Jepang dan Eropa Perketat Syarat Mutu Produk Perikanan Kalbar

Oleh : Safitri Rayuni
Bisnis Indonesia
PONTIANAK- Jepang dan sejumlah negara-negara di Eropa, sebagai negara tujuan ekspor terbesar hasil perikanan Kalbar, baru-baru ini memperketat persyaratan mutu produk perikanan Kalbar. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, Budi Hariyanto dalam Pelatihan Program Management Mutu Terpadu (PMMT) Hasil Perikanan, selama lima hari di Hotel Merpati Pontianak, jumat (24/11).

“Mereka melakukan pengujian antibiotik di setiap border kontrol mereka, oleh karena itu kerjasama antara petugas pengendali, pembina mutu dan pelaku usaha dengan Lembaga Pengendali dan Pembina Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) harus dibangun secara efektif,” imbaunya.
Kerjasama ini menurutnya penting, agar produk perikanan Kalbar baik untuk pasar luar maupun dalam negeri benar-benar bebas dari zat antibiotik, cemaran bakteri pathogen dan residu bahan kimia lainnya yang berbahaya bagi kesehatan manusia.
Ia berharap petugas yang menangani pengendalian dan pembinaan mutu hasil perikanan bersama LPPMHP, benar-benar menjadi katup pengaman bagi produk perikanan, baik sebagai konsumsi dalam negeri maupun untuk ekspor. Komoditi perikanan Kalbar menurut Budi telah memberi kontribusi Pendapatan asli daerah (PAD) dan devisa yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi negara melalui kegiatan pemasaran dalam dan luar negeri. “Pengolahan dan pemasaran, termasuk pembinaan dan pengendalian mutu hasil perikanan adalah mata rantai kegiatan yang urgen dalam membangun sektor perikanan,” lanjutnya.
Ketua Panitia pelatihan PPMT yang juga Kabid Pengembangan Kelembagaan dan Pemasaran Hasil Ikan, Bambang Sugito mengatakan tujuan pelatihan tersebut untuk meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi para pengawas mutu pusat dan daerah, di bidang pengawasan mutu hasil perikanan.
“Disamping itu, kita bertugas menyampaikan informasi tentang isu-isu yang berkembang, terkait dengan bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan,” katanya. Kegiatan yang terselenggara selama 5 hari ini diikuti 40 peserta terdiri dari, Tenaga Teknis Perikanan, Pengawas Mutu dari Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi, kabupaten dan kota, serta dari Quality Control (QC) perusahaan Cold Storage di Kalbar. (K6/bisnis)

Read More..

JACA Hibahkan Dua Alat Pertanian

Oleh : Safitri Rayuni
Bisnis Indonesia
PONTIANAK-Melihat keseriusan dan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di bidang pertanian, Japan Agriculture Corporation Association (JACA) memberikan bantuan dua unit peralatan penanaman padi dan panen padi kepada Kalbar.
Gubernur Kalbar, Usman Ja’far mengatakan dua unit alat yang diberikan oleh JACA adalah upaya bantuan yang diusahakan para pelajar yang magang di Jepang atas komitmen Kalbar membangun pertanian.

“Tahun depan diharapkan sudah ada pelajar Kalbar yang sudah selesai magang. Setibanya di Kalbar mereka dapat membantu petani di lapangan dalam menggunkan peralatan yang diberikan JACA ini,” ungkapnya kepada ditemui usai menerima bantuan dari Jepang di Pondopo Gubernur, Kamis (22/11).
Usman menjelaskan bantuan yang diberikan oleh jepang ini dalam rangka memulai teknologi moderen di bidang pertanian, sekaligus sebagai proyek percontohan untuk Kabupaten Pontianak. “Dua alat ini nantinya akan diterapkan di Kabupaten Pontianak, tepatnya di Sungai Kunyit,” ujar Usman Ja'far.
Dua buah mesin ini dapat dipindah-pindahkan, sehingga nantinya bisa dipakai bergantian di daerah-daerah lain. “Untuk mendapatkan hasil pertanian yang baik, pemerintah berusaha akan melakukan perbaikan lahan, pengairan, pembibitan dan juga akan melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang pertanian,” timpalnya.
Usman Ja'far berharap kerjasama Kalbar dengan Jepang tidak hanya sebatas dibidang pendidikan pertanian saja, melainkan dapat bekerjasama di bidang pengolahan hasil pertanian hingga pemasaran. “Pemasaran nantinya juga bisa diarahkan ke Jepang,” kata Usman.
Yang menjadi masalah selama ini tambah menurutnya adalah masalah angkutan. “Persoalan angkutan perlu dipikirkan dalam memasarkan hasil pertanian Kalbar ke luar negeri. Karena jika menggunakan kapal, jarak yang ditempuh cukup jauh sedangkan jika menggunakan pesawat, penerbangan di Kalbar tidak memiliki cargo,” tandasnya. (K6/bisnis)

Read More..

Pengembangan Pengelolaan Hasil PertanianPusat Siapkan Rp 1 Triliun Bagi Gapoktan

Oleh : Safitri RayuniBisnis Indonesia
PONTIANAK-Dirjen Pengelolan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP) Departemen Pertanian RI, Djoko Said Damardjati dalam pertemuan evaluasi kinerja pembangunan pemasaran hasil pertanian di Pontianak, Sabtu (18/11) mengatakan pemerintah pusat menyiapkan bantuan Rp 1 Triliun bagi gabungan kelompok tani (gapoktan) di daerah-daerah.Bantuan yang digulirkan di tahun 2007 ini akan dilengkapi dengan bantuan kemudahan kredit tanpa agunan, penekanan bunga hingga lima persen, hingga bantuan uang muka sebesar 20 persen dari total pinjaman kelompok tani.

“Pemerintah telah merubah pola bantuan yang diberikan dengan tidak lagi memberikan bantuan berupa alat pertanian tapi bantuan jaminan dan kemudahan pinjaman,” ungkapnya di depan 12 kepala dinas pertanian dan kehewanan kabupaten dan kota se-Kalbar, yang hadir di Function Hall Kapuas Palace Hotel.“Jika tahun sebelumnya dana pinjaman yang disediakan hanya Rp 245 miliar saja, maka di tahun 2007 telah disiapkan Rp 1 Triliun sebagai jaminan usaha, yang distribusi nya untuk masing-masing daerah masih akan dibahas lagi,” lanjutnya. Dengan jaminan ini, petani dan kelompok tani yang mau meminjam tidak perlu memiliki agunan, karena sudah dijamin oleh pemerintah. Karena jaminan dimaksud untuk usaha pengolahan dan pemasaran pertanian, setiap gapoktan harus menjelaskan bentuk dan jenis usahanya dalam sebuah proposal usulan.Dimisalkan kredit yang diajukan sebesar 200 juta, untuk membeli alat pengolahan dan pemasaran pertanian sudah disetujui dan ditandatangani, maka akan diberikan 40 juta gratis sebagai uang muka. Gapoktan hanya diwajibkan mengembalikan Rp 160 juta, dengan bantuan bunga lima persen dan peminjaman dilakukan tanpa agunan ke sejumlah bank yang ditunjuk pemerintah, yakni BNI, Bank Mandiri, BRI, dan Bank Kalbar.“Pinjaman yang diajukan bukan oleh individu petani tetapi kelompok tani, kita akan berikan pendampingan kepada gapoktan selaku mitra bank yang harus kita latih untuk mendapat kredit tersebut,” ungkap Djoko. Jaminan Rp 1 triliun ini menurutnya akan menarik kemungkinan investasi mencapai sepuluh kali lipat. “Kalau dihitung dari 1 triliun ini kemungkinan akan menarik investasi hingga sepuluh kali lipat bahkan 20 kali lipat,” ujarnya. Apabila bank hanya mampu menekan bunga sebesar dua hingga lima persen, dan pemerintah mensubsidi penekanan bunga lima persen maka di tahun 2007 bunga pinjaman bisa ditekan hingga sepuluh persen.“Selama ini petani Indonesia baru menjadi produsen, yang ingin kita canangkan bagaimana petani Indonesia menjadi pemasok produk pertanian, sekarang pemasoknya orang lain, pengusaha lain yang datang yang membeli kepada petani , dia yang menjadi pemasok. Karenanya petani harus bergabung dalam poktan, tidak mungkin pribadi masing-masing petani,” tandasnya.Kepala Dinas Pertanian Kalbar, Hazairin menambahkan kelemahan petani Kalbar ada pada permasalahan kemasan produksi. “Kelemahan kita di packing dan banyak home industri kita lemah dalam kemampuan desainnya. Selain itu packaging yang bagus itu harus dipesan dalam jumlah yang banyak, baru harganya bisa murah,” timpalnya.Karenanya, ia menambahkan gabungan kelompok amat penting sehingga bantuan yang disiapkan pemerintah baik subsidi bunga dan uang muka maka bisa dilakukan. “Penting ada pendampingan yang membantu desain ini,” ujarnya. Mulai dari produksi lidah buaya, pemerintah provinsi Kalbar sudah membantu desain dan permodalan hingga mesinnya, baru produk lidah buaya di Kalbar bisa menjadi hasil home industri yang standar. “Kita juga akan terapkan pada produk jeruk. Packaging harus bagus dengan kuantitas pesanan yang juga banyak. Sehingga produknya juga bersaing,” tandasnya.(K6)
November 21, 2006 Permalink Comments (0)

Read More..

Target 1,2 juta Hektar Pohon Karet Belum Tercapai

Kalbar Minta 100 Hektar Bibit ke Deptan
Oleh : Safitri Rayuni
Bisnis Indonesia
PONTIANAK-Target Pemerintah Provinsi Kalbar bisa menanam 1,2 juta hektar pohon karet tahun ini belum tercapai. Saat ini baru tertanam sekitar 408 ribu hektar yang tersebar di 12 kabupaten dan kota se-Kalbar. Sebagian besar didominasi oleh petani karet rakyat di pelosok-pelosok desa.

“Perkebunan ini pun telah menjadi tulang punggung aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat pedesaan. Karenanya, pemerintah berupaya mengembangkan sektor ini menjadi sektor unggulan khususnya di Kabupaten Sintang,” ungkap Kepala Dinas Perkebunan Kalbar, Idwar Hanis, diwawancara Jumat (24/11).
Menurut catatan Dinas Perkebunan, dari 408 ribu hektar tanaman karet yang tersebar ini, 88 ribu hektarnya adalah tanaman yang usianya sudah 20 tahun ke atas dan tergolong tanaman karet tua. Sementara tanaman yang masih muda belum berproduksi.
“Jumlah tanaman yang belum berproduksi sekitar 120 hektar lebih, sedangkan karet yang ditoreh oleh masyarakat sekitar 260 hektar,” ujarnya. Kebun karet yang ditoreh oleh masyarakat ini lah yang menjadi bisnis perdagangan karet di Kalbar.
Sabtu (18/11) lalu, Gubernur Kalbar H Usman Ja’far sempat berdialog dengan masyarakat Desa Paoh Benua Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang (sekitar 315 kilometer dari Kota Pontianak), yang sebagian besar adalah petani karet.
Usman Ja’far mengatakan untuk memenuhi target penanaman 1,2 juta hektar tanaman karet, maka setiap tahunnya akan dilakukan peremajaan kebun karet. Penggantian 88 ribu hektar tanaman karet tua ini diperkirakan Usman memakan waktu sekitar 12 tahun lamanya.
“Pemerintah Provinsi Kalbar telah berusaha minta bantuan kepada Menteri Pertanian pusat untuk memberi bibit karet sebanyak 100 ha dalam tahun 2007 dan 2008, apabila hal ini terealisasi maka Kalbar kedepan dapat mengembangkan tanaman karet ini menjadi tanaman unggulan,” ungkapnya.
Bupati Sintang Milton Crosby dalam keterangannya mengatakan perkebunan karet rakyat sampai tahun 2006 mencapai luas 59.896 ha dengan melibatkan 28.902 kepala keluarga. “Namun tingkat kesejahteraan petani karet rakyat masih belum optimal, hal ini disebabkan tingkat faktor produktivitas karet rakyat masih rendah, hanya mencapai 0,93 kilogram kg/ha/areal, serta sistem tata niaga yang belum berpihak kepada petani,” tandasnya.(K6/bisnis)

Read More..

Gubernur Sambut Masukan Soal Sawit

Sambut Investasi, Lakukan Empat Terobosan

Oleh : Safitri Rayuni,- Pontianak,Equator -Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melakukan empat terobosan penting menyambut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kalbar. Di antaranya melakukan pembaharuan atas berbagai program perluasan kesempatan kerja, yang selama ini dilakukan oleh pemerintah.

Demikian kata Gubernur Kalbar H Usman Ja’far belum lama ini. “Pembaharuan ini sangat diperlukan agar program-program perluasan kesempatan kerja dapat ditujukan secara langsung kepada sebagian penganggur yang tidak mempunyai akses kepada kegiatan ekonomi, terutama di daerah-daerah di mana kegiatan ekonomisnya masih tertinggal,” lanjutnya.

Langkah ke dua, disebutkan Usman adalah penyempurnaan berbagai program yang berkaitan dengan kebijakan migrasi tenaga kerja. Antara lain memperbaiki sistem administrasi kependudukan. Selanjutnya, penyempurnaan berbagai pelaksanaan program pendukung pasar kerja, “Yakni dengan mendorong bertemunya pencari kerja dengan pemberi pekerjaan, melalui ketersediaan informasi pasar tenaga kerja yang tepat, cepat dan akurat,” imbuhnya.

Terakhir, Pemprov Kalbar melakukan pemberian insentif berupa kemudahan-kemudahan pelayanan kepada investasi yang masuk ke Kalimantan Barat, seperti memperoleh perizinan dan memperoleh lahan, pemberian jaminan keamanan dan kelanjutan berusaha.

Selama ini, peran masyarakat dalam dunia investasi di Kalbar, akhir-akhir ini cenderung menunjukkan perhatian yang semakin besar. Sebagian besar masyarakat menurut Usman sudah cukup kritis memberikan masukan terhadap pelaksanaan investasi di Kalbar. “Terutama masukan terhadap rencana pengembangan perkebunan kelapa sawit di daerah, termasuk wilayah perbatasan,” katanya.

Masukan-masukan tersebut antara lain kata gubernur bahwa pembangunan kelapa sawit telah banyak menimbulkan masalah sosial budaya, seperti terjadinya perampasan lahan masyarakat, pembagian lahan yang tidak adil dan hilangnya budaya daerah setempat.

“Masukan-masukan tersebut saya nilai sangat penting sebagai bahan untuk membuat kebijakan investasi yang dapat diterima semua pihak, untuk itu saya sangat menghargai dan berterima kasih pada masyarakat,” katanya.

Sedangkan masalah lingkungan, seperti pembakaran lahan yang menimbulkan kabut asap juga menjadi sorotan nasional dan internasional. Masalah selanjutnya dari pembakaran lahan ini adalah menurunnya daya dukung lingkungan sebagai akibat konversi hutan tropis.

Salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisir masalah yang ditimbulkan akibat pembangunan perkebunan sawit ini kata Usman adalah menetapkan peraturan daerah nomor 05 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalbar.

Dalam Perda ini mengatur pola pemanfaatan ruang dengan arahan pengelolaan kawasan lindung seluas 9.963.698 hektare, pengelolaan kawasan budi daya kehutanan seluas 4,62 juta hektar yang terdiri atas Hutan Produksi Terbatas (HTP) 2,3 juta hektar, kawasan Hutan Produksi Biasa (HPB) 2 juta hektar, dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 303 ribu hektar.*

Read More..

United Kingdom Melirik Dunia Islam

Catatan Ikhsanudin ke Inggris Raya (1)

Oleh: Safitri Rayuni-,- Inggris, sejak adanya peristiwa WTC di AS (9/11/2001) semakin berupaya untuk berakrab-akrab ria dengan dunia Islam. Begitu kata Drs Ikhsanudin M.Hum, Purek I Universitas Muhammadiyah Pontianak membuka kisah lawatannya ke Inggris Raya selama 19 hari menghadiri kegiatan Engaging with Muslim World.

Engaging with Muslim World yang digelar pemerintah Inggris menurut Ikhsanudin semula dilakukan untuk mempresentasikan eksistensi negeri Inggris yang semakin banyak memiliki penduduk muslim. Namun pada akhirnya, terfokus pada kepentingan diplomasi luar negeri Mr Tony Blair.

Indonesia, negeri yang berpenduduk muslim terbesar di dunia menjadi salah satu tujuan engaging atau jalinan kerjasama. “Partner utama untuk keperluan tersebut di Indonesia tentu saja organisasi Islam terbesar, yakni Muhammadiyah dan NU,” kata Ikhsan.

Dengan Muhammadiyah, kedutaan besar Inggris di Jakarta sangat sering berkomunikasi. Salah satu program yang dihasilkan adalah lawatan para Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, dan para rektor Universitas Muhammadiyah ke Inggris Raya atau United Kingdom (UK).

Kegiatan ini secara operasional diserahkan kepada Abdul Mu’ti selaku Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Mu’ti kata Ikhsan sekarang terlihat menjadi salah satu ‘konsultan’ bagi British Council, selaku pelaksana program. Ikhsan sendiri berangkat mewakili rektorat UMP, sebab diperkirakan pada saat keberangkatan ke Inggris, Rektor UMP sedang sedang menunaikan ibadah haji di tanah Mekkah. Ikhsan pun mengikuti berbagai kegiatan persiapan sejak awal keberangkatan melawat hingga tiba di tempat tujuan.

Sebelumnya, para delegasi Muhammadiyah ini melakukan briefing awal di tiga tempat. di Universitas Muhammadiyah (UM) Makasar, UM Mataram dan UM Yogyakarta. Terakhir, briefing di Jakarta pada 25 November 2005 lalu. Briefing ini berfungsi menjaring gagasan-gagasan dan kebutuhan para delegasi mengenai apa yang mereka akan pelajari di UK. Tak hanya itu, briefing juga berfungsi untuk pemberitahuan mengenai dokumen dan perlengkapan yang harus disiapkan oleh para delegasi. *

Read More..

Walet Kampung Bangka Terserang Flu Burung

Pemkot Prioritaskan 500 Ribu Jiwa Penduduk

Safitri Rayuni
Pontianak, equator- Pakar epidemiologi Fakultas Kedokteran Hewan IPB, Dr Wayan Teguh Wibawa menyampaikan presentasi di acara seminar flu burung di Aula Dinkes Kalbar kemarin Oleh : Safitri Rayuni-,- Pakar epidemiologi Fakultas Kedokteran Hewan IPB, Dr Wayan Teguh Wibawa dalam paparannya saat seminar pencegahan Flu Burung di Aula Dinkes Provinsi Kalbar, Rabu (5/4) kemarin menyatakan bahwa burung walet adalah burung liar yang potensial menyebarkan virus H5N1 atau virus flu burung.


Hasil penelitian Wayan, walet di Kampung Bangka Belitung, Sumatera secara serologis telah positif mengandung virus mematikan ini. “Dari sampel yang kita teliti selama lima jam di laboratorium IPB, terdapat virus H5N1 di dalam sampel kotoran burung walet di Bangka Belitung, walet juga memiliki antibodi terhadap virus ini,” katanya.

Walet termasuk burung liar yang mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Kotoran walet juga sering jatuh di atap-atap gedung dan rumah, bagi penduduk yang mengkonsumsi air hujan, tidak ada jaminan air yang tercemar kotoran burung ini tidak akan terminum.

Penelitian terakhir pada 2005 di Kalbar dilakukan Wayan di Kota Pontianak, Landak, Kabupaten Pontianak, dan Singkawang Kalbar masih aman dari H5N1. Untuk tahun ini, belum ada penelitian lanjutan untuk mendeteksi adanya wabah ini di Kalbar.

Wakil Wali Kota Pontianak, Sutarmidji, SH, M.Hum mengatakan bahwa Pemkot Pontianak beberapa waktu lalu sudah melarang adanya penangkaran walet di tengah-tengah Kota Pontianak. Namun langkah ini urung karena ada keinginan legislatif membuat payung hukum yang melindungi usaha ini.

Pemkot menurutnya telah berkali-kali mengingatkan bahwa walet dapat mempermudah penyebaran virus flu burung ke manusia, namun bukti tersebut tidak dipercayai forum sidang.

“Seharusnya kita berpikiran jangan hanya untuk kepentingan beberapa orang saja maka kita membiarkan kepentingan masyarakat banyak. Yang menangkar walet di perkotaan hanya 32 orang saja kan,” katanya. Ia mengimbau agar lebih memprioritaskan 500 ribu jiwa penduduk kota Pontianak ketimbang puluhan orang yang membuka usaha walet.

“Apakah demi 32 orang ini lalu kita membiarkan masyarakat Pontianak hidup dalam rasa ketakutan terhadap penyebaran flu burung?” tanyanya.”Saya mengimbau penangkar walet untuk memindahkan lokasinya, dan jika semakin membahayakan warga kota maka kita ambil tindakan tegas untuk mencari usaha lain yang lebih aman bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat,” tandasnya. Dalam seminar ini hadir pula tiga pakar lainnya, Dr Midom dari Pusat Kajian Trophical Deseases, dr Hariyadi selaku Direktur Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang (P2BB) dan dr Sadikin, pakar H5N1, di RS Solianti Saroso, rumah sakit rujukan Flu Burung se-Indonesia. *

Read More..