Media Mengkritik Juga Harus Terbiasa Menerima Kritik

*Dari Diskusi Meliput Tambang dan Bisnis (2)

Safitri Rayuni
Borneo Tribune, Pontianak

Dialog mengalir deras di antara para jurnalis, aktivis lingkungan hidup, tokoh cerdik-cendikia maupun dua narasumber yang piawai di bidangnya: Andreas Harsono (Direktur Pantau Foundation) dan Thadeus Yus (Provintial Coordinator EC Indonesia FLEGT Support Project) di Kalbar.
Meeting room Gajahmada Hotel penuh sesak dengan antusiasme peserta. Pembicaraan meliputi lingkungan darat, laut, udara, serta peran utama manusia.

Wartawan Kompas, Wahyu mengatakan untuk mewujudkan pers yang baik, perlu membuka peluang untuk kritik, khususnya isu lingkungan. “Butuh pemetaan bersama persoalan lingkungan di Kalbar itu apa, misal kabut asap, PETI dan illegal logging, apa yang harus didorong oleh media. Perlu kerangka berpikir bersama mengenai pemberitaan LH di Kalbar,” kata Wahyu beruluk saran.
Peserta lainnya yang oleh moderator Nur Iskandar dicandai sebagai kandidat Walikota karena fotonya menghiasi deret kandidat di Pontianak Post, Zulfydar Zaedar Mochtar juga angkat bicara. Ia yang pernah maju di Pilkada Sambas sebagai Cawabup menilai, ada kontradiktif terhadap tren politik, sosial, hukum. “Lingkungan hidup dinilai isu yang kurang menarik. Saya menduga isu ini ada kontradiktif dengan kepala daerah. Artinya bisa saja kepala daerah terlibat pengrusakan LH. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tentunya mesti ada gerakan bersama. Bisa lewat masyarakat adat, gerakan bahasa, karikatur, dan pengambil kebijakan,” katanya.
Aktivis WWF, Yuliantini, menceritakan pembuatan skripsi tentang valuasi ekonomi dan budaya yang mengambil studi sub DAS Sibau dan Mendalam di TNBK, di mana ada rencana untuk konversi sawit di lokasi tersebut ketika dia riset skripsi strata 1. “Masyarakat di sana memanfaatkan air untuk semua aktivitas, dan banyak sekali hal-hal yang kita hitung. Ternyata jika dikonversi hasilnya triliunan rupiah yang akan hilang,” katanya menyinggung harga sosial (social cost) yang harus diderita lingkungan pasca pengelolaan lingkungan hidup.
Bambang Bider, Koordinator Heart of Borneo WWF juga menimpali, lingkungan hidup menyentuh spektrum yang sangat luas. “Sering kita hanya melihat dari persoalan masalah saja, ketika terjadi kabut asap, kita memberitakan kabut asap, tetapi jurnalis kurang membicarakan spektrum yang lebih luas seperti pengalaman dunia luar. Seharusnya jika ingin menjadi wartawan LH tidak cukup hanya sebagai teknisi belaka, tetapi juga pemikir,” ungkap mantan wartawan The Jakarta Post ini.
Andreas Acui Simanjaya menilai basic pengetahuan tentang suatu permasalahan menjadi penting sebelum wartawan menulis suatu masalah. “Jika tidak, akibatnya karya akan kabur dan distrorsinya besar. Pandangan wartawan mengambil angle sangat penting,” ujarnya.
Muhlis Suhaeri dari Harian Borneo Tribune mengungkapkan ada suatu sistem di media yang banyak tidak diketahui publik. “Dalam berbagai pertemuan di Jogja, Bandung dan Jakarta, ada satu yang terpetakan dari permasalahan wartawan daerah dan nasional,” katanya. Ketika wartawan berada di media nasional yang besar, yang memang punya wartawan banyak, punya suatu standar peliputan dengan isu besar tidak akan mengalami kendala. Lain halnya media lokal yang dari segi pendanaan tidak terlalu besar.
Bekerja sama dengan suatu lembaga tentu akan mempengaruhi independensi, dan apakah media juga menyediakan ruang yang lebar untuk melepas wartawan intens melakukan liputan mendalam tanpa mengerjakan liputan lain. Ini disebutkannya sebagai sejumlah kendala kenapa tidak muncul suatu tulisan investigasi yang sebenarnya bisa digarap oleh suatu media.
Andreas Harsono soal masukan para jurnalis mengakui, 1995, ia bekerja untuk The Nation di Bangkok, koran dengan oplah 55 ribu eks per hari. “The Nation juga memiliki keterbatasan dana. Uangnya juga terbatas. Saya tidak mungkin bisa meliput dari Sabang sampai Merauke. Itu pasti sangat berat. Namun redaktur saya mengatakan, di dunia ada tren ‘non profit reporting’. Artinya cukup banyak lembaga di negara maju, seperti Jepang, AS, dan Canada yang menjadi funding bagi wartawan yang mau memberikan bantuan,” katanya.
Muhammad Hairul Anwar, dari Bapedalda Pontianak mengungkapkan sedianya pemerintah bisa memberikan award (penghargaan, red) kepada wartawan yang bersedia menulis dengan baik. Ide ini disambut aplaus. Namun menurut Andreas, akan lebih baik juga media memberi penghargaan kepada pemerintah atau pejabat yang peduli lingkungan hidup. “Berikanlah penghargaan semisal kepada pegawai yang berbuat baik tahun ini,” ujarnya bercanda. “Maksud berbuat baik karena demikian banyaknya ketidakbaikan yang dilakukan dalam sistem lingkungan hidup kita,” urainya.
Di penghujung diskusi, Andreas mengulas akan ada suatu media besar dari Kompas Gramedia Group, pesaing Jawa Pos Group yang akan segera masuk Pontianak. Katanya, sudah menjadi kebiasaan di berbagai provinsi kedua raksasa media ini bertempur hingga neck to neck.
“Setiap perkembangan media selalu mendapat kontribusi, kecintaan, iklan, langganan dari masyarakat, karena media tersebut adalah milik publik. Media mana yang dicintai publik ia akan langgung.”
Andreas kadang merasa jengkel bila pemilik media sok-sokan dengan menafikan kritik untuk dirinya. Padahal kerja media adalah mengkritik. “Sebenarnya media adalah milik publik, dan publiklah yang membesarkan mereka. Anda sah untuk mengkritik media. Saya mohon wartawan itu dikritik, karena wartawan juga manusia. Jangan media saja mengkritik, tapi ketika orang media bermasalah lalu bebas dari kritik. Itu namanya munafik,” tandasnya.
Ia mencontohkan sebuah media di AS yang menurunkan 33 halaman untuk memberitakan CEO-nya yang tidak beres. Setelah laporan independen itu turun, sang CEO pun mundur. “Ini contoh media yang independen dan benar-benar milik publik,” ungkap Andreas seraya menimpali di Indonesia belum ada media yang seperti ini. □