Berpihakkah Perbankan dan Pemerintah Terhadap UMKM Selama Tahun 2007?

Safitri Rayuni
Borneo Tribune, Pontianak

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sering disebut-sebut sebagai ujung tombak bagi meningkatnya pendapatan asli suatu daerah. Meski demikian, belanja publik yang dialokasikan dari APBN maupun APBD masih terlalu fokus pada pembangunan fisik. Pengadaan sarana ini atau pembangunan gedung itu.

Persoalan pembinaan dan pelatihan bagi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha seperti UMKM, perkebunan dan pertanian, belum mendapat perhatian yang serius. Padahal sektor perkebunan dan pertanian adalah dua sektor yang paling tahan terhadap terpaan krisis ekonomi. Namun perhatian pemerintah terhadap sektor ini juga belum maksimal.
Sudah saatnya sektor-sektor riil ini dibina serius oleh pemerintah, karena memiliki prospek menjanjikan di tahun 2008. Pemerintah dan perbankan seyogyanya tidak hanya mengucurkan bantuan permodalan. Pembinaan skill dan etos berusaha mestinya tetap menjadi fokus perhatian. Terlebih perbankan adalah mitra pemerintah dalam memberikan kemudahan-kemudahan ini.
Di pertengahan tahun 2007, pemerintah dan perbankan berupaya memenuhi kewajiban tersebut. Seperti dibentuknya Lembaga Penjamin Kredit daerah (LPKD) oleh Pemkot Pontianak, bermitra dengan Bank Kalbar dan PT Askrindo, dan difasilitasi oleh Bank Indonesia (BI).
Harapan peningkatan kelas bagi pelaku usaha kecil dan menengah menjadi harapan bersama. Namun jaminan agar tidak terjadinya permasalahan kredit macet juga menjadi penting bagi pihak perbankan. “Seleksi yang ketat oleh pihak bank menjadi salah satu jaminannya,” kata Direktur Umum Bank Kalbar, Jamaluddin Attamini.
Ia optimis jika para debitur adalah pelaku usaha yang memiliki jiwa enterpreneur, sehingga bunga tidak akan menjadi persoalan. “Buktinya dalam pelaksanaan program PER, dari Rp 14,5 miliar dana yang bergulir sejak program ini diluncurkan, telah mencapai Rp 94 miliar,” katanya. Sedangkan nilai total kredit yang telah dikucurkan oleh Bank Kalbar hingga Juni 2007 telah mencapai Rp 1,165 miliar. Jumlah debitor di Bank Kalbar sendiri saat ini telah mencapai 38.400 orang, dengan nilai pinjaman rata-rata Rp 25 juta.
Sementara itu Kepala Kantor PT Askrindo, Tony Agustiawan mengatakan hingga april 2007, secara nasional total jaminan kredit yang diberikan sejak tahun 1971 telah mencapai Rp 108 triliun.
“Sudah sekitar 7,1 juta unit usaha yang kreditnya kita jamin hingga april 2007 ini,” katanya. Ketika ditanya target yang ingin dicapai pada pelaksanaan LPKD yang akan segera diluncurkan tersebut, ia mengatakan pihaknya tidak menargetkan jumlah atau nominal.
“Target kita bukan pada jumlah dana yang kita jaminkan, tetapi lebih kepada terjadinya peningkatan kelas bagi para pelaku UKM,” terangnya.
Dimata Tony, bisnis kredit merupakan bisnis dengan high risk (risiko yang tinggi-ed). Oleh karena itu, pihaknya juga akan menggunakan prinsip-prinsip asuransi. Ia juga berjanji akan mengoptimalkan dana kredit dari Pemkot tersebut untuk para pelaku UKM.
PT. Askrindo sendiri merupakan anak perusahaan Bank Indonesia (BI) yang didirikan pada 1 april 1971. Sebesar 55 persen saham perusahaan ini dimiliki oleh BI, sedangkan sisanya sebanyak 45 persen dipegang oleh Departemen Keuangan.
Pihak Bank Indonesia (BI) yang diwakili oleh bagian analisis madya, Ahmad Sobari mengatakan pihaknya hanya melakukan pemantauan terhadap program ini. “Karena kami hanya menjadi fasilitator maka kami akan melakukan pemantauan saja terhadap bergulirnya program ini. Tentu dengan melihat secara teliti laporan bulanan yang ada,” tandasnya.
Kabar peluncuran LPKD ini tentu menjadi kabar gembira bagi para pedagang kaki lima (PKL) di Kota Pontianak. Maklum saja, pelaku usaha kecil ini kerap menjadi ‘kambing hitam’ atas kesemrawutan wajah Kota Pontianak.
“Para pelaku usaha mikro kecil menengah selama ini selalu terkendala dalam hal pembiayaan untuk mengembangkan usahanya. Kehadiran LKPD ini diharap menjadi salah satu cara bagi para pelaku usaha kecil untuk mengembangkan usahanya,” ungkap Wali Kota Pontianak, Buchary A Rachman.
Para pelaku usaha kecil yang bisa mengakses kredit ini adalah para pengusaha kecil yang telah dinyatakan layak (visible). Penentuan layak tidaknya usaha kecil mendapat kredit, akan ditangani langsung oleh Bank Kalbar dan PT Askrindo.
Buchary mencontohkan seorang pengusaha bakso yang ingin memiliki lebih dari satu gerobak, dapat mengajukan kredit melalui Bank Kalbar. Kredit yang diajukan oleh tukang bakso tersebut akan dijamin oleh LPKD.
“Para pelaku usaha kecil yang visible tapi belum bank able, maka dengan LPKD ini akan ditingkatkan menjadi visible dan bank able. Dan yang dijamin oleh LKPD adalah risiko bila terjadi kemacetan dalam proses pengembalian kredit tersebut,”jelasnya.
Tak hanya LKPD, Lembaga Pembiayaan dan Jasa Manajemen untuk usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Pontianak juga berkomitmen memberikan kemudahan dalam menyediakan bantuan kredit bagi UMKM.
“Kita melihat UMKM khususnya di Pontianak cukup berkembang dengan baik,” ucap Pimpinan PT PNM Cabang Pontianak, Yal Syahrial. Ia menilai bantuan kredit yang diberikan oleh PNM kepada para pelaku UMKM selama kurun waktu empat tahun terahir tidak mengalami kendala yang signifikan. Misalnya saja, salah satunya yang paling dikhawatirkan oleh pemilik modal yakni kredit macet atau pengembalian angsuran oleh kreditur melewati batas yang telah ditetapkan.
“Setiap tahun kita menyediakan dana sebesar 25 M untuk bantuan kredit dan tahun 2007 meningkat menjadi Rp 40 miliar, sedangkan kredit macet selama kurun waktu empat tahun terakhir masih di bawah 2 persen dan jumlah ini tidak terlalu mengkhawatirkan,” papar Yal Syahrial.
Sampai saat ini UMKM yang dibina dan beri pendampingan oleh PT PNM sebanyak kurang lebih 80 usaha. Yal Syahrial memaparkan para pelaku usaha yang ingin mendapatkan bantuan modal bisa mendatangi PNM dengan memperhatikan syarat seperti minimal usaha tersebut sudah berjalan dua tahun, memiliki izin usaha, dan memiliki asset usaha untuk UMKM minimal 20 juta, sedankan untuk koperasi, minimal asset usaha lebih dari Rp 2 miliar.
Kemudahan dan pelayanan bantuan kredit serupa juga ditawarkan oleh bank-bank yang keberadaannya terbilang baru di Pontianak. Sebutlah Bank Centra Dana Kapuas Cabang Hijaz yang diresmikan Bulan November lalu.
Kantor cabang yang diresmikan Pimpinan Bank Indonesia R Supriyadi ini adalah kantor cabang ke dua di Kalbar. “Diharapkan mampu membangun perekonomian daerah, guna mewujudkan dan memberdayakan perekonomian rakyat dalam perkreditan, tabungan dan BPR,” kata Supriyadi. .
“Karena kami semakin dekat dengan Anda dan siap melayani berbagai kebutuhan perbankan yang anda perlukan,”ungkap Direktur Bank CDK, H Masru. Bank Centra Dana Kapuas Cabang Pontianak dikatakannya, menyusun strategi dan program perbankan dengan mengedepankan pelayanan kepada konsumen.
Ditambahkan Dirut Bank CDK, Paulus Sing Kiang, untuk tahun depan, Bank Centra Dana Kapuas akan meningkatkan pelayanan perbankan ini dengan membangun ATM di setiap kantor cabang atau kantor kas.
Bank Centra Dana Kapuas ini dikatakannya akan menjadi sebuah Bank yang profesional, karena dalam Dewan Komisaris, bank ini dipimpin oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan perbankan, seperti Komisaris Utama Hengki S, Komisaris Sutanto, Direktur Utama Paulus Sing Kiang, Direktur H.Masru.
“Sebagai Bank Swasta yang bergerak di bidang perkreditan kami selalu memanjakan nasabah dalam memperoleh modal dalam berusaha,” janjinya. Acara peresmian ini juga dihibur oleh tarian Barongsai dari Yayasan Budi Agung.
Tak ingin tertinggal, Bank Muammalat juga meluncurkan program Komunitas Usaha Miikro Muammalat berbasis Masjid (KUM3). Program KUM3 ini digulirkan untuk menjalani kehidupan baru dan untuk membangun kesejahteraan melalui perbankan Islam yang halal dengan hasil yang lebih baik.
Shar-e yang merupakan produk Bank Muammalat juga khusus hadir bagi masyarakat yang membutuhkan pengelolaan dana secara Islami dengan cara yang mudah.
Di mana dalam launching tersebut, hadir Bupati Pontianak, Drs H Agus Salim, MM, yang langsung meresmikan program tersebut, serta Camat Sungai Pinyuh, Gusti Hadriyani SSos, tokoh agama dan masyarakat, serta ibu-ibu majelis taklim se- Kecamatan Sungai Pinyuh.
Pimpinan Bank Muamalat Indonesia, Cabang Pontianak, Suparmo Salim, dalam sambutannya mengatakan, KUM3 sebagai wujud pengembangan dan kepedulian Bank Muamalat terhadap masyarakat dalam rangka membangun ketaatan kepada Allah SWT.
Bank Muammalat dikatakan Suparmo, lahir di Pontianak, melakukan aktivitas bisnis dan memiliki fungsi sosial. Sudah menjadi ketetapan pengurus Bank Muammalat dan Baitul Maal Muamalat dengan program memperdayakan ekonomi usaha mikro, yaitu usaha-usaha yang dimiliki keluarga yang belum mampu memenuhi hidupnya secara wajar. (dari berbagai sumber)□