Tidak sekadar ketemu dan tangkap

oleh : Safitri Rayuni
FFI Update Ketapang- Proses edukasi, pelatihan dan pemberian pemahaman kepada masyarakat adalah pendekatan yang terbaik bagi mereka. Dengan begitu, masyarakat memiliki kesadaran untuk mengikuti aturan dan regulasi yang berlaku, demikian dikatakan Country Director FFI-IP, Darmawan Liswanto dalam forum bersama DPRD Ketapang.
“Tidak sekadar ketemu lantas ditangkap, harus ada proses edukasi, sehingga mereka bisa menularkan pengetahuannya kepada masyarakat yang lain,” lanjutnya.
FFI-IP dalam sejumlah kegiatannya di beberapa lokasi di Indonesia, termasuk di Sumatra, telah melibatkan sejumlah tokoh untuk memainkan fungsi-fungsi yang melekat di masyarakat.



“Seperti adanya Panglima Hutan dan Panglima Laut di Aceh, mereka bertugas mengatur dan mengelola hutan dan adat istiadat di Aceh, mereka memudahkan komunikasi antara semua pihak. Begitu juga keberadaan Polisi Hutan Masyarakat Aceh, mereka sangat membantu,” kata Darmawan.
Apa yang berlaku di Aceh saat ini, kata ia, coba dilakukan juga di Taman Nasional Danau Sentarum, Kapuas Hulu. “Di Aceh sudah ada empat kelompok masyarakat yang berjalan baik, keberhasilan itu bukanlah keberhasilan FFI semata, FFI hanya merubah sebagian,” ujarnya merendah.
Kerjasama dengan pemerintah, PHKA, Kepala Balai Taman Nasional dan masyarakat lah yang menurutnya menjadi faktor kunci. “Tanpa masyarakat akan sangat sulit berhasil,” tekannya.
Pengetahuan tradisional dari masyarakat juga sangat dibutuhkan. “Bagaimana menanam tanaman hutan seperti mempercepat proses dan pembenihannya, sering berasal dari pengetahuan tradisional masyarakat,” ujarnya.
Di Kalbar, pengetahuan tradisional masyarakat Melayu dengan membuat banjaran atau galangan dinilainya merupakan pengetahuan yang baik. “Dimana gambut tidak dibuka semua, tetapi ditumpuk, sehingga membantu tata kelola air gambut. Berbeda dengan kanal yang menyebabkan intrusi air asin, galangan relatif lebih bagus” terangnya.
Persoalan konservasi dilanjutkannya, tidak hanya sekadar rencana pembangunan dan pembangunan masyarakat. “Di Ketapang belum ada dialog mengenai ini, tetapi di Kapuas Hulu skema REDD sudah menjadi bagian dari tata masyarakat daerah. Skema REDD melibatkan masyarakat untuk pengamanan dan restorasi,” tuturnya.
Dalam skema jangka panjang REDD, balas jasa untuk masyarakat yang akan diberikan bisa dalam bentuk tabungan pendidikan dan kesehatan. Tabungan pendidikan dimaksudkan agar terjaminnya usia sekolah bagi masyarakat.
Ditanya mengenai alur dana, Darmawan mengaku alur dananya belum tuntas dibahas. “Alur dana belum jelas bagaimana, masih didiskusikan di internal kami, yang jelas tidak boleh dibagi cash atau tunai, sebab bisa habis begitu saja, karena kita bicara konteks jangka panjang,” tuturnya.
Dari Millennium Development Goals (MDGs), tercatat human development index (HDI) Kalbar sangat rendah, termasuk di dalamnya pendidikan dan kesehatan. MDGs merupakan 8 tujuan yang akan dicapai per 2015 guna menjawab tantangan utama pembangunan dunia.
MDGs dirumuskan dari target yang tertuang dalam Millennium Declarations yang ditandatangani oleh 147 kepala negara saat UN Millennium Summit (konferensi tingkat tinggi millennium PBB) pada September 2000.
Pendidikan dan kesehatan menjadi kebutuhan dasar masyarakat Kalbar. “Apapun yang diberikan nantinya jangan dalam bentuk cash, tetapi yang sifatnya social saveguard seperti tabungan beasiswa misalnya, atau aktivitas pertanian atau peternakan, yang berdampak jangka panjang,” tandas Darmawan. (iphiet)