalam pelaksanaan program PER, dari Rp 14,5 miliar dana yang bergulir sejak program ini diluncurkan, telah mencapai Rp 94 miliar,” katanya. Sedangkan nilai total kredit yang telah dikucurkan oleh Bank Kalbar hingga Juni 2007 telah mencapai Rp 1,165 miliar. Jumlah debitor di Bank Kalbar sendiri saat ini telah mencapai 38.400 orang, dengan nilai pinjaman rata-rata Rp 25 juta.
Sementara itu Kepala Kantor PT Askrindo, Tony Agustiawan mengatakan hingga april 2007, secara nasional total jaminan kredit yang diberikan sejak tahun 1971 telah mencapai Rp 108 triliun.
“Sudah sekitar 7,1 juta unit usaha yang kreditnya kita jamin hingga april 2007 ini,” katanya. Ketika ditanya target yang ingin dicapai pada pelaksanaan LPKD yang akan segera diluncurkan tersebut, ia mengatakan pihaknya tidak menargetkan jumlah atau nominal.
“Target kita bukan pada jumlah dana yang kita jaminkan, tetapi lebih kepada terjadinya peningkatan kelas bagi para pelaku UKM,” terangnya.
Dimata Tony, bisnis kredit merupakan bisnis dengan high risk (risiko yang tinggi-ed). Oleh karena itu, pihaknya juga akan menggunakan prinsip-prinsip asuransi. Ia juga berjanji akan mengoptimalkan dana kredit dari Pemkot tersebut untuk para pelaku UKM.
PT. Askrindo sendiri merupakan anak perusahaan Bank Indonesia (BI) yang didirikan pada 1 april 1971. Sebesar 55 persen saham perusahaan ini dimiliki oleh BI, sedangkan sisanya sebanyak 45 persen dipegang oleh Departemen Keuangan.
Pihak Bank Indonesia (BI) yang diwakili oleh bagian analisis madya, Ahmad Sobari mengatakan pihaknya hanya melakukan pemantauan terhadap program ini. “Karena kami hanya menjadi fasilitator maka kami akan melakukan pemantauan saja terhadap bergulirnya program ini. Tentu dengan melihat secara teliti laporan bulanan yang ada,” tandasnya.
Kabar peluncuran LPKD ini tentu menjadi kabar gembira bagi para pedagang kaki lima (PKL) di Kota Pontianak. Maklum saja, pelaku usaha kecil ini kerap menjadi ‘kambing hitam’ atas kesemrawutan wajah Kota Pontianak.
“Para pelaku usaha mikro kecil menengah selama ini selalu terkendala dalam hal pembiayaan untuk mengembangkan usahanya. Kehadiran LKPD ini diharap menjadi salah satu cara bagi para pelaku usaha kecil untuk mengembangkan usahanya,” ungkap Wali Kota Pontianak, Buchary A Rachman.
Para pelaku usaha kecil yang bisa mengakses kredit ini adalah para pengusaha kecil yang telah dinyatakan layak (visible). Penentuan layak tidaknya usaha kecil mendapat kredit, akan ditangani langsung oleh Bank Kalbar dan PT Askrindo.
Buchary mencontohkan seorang pengusaha bakso yang ingin memiliki lebih dari satu gerobak, dapat mengajukan kredit melalui Bank Kalbar. Kredit yang diajukan oleh tukang bakso tersebut akan dijamin oleh LPKD.
“Para pelaku usaha kecil yang visible tapi belum bank able, maka dengan LPKD ini akan ditingkatkan menjadi visible dan bank able. Dan yang dijamin oleh LKPD adalah risiko bila terjadi kemacetan dalam proses pengembalian kredit tersebut,”jelasnya.
Tak hanya LKPD, Lembaga Pembiayaan dan Jasa Manajemen untuk usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Pontianak juga berkomitmen memberikan kemudahan dalam menyediakan bantuan kredit bagi UMKM.
“Kita melihat UMKM khususnya di Pontianak cukup berkembang dengan baik,” ucap Pimpinan PT PNM Cabang Pontianak, Yal Syahrial. Ia menilai bantuan kredit yang diberikan oleh PNM kepada para pelaku UMKM selama kurun waktu empat tahun terahir tidak mengalami kendala yang signifikan. Misalnya saja, salah satunya yang paling dikhawatirkan oleh pemilik modal yakni kredit macet atau pengembalian angsuran oleh kreditur melewati batas yang telah ditetapkan.
“Setiap tahun kita menyediakan dana sebesar 25 M untuk bantuan kredit dan tahun 2007 meningkat menjadi Rp 40 miliar, sedangkan kredit macet selama kurun waktu empat tahun terakhir masih di bawah 2 persen dan jumlah ini tidak terlalu mengkhawatirkan,” papar Yal Syahrial.
Sampai saat ini UMKM yang dibina dan beri pendampingan oleh PT PNM sebanyak kurang lebih 80 usaha. Yal Syahrial memaparkan para pelaku usaha yang ingin mendapatkan bantuan modal bisa mendatangi PNM dengan memperhatikan syarat seperti minimal usaha tersebut sudah berjalan dua tahun, memiliki izin usaha, dan memiliki asset usaha untuk UMKM minimal 20 juta, sedankan untuk koperasi, minimal asset usaha lebih dari Rp 2 miliar.
Kemudahan dan pelayanan bantuan kredit serupa juga ditawarkan oleh bank-bank yang keberadaannya terbilang baru di Pontianak. Sebutlah Bank Centra Dana Kapuas Cabang Hijaz yang diresmikan Bulan November lalu.
Kantor cabang yang diresmikan Pimpinan Bank Indonesia R Supriyadi ini adalah kantor cabang ke dua di Kalbar. “Diharapkan mampu membangun perekonomian daerah, guna mewujudkan dan memberdayakan perekonomian rakyat dalam perkreditan, tabungan dan BPR,” kata Supriyadi. .
“Karena kami semakin dekat dengan Anda dan siap melayani berbagai kebutuhan perbankan yang anda perlukan,”ungkap Direktur Bank CDK, H Masru. Bank Centra Dana Kapuas Cabang Pontianak dikatakannya, menyusun strategi dan program perbankan dengan mengedepankan pelayanan kepada konsumen.
Ditambahkan Dirut Bank CDK, Paulus Sing Kiang, untuk tahun depan, Bank Centra Dana Kapuas akan meningkatkan pelayanan perbankan ini dengan membangun ATM di setiap kantor cabang atau kantor kas.
Bank Centra Dana Kapuas ini dikatakannya akan menjadi sebuah Bank yang profesional, karena dalam Dewan Komisaris, bank ini dipimpin oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan perbankan, seperti Komisaris Utama Hengki S, Komisaris Sutanto, Direktur Utama Paulus Sing Kiang, Direktur H.Masru.
“Sebagai Bank Swasta yang bergerak di bidang perkreditan kami selalu memanjakan nasabah dalam memperoleh modal dalam berusaha,” janjinya. Acara peresmian ini juga dihibur oleh tarian Barongsai dari Yayasan Budi Agung.
Tak ingin tertinggal, Bank Muammalat juga meluncurkan program Komunitas Usaha Miikro Muammalat berbasis Masjid (KUM3). Program KUM3 ini digulirkan untuk menjalani kehidupan baru dan untuk membangun kesejahteraan melalui perbankan Islam yang halal dengan hasil yang lebih baik.
Shar-e yang merupakan produk Bank Muammalat juga khusus hadir bagi masyarakat yang membutuhkan pengelolaan dana secara Islami dengan cara yang mudah.
Di mana dalam launching tersebut, hadir Bupati Pontianak, Drs H Agus Salim, MM, yang langsung meresmikan program tersebut, serta Camat Sungai Pinyuh, Gusti Hadriyani SSos, tokoh agama dan masyarakat, serta ibu-ibu majelis taklim se- Kecamatan Sungai Pinyuh.
Pimpinan Bank Muamalat Indonesia, Cabang Pontianak, Suparmo Salim, dalam sambutannya mengatakan, KUM3 sebagai wujud pengembangan dan kepedulian Bank Muamalat terhadap masyarakat dalam rangka membangun ketaatan kepada Allah SWT.
Bank Muammalat dikatakan Suparmo, lahir di Pontianak, melakukan aktivitas bisnis dan memiliki fungsi sosial. Sudah menjadi ketetapan pengurus Bank Muammalat dan Baitul Maal Muamalat dengan program memperdayakan ekonomi usaha mikro, yaitu usaha-usaha yang dimiliki keluarga yang belum mampu memenuhi hidupnya secara wajar. (dari berbagai sumber)□

Read More..

*Konsep Centra UKM di Rumah Melayu

Akan Dibangun Mini Market dan Penginapan Empat Lantai

Safitri Rayuni
Borneo Tribune, Pontianak

Latar belakang dibangunnya rumah melayu adalah tekad yang kuat dari para pengurus Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) untuk membangun spirit of Malay di kalangan masyarakat Melayu. Demikian ungkap Mirza A Moein, pengurus MABM.

Dikatakannya, keberadaan rumah Melayu menjadi lambang identitas masyarakat Melayu. “Diharapkan pembangunan rumah Melayu ini menjadi pemacu semangat masyarakat Melayu untuk membangun identitasnya,” ungkap Mirza.
Membicarakan mana yang lebih dulu, pembangunan fisik atau pembangunan semangat, kata Mirza seperti membicarakan mana yang dulu dibangun, pagar atau bangunan. “Tentu akan kita bangun bangunan dulu dari pagar,” kata Mirza.
Setelah adanya pembangunan rumah Melayu ia berharap semangat masyarakat Melayu mengenal budaya keseharian dan identitasnya sebagai orang Melayu semakin meningkat.
“Saat ini pembangunan rumah Melayu baru sampai pada tahap Balairung Sari dan Balai Kerja, ini baru sebatas simbol saja, ke depan pembangunannya akan lebih berkonsep pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat Melayu,” kata Mirza.
Pembangunan berkonsep pemberdayaan ekonomi dimaksudkannya adalah konsep centra Unit Kecil dan Menengah (UKM) di kawasan bangunan rumah Melayu. “Rumah yang didirikan di lokasi eks Kompleks Kantor Gubernur Kalbar ini akan mengakomodir seluruh potensi kaum Melayu, yang rancangannya tidak terlepas dari fungsi bangunannya,” terangnya.
Luas area 13.940 meter persegi (102,5 m x 136 m) ini tak hanya terdiri dari Balairung Sari dan Balai Kerja saja, namun kompleks ini akan diisi pesanggarahan yang berfungsi sebagai penginapan, mini market, perpustakaan, klinik kesehatan, apotek dan kedai.
Pesanggarahan akan memuat ruang tidur, ruang pertemuan, ruang makan, ruang pengelola, gudang, dan parkir. Jumlah ruang tidur menurut rencana 45-50 unit masing-masing 2-4 orang/kamar. Letaknya berada di belakang bangunan utama.
Balai rakyat atau kedai, juga akan berdiri di sayap kanan bangunan, lengkap dengan taman bermain dan kios penjualan. Di dalamnya akan berisi ruang kios makanan tradisional, kios kerajinan, kios umum dan parkir.
Balai pengobatan, berfungsi sebagai klinik kesehatan dan bersalin. Tempat ini berisi ruang periksa, ruang tindakan, rawat inap, gudang dan parkir. Tiga klinik dan 20 pasien rawat inap.
“Pembangunan dibantu Pemkab atau Pemprov Kalbar. Saat ini Balairung Sari dan Balai Kerja adalah simbol, yang terpenting adalah Spirit of Malay, dimana kultural, budaya, dan cara berpikir yang memberi keseimbangan,” ungkap Mirza.
Mengenai museum mini dan perpustakaan, kata Mirza sudah ada tim kajian atau lembaga riset. “Kami akan meminta bantuan lembaga riset yang ada di STAIN dan Pusat Kajian Melayu Untan,” katanya. Kedai diharapkan bisa beroperasi pada 2008 mendatang, dan Batam berencana akan berinvestasi Rp 250 juta. □

Read More..

Krisis Listrik Hambat Investasi di Kalbar
*Pertambangan Gambut Menuai Kontroversi

Safitri Rayuni *)
PONTIANAK, West Kalimantan

Pemerintah Daerah Kalimantan Barat telah lama menyatakan bahwa krisis listrik di daerah ini adalah ancaman besar bagi berkembangnya investasi. Dengan beban puncak pada malam hari sebesar 150,3 mega watt, dan beban puncak pada siang hari sebesar 194,3 mega watt saja, Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kalbar mengaku masih kesulitan menyediakan kapasitas daya listrik yang memadai bagi masyarakat.

Belum lagi memenuhi kebutuhan listrik bagi investasi di sektor industri dan lainnya. PLN sampai saat ini hanya melayani separuh dari 4,2 juta masyarakat di Provinsi Kalbar, sehingga menjadikannya wilayah krisis listrik. Sistem ini menggunakan minyak impor sebagai bahan bakar pembangkit listrik yang menyerap biaya sebesar USD 23 per kWH.

Di luar kebutuhan investasi, berdasarkan asumsi, di tahun 2006 kapasitas pasang daya listrik Kalbar hanya 217 megawatt, dengan produksi daya listrik terjual antara tahun 2000 hingga 2005 sebesar 6,78 persen untuk umum, 7,21 persen untuk industri, 21,55 persen untuk usaha dan 64,47 persen untuk rumah tangga.

Menurut Kepala Bidang Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Pontianak, M Marcellus, penting untuk melibatkan pihak ke tiga dalam menjawab persoalan ini . Rencana pembangunan PLTU Gambut oleh Sebukit Group dikatakannya mendukung langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak dalam menjawab tantangan krisis energi di daerah itu. Karena itu November tahun lalu pemerintah telah menandatangani MoU dengan Sebukit Group untuk memulai proyek tersebut.

“Kondisi kelistrikan dengan kapasitas yang ada tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, dikarenakan krisis minyak yang kita alami. Karenanya, Pemda mendukung segala bentuk langkah yang akan dilakukan investor dalam mengelola potensi lokal,” jawabnya dalam suatu konferensi pers.

Rencana investasi ini kemudian mendapat restu dari pemerintah pusat. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral saat berkunjung ke Kalbar menyatakan dukungannya terhadap proyek pembangunan ini. Ia memberi jaminan pengerjaannya akan mendapat bantuan APBN (Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara) dari pemerintah pusat sebesar Rp 3 triliun.

Restu dari pemerintah pusat ini mendapat sambutan baik Gubernur Kalbar Usman Ja’far. Ia mengatakan pemerintah provinsi juga akan mensupport pembangunan ini dengan dana APBD. “Persoalan kepemilikan tanah warga di atas lahan 16 ribu hektar akan diselesaikan dengan baik oleh pemerintah,” ungkap Usman Ja’far.

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Kalbar, lahan gambut di Kalimantan Barat tersebar di empat kabupaten dan kota, dengan luasan yang bervariasi. Di Kota Pontianak seluas 5,592 hektar, Kabupaten Pontianak seluas 450 ribu hektar, Kabupaten Sambas 71.250 hektar dan kabupaten Ketapang seluas 67.250 hektar.

Lahan gambut di Kalbar saat ini masih didominasi pembukaan lahan atau reklamasi, baik untuk lahan pertanian maupun pemukiman, serta untuk saluran pembuangan air atau drainase. Namun reklamasi dan penggalian gambut menurut kalangan akademisi dan aktivis lingkungan hidup dapat membahayakan kelestarian alam.

Dosen Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura, DR Gusti Zakaria Anshari MES mengatakan pemerintah harus mengkaji ulang rencana tersebut. Sebab menurutnya gambut sebagai spons raksasa sangat berguna untuk menyerap air tanah, agar tidak terjadi bencana banjir. Kalbar sebagai salah satu paru-paru dunia menurutnya sudah dihadapkan pada persoalan illegal logging, jangan lagi dirusak dengan pertambangan gambut. Kalau ini sampai terjadi, maka pemanasan global (global warming) akan terjadi lebih cepat dari prediksi para ilmuwan.

“Penting bagi pemerintah untuk melakukan kajian ilmiah dengan berbagai pihak sebelum memutuskan menerima investasi ini. Sebab cost yang nanti akan dikeluarkan akibat bencana alam bisa jadi lebih besar dibanding keuntungan yang diterima dari investasi tersebut,” katanya.

Alumni Monash University of Victoria Australia ini juga menegaskan, penggalian terhadap gambut dengan kedalaman 2-3 meter saja bisa menimbulkan banjir setinggi 10 meter. Kondisi Pontianak yang dikelilingi sungai dengan drainase yang kurang baik mendukung potensi tersebut. Dalam kondisi normal tanpa ada penggalian gambut, pemerintah sudah mengalami kesulitan mengatasi persoalan drainase.

Aktivis wahana lingkungan hidup (WALHI), Hendi Candra mengatakan daerah aliran sungai (DAS) di Mempawah, Kabupaten Pontianak, DAS Pinyuh dan DAS Duri kini semakin kritis. Lebih ironis lagi, sebagian besar hutan yang tersisa berada di lahan gambut. Sementara lahan itu kini akan difungsikan sebagai rencana proyek pengembangan listrik tenaga uap (PLTU). “Besarnya manfaat gambut dalam mengendalikan banjir ini perlu difahami oleh banyak pihak,” katanya.

Hal ini dibenarkan pula oleh Haryono, aktivis World Wildlife Fund (WWF). Ia mengatakan setiap tahun lokasi yang berada di tiga DAS ini mengalami banjir. Terlebih bila gambut digali untuk proyek pengembangan listrik tenaga uap. Ia berharap pemerintah mempertimbangkan kembali apakah sudah ada PLTU yang sukses menggunakan media pembakaran gambut.

Lanjutnya, landscape di tiga DAS ini adalah landscape yang kritis. Dapat dilihat dari rendahnya persentase penutup lahan (vegetasi), tingginya laju erosi tahunan, besarnya rasio debit sungai maksimum dan minimum, serta kandungan lumpur yang berlebihan. Sebagian besar ekosistem didominasi oleh hamparan Kerangas, hamparan Gambut dan hamparan Mangrove dan hutan dataran rendah Kalimantan.

Keseluruhan kondisi ekosistemnya kritis jika dilihat dari forest cover dan fungsi hidrologi yang dipegangnya. Kondisi yang masih baik tersisa pada tutupan pada lahan gambut dan jika dikonsesi untuk listrik kondisinya akan semakin mengenaskan. Kerentanan lingkungan yang terjadi dari DAS diantaranya: kondisi sungai Mempawah yang hampir flat, sehingga aliran sungai akan sangat tergantung dari tinggi muka air laut. Untuk itu kawasan gambut yang akan dikonversi ini menjadi penting sebagai buffer dari limpasan air sungai yang terhambat (karena kondisi sungai yang flat).

Pihak investor, President of Direktur PT Sebukit Power, Endi Kurniawan mengatakan pihaknya tidak kesulitan dalam menentukan lokasi pembangunan PLTU dimaksud. Endi menjamin proses tersebut akan difasilitasi secara sungguh-sungguh untuk memastikan adanya pengakuan terhadap hak mendasar masyarakat dan lingkungan hidup.

"Selain telah membuat komitmen bersama Klub Indonesia Hijau 21, kami melibatkan unsur akademisi di Universitas Tanjungpura dan Universitas Muhammadiyah Pontianak, PT ERM Indonesia dalam melakukan studi guna memenuhi prasyarat analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi kelangsungan proyek ini," ungkapnya. (selesai)

*) Bisnis Indonesia Corespondent, Economic editor for Borneo Tribune. Alumni of Soil Science, Agriculture Faculty, Tanjungpura University. Graduate with a script about peatland reclamation in Pontianak City, and got A point (excellent).

Read More..

Media Doesn't Value Small Business

* a hard word in a section of economic affairs workshop on APJC

By safitrirayuni

This is a good point inspirationing me. This is about interest of media to report small business, who categoried has 5 - 100 person on company. Nigel McCharty, as our mentor asked for us to mention our issues in each country. It is so interesting to know economic coverage in difference countries, particularly small business reporting in others.
As a person from small town in west Borneo, Pontianak, i give a point for this section too. I told as a local media, we have to start to make a relationship with small business. Lack of media interest leads to skeptition. Majority of media support for big business, because they contributed lot and expensive advertising. The point is media doesn't value small business.

In other side, small business has given lot of benefits for media. They need promotion on media, sometimes it was not a big advertise, but it is unremitting advertise on media.
The other good points that i've got from others are: sometimes company wants promotion their products etc, but local families avoid scrutiny. They fear exploitation by journalists because having a bad experiences with the media too, and fear having to pay for interviews, and media confused over editorial advertising divide.
In this section, Nigel was take our ussually topics on writing in economics affairs on media too. There a lot of items that persons mentioned, about foreign trade report, Indonesian expat workers, mining, logging, fuel prices, fisheries, NGO, government minister, external sources (world bank, ADB, IMF, WTO, etc) who separates by two categories: Local economic data and multinationals union and landowners.

Read More..

Jepang dan Eropa Perketat Syarat Mutu Produk Perikanan Kalbar

Oleh : Safitri Rayuni
Bisnis Indonesia
PONTIANAK- Jepang dan sejumlah negara-negara di Eropa, sebagai negara tujuan ekspor terbesar hasil perikanan Kalbar, baru-baru ini memperketat persyaratan mutu produk perikanan Kalbar. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, Budi Hariyanto dalam Pelatihan Program Management Mutu Terpadu (PMMT) Hasil Perikanan, selama lima hari di Hotel Merpati Pontianak, jumat (24/11).

“Mereka melakukan pengujian antibiotik di setiap border kontrol mereka, oleh karena itu kerjasama antara petugas pengendali, pembina mutu dan pelaku usaha dengan Lembaga Pengendali dan Pembina Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) harus dibangun secara efektif,” imbaunya.
Kerjasama ini menurutnya penting, agar produk perikanan Kalbar baik untuk pasar luar maupun dalam negeri benar-benar bebas dari zat antibiotik, cemaran bakteri pathogen dan residu bahan kimia lainnya yang berbahaya bagi kesehatan manusia.
Ia berharap petugas yang menangani pengendalian dan pembinaan mutu hasil perikanan bersama LPPMHP, benar-benar menjadi katup pengaman bagi produk perikanan, baik sebagai konsumsi dalam negeri maupun untuk ekspor. Komoditi perikanan Kalbar menurut Budi telah memberi kontribusi Pendapatan asli daerah (PAD) dan devisa yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi negara melalui kegiatan pemasaran dalam dan luar negeri. “Pengolahan dan pemasaran, termasuk pembinaan dan pengendalian mutu hasil perikanan adalah mata rantai kegiatan yang urgen dalam membangun sektor perikanan,” lanjutnya.
Ketua Panitia pelatihan PPMT yang juga Kabid Pengembangan Kelembagaan dan Pemasaran Hasil Ikan, Bambang Sugito mengatakan tujuan pelatihan tersebut untuk meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi para pengawas mutu pusat dan daerah, di bidang pengawasan mutu hasil perikanan.
“Disamping itu, kita bertugas menyampaikan informasi tentang isu-isu yang berkembang, terkait dengan bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan,” katanya. Kegiatan yang terselenggara selama 5 hari ini diikuti 40 peserta terdiri dari, Tenaga Teknis Perikanan, Pengawas Mutu dari Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi, kabupaten dan kota, serta dari Quality Control (QC) perusahaan Cold Storage di Kalbar. (K6/bisnis)

Read More..

JACA Hibahkan Dua Alat Pertanian

Oleh : Safitri Rayuni
Bisnis Indonesia
PONTIANAK-Melihat keseriusan dan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di bidang pertanian, Japan Agriculture Corporation Association (JACA) memberikan bantuan dua unit peralatan penanaman padi dan panen padi kepada Kalbar.
Gubernur Kalbar, Usman Ja’far mengatakan dua unit alat yang diberikan oleh JACA adalah upaya bantuan yang diusahakan para pelajar yang magang di Jepang atas komitmen Kalbar membangun pertanian.

“Tahun depan diharapkan sudah ada pelajar Kalbar yang sudah selesai magang. Setibanya di Kalbar mereka dapat membantu petani di lapangan dalam menggunkan peralatan yang diberikan JACA ini,” ungkapnya kepada ditemui usai menerima bantuan dari Jepang di Pondopo Gubernur, Kamis (22/11).
Usman menjelaskan bantuan yang diberikan oleh jepang ini dalam rangka memulai teknologi moderen di bidang pertanian, sekaligus sebagai proyek percontohan untuk Kabupaten Pontianak. “Dua alat ini nantinya akan diterapkan di Kabupaten Pontianak, tepatnya di Sungai Kunyit,” ujar Usman Ja'far.
Dua buah mesin ini dapat dipindah-pindahkan, sehingga nantinya bisa dipakai bergantian di daerah-daerah lain. “Untuk mendapatkan hasil pertanian yang baik, pemerintah berusaha akan melakukan perbaikan lahan, pengairan, pembibitan dan juga akan melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang pertanian,” timpalnya.
Usman Ja'far berharap kerjasama Kalbar dengan Jepang tidak hanya sebatas dibidang pendidikan pertanian saja, melainkan dapat bekerjasama di bidang pengolahan hasil pertanian hingga pemasaran. “Pemasaran nantinya juga bisa diarahkan ke Jepang,” kata Usman.
Yang menjadi masalah selama ini tambah menurutnya adalah masalah angkutan. “Persoalan angkutan perlu dipikirkan dalam memasarkan hasil pertanian Kalbar ke luar negeri. Karena jika menggunakan kapal, jarak yang ditempuh cukup jauh sedangkan jika menggunakan pesawat, penerbangan di Kalbar tidak memiliki cargo,” tandasnya. (K6/bisnis)

Read More..

Pengembangan Pengelolaan Hasil PertanianPusat Siapkan Rp 1 Triliun Bagi Gapoktan

Oleh : Safitri RayuniBisnis Indonesia
PONTIANAK-Dirjen Pengelolan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP) Departemen Pertanian RI, Djoko Said Damardjati dalam pertemuan evaluasi kinerja pembangunan pemasaran hasil pertanian di Pontianak, Sabtu (18/11) mengatakan pemerintah pusat menyiapkan bantuan Rp 1 Triliun bagi gabungan kelompok tani (gapoktan) di daerah-daerah.Bantuan yang digulirkan di tahun 2007 ini akan dilengkapi dengan bantuan kemudahan kredit tanpa agunan, penekanan bunga hingga lima persen, hingga bantuan uang muka sebesar 20 persen dari total pinjaman kelompok tani.

“Pemerintah telah merubah pola bantuan yang diberikan dengan tidak lagi memberikan bantuan berupa alat pertanian tapi bantuan jaminan dan kemudahan pinjaman,” ungkapnya di depan 12 kepala dinas pertanian dan kehewanan kabupaten dan kota se-Kalbar, yang hadir di Function Hall Kapuas Palace Hotel.“Jika tahun sebelumnya dana pinjaman yang disediakan hanya Rp 245 miliar saja, maka di tahun 2007 telah disiapkan Rp 1 Triliun sebagai jaminan usaha, yang distribusi nya untuk masing-masing daerah masih akan dibahas lagi,” lanjutnya. Dengan jaminan ini, petani dan kelompok tani yang mau meminjam tidak perlu memiliki agunan, karena sudah dijamin oleh pemerintah. Karena jaminan dimaksud untuk usaha pengolahan dan pemasaran pertanian, setiap gapoktan harus menjelaskan bentuk dan jenis usahanya dalam sebuah proposal usulan.Dimisalkan kredit yang diajukan sebesar 200 juta, untuk membeli alat pengolahan dan pemasaran pertanian sudah disetujui dan ditandatangani, maka akan diberikan 40 juta gratis sebagai uang muka. Gapoktan hanya diwajibkan mengembalikan Rp 160 juta, dengan bantuan bunga lima persen dan peminjaman dilakukan tanpa agunan ke sejumlah bank yang ditunjuk pemerintah, yakni BNI, Bank Mandiri, BRI, dan Bank Kalbar.“Pinjaman yang diajukan bukan oleh individu petani tetapi kelompok tani, kita akan berikan pendampingan kepada gapoktan selaku mitra bank yang harus kita latih untuk mendapat kredit tersebut,” ungkap Djoko. Jaminan Rp 1 triliun ini menurutnya akan menarik kemungkinan investasi mencapai sepuluh kali lipat. “Kalau dihitung dari 1 triliun ini kemungkinan akan menarik investasi hingga sepuluh kali lipat bahkan 20 kali lipat,” ujarnya. Apabila bank hanya mampu menekan bunga sebesar dua hingga lima persen, dan pemerintah mensubsidi penekanan bunga lima persen maka di tahun 2007 bunga pinjaman bisa ditekan hingga sepuluh persen.“Selama ini petani Indonesia baru menjadi produsen, yang ingin kita canangkan bagaimana petani Indonesia menjadi pemasok produk pertanian, sekarang pemasoknya orang lain, pengusaha lain yang datang yang membeli kepada petani , dia yang menjadi pemasok. Karenanya petani harus bergabung dalam poktan, tidak mungkin pribadi masing-masing petani,” tandasnya.Kepala Dinas Pertanian Kalbar, Hazairin menambahkan kelemahan petani Kalbar ada pada permasalahan kemasan produksi. “Kelemahan kita di packing dan banyak home industri kita lemah dalam kemampuan desainnya. Selain itu packaging yang bagus itu harus dipesan dalam jumlah yang banyak, baru harganya bisa murah,” timpalnya.Karenanya, ia menambahkan gabungan kelompok amat penting sehingga bantuan yang disiapkan pemerintah baik subsidi bunga dan uang muka maka bisa dilakukan. “Penting ada pendampingan yang membantu desain ini,” ujarnya. Mulai dari produksi lidah buaya, pemerintah provinsi Kalbar sudah membantu desain dan permodalan hingga mesinnya, baru produk lidah buaya di Kalbar bisa menjadi hasil home industri yang standar. “Kita juga akan terapkan pada produk jeruk. Packaging harus bagus dengan kuantitas pesanan yang juga banyak. Sehingga produknya juga bersaing,” tandasnya.(K6)
November 21, 2006 Permalink Comments (0)

Read More..