Kalbar Peroleh Rp7 Miliar untuk Subsidi Minyak Goreng

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan Rp7 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk subsidi minyak goreng curah bagi rumah tangga miskin.
“Alokasi sebesar itu untuk sepanjang 2008, dengan asumsi Rp10 ribu/bulan untuk satu RTM atau sekitar 266.700 RTM menurut data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS),” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalbar, Ida Kartini, di Pontianak, Senin (10/3).

Ia mengatakan, pemerintah akan memberikan subsidi per RTM sekitar empat liter, dengan asumsi per liter Rp2.500 atau sekitar Rp10.000/ bulan. “Penyaluran minyak goreng curah tersebut kita salurkan melalui kabupaten/kota yang ada di Kalbar,” katanya.
Ida Kartini mengatakan, kenaikan harga minyak goreng berbahan baku minyak sawit atau CPO (Crude Palm Oil) dipengaruhi lonjakan permintaan untuk konsumsi “biofuel”.
Dengan kenaikan CPO di pasar internasional, diduga kuat banyak produksi CPO dalam negeri dipasok untuk ekspor. Sebagai dampaknya, terjadi kelangkaan CPO dalam negeri serta lonjakan harga minyak goreng.
“Kita berharap masyarakat tidak terlalu panik atas kenaikan harga jual minyak goreng yang dijual di pasaran, karena kepanikan akan lebih memicu kenaikan harga di pasaran,” katanya.
Sebaiknya kenaikan harga minyak goreng disiasati dengan tidak terlalu bergantung pada pasokan minyak goreng berbahan CPO. Tetapi lebih mengoptimalkan minyak goreng dari bahan lokal, seperti kelapa, kacang-kacangan yang banyak didapat di daerah-daerah, katanya.
“Untuk menekan lonjakan harga minyak goreng di pasaran, dalam waktu dekat kita akan melakukan OP (Operasi Pasar) di pasar-pasar tradisional,” ujarnya.
Ia menekankan, saat ini yang efisien adalah pengenalan teknologi pemberdayaan minyak goreng lokal seperti mengolah kelapa dan kacang-kacangan menjadi bahan dasar.
Pantauan di lapangan, harga minyak goreng curah di Kota Pontianak terus menurun dalam tiga hari terakhir, menjadi Rp12.000 - Rp13.000 setelah sebelumnya sempat menyentuh angka Rp13.500 - Rp14.000 per kilogram.
“Harga dari distributor sudah turun dan mungkin nanti akan turun lagi,” kata Effendy, 50, salah seorang penjual minyak goreng curah di Pasar Mawar Pontianak.
Ia mengaku tidak tahu persis penyebabnya, namun pihak distributor menyatakan karena harga di pasar internasional turun dan stok melimpah sehingga pabrik menjual di pasar dalam negeri.
Meski terjadi penurunan, namun ia menilai harga tersebut masih tinggi karena satu bulan sebelumnya berkisar di angka Rp9.500 per kilogram. “Dengan harga seperti sekarang, penjualan masih turun lebih dari 50 persen,” kata pria yang sudah sejak tahun 1977 berjualan minyak goreng di Pasar Mawar itu.
Sebelum menembus angka Rp10 ribu per kilogram, Effendy mampu menjual tiga drum minyak goreng curah per hari masing-masing 180 kilogram. Menurut dia, mampu menjual satu drum minyak goreng sudah lumayan saat ini. (sumber ANTARA)

Read More..

Tinggi, Semangat Gotong-royong Warga Desa Sibaju

Perjalanan ke Desa Sibaju, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang bersama para donatur World Vision, membawa pada hikmah yang dalam akan potensi berkembang yang dimiliki masyarakat pedalaman. Sayangnya, mereka jarang tersentuh akan pembangunan mentalitas dan pendidikan. Sebab pemerintah lebih banyak terfokus pada pembangunan fisik semata.
Di desa yang yang berbatasan langsung dengan Kota Singkawang ini, masyarakatnya hidup begitu sederhana. Mereka hidup dari bertanam karet, sawah, dan pertambangan emas

Meski begitu, walaupun dengan kesederhanaan yang dimiliki, masyarakat di desa ini mempunyai sikap gotong royong dan jiwa persatuan yang tinggi. Terbukti dengan berdirinya bangunan sekolah yang dalam satu tahun tahun terakhir telah diambil pemerintah. Sekolah itu adalah SD Negeri 21 Sibaju.
Semangat warga desa dengan penduduk kurang lebih 200 KK ini juga ditopang pula para donatur World Vision. Saat berkunjung, mereka berkumpul bersama dan mendengarkan perjuangan yang dilakukan masyarakat.
Seperti upaya warga dalam membangun sekolah dan pengadaan air bersih. Diantara tokoh masyarakat itu, tampil Paulus, selaku Kepala Sekolah, Bapa Oktoviana, rohaniawan, Jasmin, panitia pembangunan, dan beberapa tokoh masyarakat lainnya.
”Pembangunan sekolah yang ada sekarang ini merupakan hasil perjuangan masyarakat didampingi WVI,” kata Ovi, guru di sekolah ini. Sekolah yang terdiri dari tiga ruang belajar, satu ruang kantor, dan satu saung tersebut dibangun dengan dana sebesar Rp133.263.250, dengan rincian Rp23.500.600 dari masyarakat dan Rp109.762. 650 dari World Vision Indonesia. Pembangunan sekolah itu dimulai pada tahun 2005 dengan cara bergotong-royong.
”Sebelum sekolah ini jadi, anak-anak harus bersekolah dengan memanfaatkan gereja. Ini karena jarak sekolah dari kampung sangat jauh, kurang lebih empat kilometer,” kata Ovi.
Menurut Ovi, pembangunan sekolah tersebut berawal saat dirinya bertemu dengan pengurus Wahana Visi Indonesia (ADP) Singkawang-Bengkayang pada pertengan tahun 2005 yang lalu. Dari pertemuan itu, akhir tahun 2005 pembangunan dimulai.
Walau pembangunan dilakukan, kerangkanya sempat roboh. Akan tetapi karena persatuan dan semangat fotong royong, dalam waktu satu hari, kerangka bangunan itu kembali berdiri. Setelah sekolah berfungsi, pengeololaannya diserahkan ke pemerintah daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang.
Setahun berikutnya, pihak pemerintah menawarkan untuk menambah dua ruang belajar. ”Saat ini ruang belajar yang kita miliki ada lima dengan satu kantor dan ditambah satu saung,” jelas Ovi.
Untuk selanjutnya, masyarakat menginginakn World Vision dapat membantu kembali masyarakat untuk membangun gedung SMP. ”Dengan adanya SMP, pendidikan anak-anak kami disini akan terperhatikan,” ujar Ovi
Selain pembangunan sekolah, dengan sikap gotong royong yang besar, masyarakat Sibaju juga berhasil membangun sarana pengadaan air bersih. Pembangunan tersebut tentu juga didampngi oleh Wahana Visi Indonesia.
”Karena wahana visi inilah, kami merasakan pentingnya persatuan dan kesatuan,” kata Ovi.
Selain bertemu dengan tokoh masyarakat, di Sibaju, para donatur kembali bertemu dengan para pelajar SDN 21. Pertemuan itu kembali diselimuti keceriaan. Mereka rela menghabiskan waktu hingga siang hari untuk bermain bersama. Setelah semua lelah, para donatur mendapatkan jamuan makan siang.
Setelah usai menggelar pertemuan di Sibaju, sebelum kembali ke Kota Sigkawang, para donatur World Vision kembali berkesempatan untuk mengunjungi ibu-ibu yang ada di kampung Wahabang, Kelurahan Sagatani. Di kampung yang juga berbatasan langsung dengan Kabupaten Bengkayang ini, para donatur kembali mendengarkan semangat ibu-ibu yang bertekad untuk membangun air bersih.
Air itu direncanakan akan diambil dari salah satu bukit yang ada di dekat kampung. Menurut rencana, pendanaannya juga diperoleh dari Negara Belanda. Setelah bertemu dengan ibu-ibu di kampung Wahabang. Kunjungan para donatur World Vision pun usai. (naskah Mujidi, editor : Iphiet)

Read More..

Indahnya Berbagi Cerita dengan Anak dan Warga

*Dari Kunjungan Donatur World Vision ke Desa-desa
Tak hanya bertatap muka dengan siswa-siswi santunannya di Kota Singkawang, para donatur World Vision, Sabtu (8/3) lalu juga berkeliling ke sejumlah desa binaannya, mulai dari Kelurahan Sijangkung, Sagatani, juga Desa Sibaju di Kabupaten Bengkayang.
Para donatur ini didampingi anggota World Vosion International-Indonesia, Katarina Hardono selaku Communications Directur, John Nelman sebagai Marketing Public Relations Manager, Thomas A. Setyoso selaku manajer Wahana Visi Indonesia (ADP) Singkawang-Bengkayang, serta beberapa anggota World Vision lainnya.

Kunjungan diawali dengan menemui anak-anak TK Pelangi Kasih Kelurahan Sijangkung. Di sini, para donatur bercengkarama dengan para siswa, belajar mengajar hingga berfoto bersama. Keceriaan terlihat, murid-murid di TK ini juga mendapatkan hadiah.
Setelah kurang lebih setengah jam bersama murid TK Sijangkung, rombongan menuju Kelurahan Sagatani. Sampai di TK Kita Setia, sekitar 15 kilometer dari Kota Singkawang.
TK didirikan atas inisiatif masyarakat, melalui kelompok peduli anak. Dengan dampingan World Vision, kelompok yang terdiri dari 12 orang perempuan ini menggerakan masyarakat untuk bekerja dan berkontribusi bagi pembangunan TK.
Tanah berasal dari warga bernama Ishak Lampe. Ia menyumbangkan setengah hektar lahannya untuk pembangunan sekolah. Masyarakat menyumbang sebesar Rp350 ribu /orang untuk membeli perlengkapan sekolah.
Selain itu, disediakan pula peralatan sekolah bagi anak-anak. Setiap bulannya, warga juga mengumpulkan Rp20 ribu untuk mendukung gaji para guru dan menutupi biaya operasional sekolah. Pertama kali dibuka, 90 anak dapat menikmati kegiatan belajar dan bermain di sekolah ini. Ada tiga ruang kelas, satu lapangan dan dua kamar mandi. ”Sekarang siswanya sedikit berkurang, jumlahnya hanya 82 anak,” kata Siselia, salah seorang guru.
Bukan hanya pembangunan TK, Manajer Wahana Visi Indoneia (ADP) Singkawang-Bengkayang, Thomas Setyoso mengatakan, pihaknya juga memberangkatkan beberapa guru TK untuk mendapatkan pelatihan pendampingan anak TK di Jakarta. Dengan pelatihan tersebut, para guru TK diharapkan dapat memahami cara yang baik untuk mengajar. Salah satu contohnya, bagaimana berbahasa yang baik dalam menyuruh anak.
Setelah mengunjungi dua TK di dua Kelurahan di Kota Singkawang, rombongan kembali melanjutkan perjalan ke Desa Sibaju, di Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang.
Desa ini merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Singkawang. Masyarakatnya begitu sederhana, dengan sebagain berpenghasilan dari tanaman karet, sawah, dan pertambangan emas.(naskah Mujidi, editor : Iphiet)

Read More..

Syakirman: 90 Persen Masyarakat Kalbar Taat Pajak

Enam unit sepeda motor yang dibagikan bersama lemari es, televisi, kompor gas, kipas angin, rice cooker, tape compo, dan lain-lain mungkin tak seberapa nilainya dibanding nominal pajak yang diterima pemerintah melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) setiap tahunnya.
Sebab, seperti dikatakan Sekda Kalbar, Drs Syakirman, yang hadir dalam acara bagi-bagi hadiah tersebut, 90 persen masyarakat Kalbar mematuhi kewajibannya membayar pajak.

Acara yang dihelat Dispenda Kalbar bagi Wajib Pajak (WP) Singkawang, Minggu (9/3), adalah kali ke-6 di kota ini. Penarikan undian dilakukan di halaman Mess Daerah Kota Singkawang.
Sebelum dilakukan penarikan undian, kegiatan diawali dengan gerak jalan sehat pada pukul 06.30 Wib. Sekitar 500 warga ikut dalam acara ini. Start dan finish bertempat di Mess Pemda, peserta dilepas Sekretaris Daerah Kalbar, Drs. H. Syakirman, didampingi Kepala Dispenda Kalimantan Barat yang merangkap jabatan sebagai Asisten III Pemprov Kalbar, Drs H Darwin Muhammad, Wakil Walikota Singkawang, Edy R Yacoub, serta beberapa institusi terkait lainnya.
Darwin Muhammad mengatakan, penarikan undian diberikan kepada Pemilik Nama Kendaraan Bermotor (PKB- BBNKB) yang membayar pajak tepat waktu. Dengan begitu, WP yang terlambat membayar pajak tidak diikutsertakan.
Selain itu, warga yang belum mendaftar ulang, termasuk warga yang membayar pajak kendaraan pada saat dilakukan operasi lapangan (razia), juga tidak diikutsertakan. Dalam teori managemen adalah bentuk motivasi dengan cara reward dan punishment.
Penarikan undian berlangsung meriah. Dipimpin oleh notaris, disaksikan pejabat dari Dinas Sosial, Kepolisian, Dispenda, serta masyarakat umum. Kata Darwin, pelaksanaannya sengaja dilakukan secara transparan. Sedangkan berkas lembar dari Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) wajib pajak yang berada di kotak yang disediakan dalam kondisi aman tersegel dengan rapi.(naskah Mujidi, editor : Iphiet)

Menurut Darwin, pemberian hadiah ini memiliki dampak yang cukup signifikan, bukan saja dari sisi peningkatan daerah saja, tetapi juga penurunan angka tunggakan. Angka yang semula mencapai 16,23 persen, pada tahun 2003 menurun menjadi 14,28 persen dan sekarang ini dapat ditekan menjadi 10 hingga 8 persen.
”Dipilihnya Kota Singkawang sebagai tempat penyelenggaraan, dimaksudkan agar terjadi pemerataan secara bergilir, sebab selama ini penyelenggaraannya dilakukan di Pontianak,” jelas Darwin.
Di sisi lain juga merupakan apresiasi Pemerintah Provinsi Kalbar atas keberhasilan Kantor UPPD atau Samsat Singkawang yang memperoleh piagam penghargaan ’Citra Pelayanan Terbaik Tahun 2006’ dari Presiden RI dan Menpan, dimana potensi kendaraan bermotor di wilayah Singkawang cukup besar setelah Kota Pontianak.
Sementara itu, Sekda Kalbar, Drs. H. Syakirman mengatakan, bahwa esensi yang terpenting dalam penyelenggaraan pemberian hadiah ini adalah sebagai wujud dari apresiasi Pemerintah Provinsi Kalbar terhadap wajib pajak yang telah melaksanakan kewajibannya tepat waktu.
”Kontribusi yang diberikan oleh masyarakat wajib pajak sangat mempunyai andil dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat”, ungkapnya dalam penarikan undian kemarin.
Sektor pajak daerah, lanjut Syakirman, merupakan salah- satu sumber penerimaan daerah khususnya PAD yang paling dominan. Dari enam jenis pungutan pajak provinsi, sampai saat ini PKB dan BBNKB masih menjadi primadona bagi penerimaan PAD.
Berdasarkan realisasi tahun 2006, kedua jenis pahak tersebut telah memberikan kontribusi sebesar 71,87 persen terhadap penerimaan daerah, sedangkan pada tahun 2007 sebesar 69, 50 persen. Besarnya angka pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor tersebut menurut Syakirman tidak terlapas dari partisipasi masyarakat.
”Setiap tahunnya angka wajib pajak yang membayar pajak mengalami peningkatan. Untuk tahun 2007, wajib pajak yang membayar pajak mencapai 89-90 persen,” jelas Syakirman.
Besarnya potensi dan peran dari kedua jenis pajak daerah ini, menurutnya membuat Pemprov Kalbar secara terus menerus berupaya optimal untuk meningkatkan penerimaan dengan melaksanakan intensifikasi melalui berbagai program kegiatan. Seperti program peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, peningkatan sumberdaya aparatur, meningkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat serta melakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/ kota.
”Perlu untuk diketahui, pola bagi hasil Pajak Kendaraan dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah, 30 persen untuk kabupaten/ kota, dan 70 persen untuk provinsi. Sedangkan Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukanan 70 persen kabupaten/ kota, dan 30 persen provinsi,” jelas Syakirman yang juga mantan Kepala Dispenda Kalbar ini.
Wakil Walikota Singkawang, Edy R. Yacoub, saat ditemui di sela-sela penarikan undian mengatakan, akan memberikan dukungan sepenuhnya terkait dengan peningkatakan pendapatan daerah melalui penarikan pajak kendaraan bermotor dan balik nama.
Besarnya pendapatan dari pajak tersebut, kata Edy, juga tidak terlepas dari peran aktif masyarakat. Setidaknya masyarakat mengerti dan paham akan kewajibannya untuk membayak pajak yang telah ditetapkan pemerintah.

Read More..

Migor Naik, UKM di Pontianak Terancam Gulung Tikar

Dampak kenaikan harga minyak goreng yang terjadi secara serentak di Indonesia, juga berimbas pada pelaku usaha kecil menengah (UKM) di Pontianak, yang kini terancam gulung tikar.
Kenaikan harga minyak goring (migor) ini diikuti kenaikan harga bahan pokok lain, seperti tepung terigu dan tepung kanji. Akibatnya, sejumlah pelaku home industry terpaksa menurunkan jumlah produksinya.

Seperti yang dilakukan dua pengusaha yang ditemui di kediamannya, Sabtu (9/3) lalu, baik Syaridah Djamhari, pengusaha kerupuk amplang, dan Kartika, pengusaha keripik tempe, sama-sama mengaku terpukul dengan kenaikan harga minyak goreng ini.
“Saya tak habis pikir, dalam sehari minyak goreng bisa mengalami kenaikan sampai dua kali,” keluh Syaridah. Hal ini baginya terasa memberatkan usaha yang telah ia lakoni di kediamannya di Jalan DR Wahidin ini. Usaha krupuk amplang ini sudah lima tahun ia lakoni, guna menafkahi keluarganya.
Menurutnya, minyak goreng yang semula sudah malah seharga Rp13.500, dalam hari yang sama bisa naik menjadi Rp14.500 per kilonya. Kejadian tersebut membuatnya gerah. Ibu dua anak ini mengaku ingin turut melakukan demonstrasi kalau memang ada masyarakat atau mahasiswa yang berunjukrasa.
“Sementara untuk bahan baku membuat amplang, selain ikan, tepung kanji juga mengalami kenaikan. Semula seharga Rp56.000/karung kini menjadi Rp104.000/karung dan hal tersebut sangat memberatkan produksi,” keluhnya.
Untuk dapat terus bertahan, Syaridah terpaksa mengurangi jumlah produksi. Jika biasanya ia memproduksi hingga 50 kg/hari, kini hanya 18-20 kg/hari. Tak hanya itu, manajemen usahanya juga terpaksa melakukan pengurangan jumlah karyawan, dari lima menjadi tiga karyawan. Ditambah pengurangan tempat memasak, dari dua tempat menjadi satu tempat saja.
Sementara harga kerupuk amplang yang ia jual di pasaran tidak mengalami kenaikan harga, karena permintaan pasar. Mensiasatinya, ia melakukan pengurangan timbangan setiap kilo amplang, namun tak merubah harga.
Melihat kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok yang tak menentu itu, kata dia, tidak menutup kemungkinan usahanya akan gulung tikar. Sebab, pengalaman tragis itu pernah ia alami saat beternak ayam, yang terpaksa kandas akibat khawatir wabah flu burung, yang membuat ia memutuskan untuk membuka usaha baru memproduksi amplang.
Amplang ‘MIA’ ia ambil dari nama anak ke-2 nya, yang masih berusia 10 tahun. Ia berharap, pemerintah melakukan operasi pasar atau melihat pasaran minyak goreng di agen-agen agar harga tidak dinaikkan semaunya oleh agen.
Senada dengan Syaridah, bahkan Kartika, pengusaha keripik tempe, mengungkapkan, sudah hampir dua minggu ini menghentikan sementara produksi keripiknya. Selain bahan baku tempe yang mahal, harga minyak goreng yang juga naik membuatnya berpikir ulang untuk tetap menjalankan usahanya.
Ibu tiga anak ini merasa dirugikan dengan kenaikan harga minyak goreng yang tak menentu tersebut. Dia pun sangat menyayangkan peran pemerintah yang lemah dalam melakukan pengontrolan harga sembako, terutama minyak goreng yang naiknya bisa setiap waktu.
Dari pantauan di pasar-pasar tradisional di Pontianak, harga minyak goreng curah mencapai Rp13.500 -Rp14.000/kilogram. Sementara minyak goreng kemasan merek Sania Rp13.000/kilogram, Filma Rp14.500 kilogram.
Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindang) Kalbar menyebutkan, kebutuhan minyak goreng di Kalbar untuk hari biasa sekitar 3.000 ton/bulan.
Sebelumnya, Kadisperindag Kalbar, Ida Kartini, mengatakan, kenaikan harga minyak yang berbahan baku minyak sawit atau Crude Palm Oil (CPO) ini dipengaruhi naiknya permintaan konsumsi “biofuel” di pasaran dunia. Dengan kenaikan CPO di pasar internasional, diduga kuat banyak produksi CPO dalam negeri dipasok untuk ekspor.
Sebagai dampaknya, terjadi kelangkaan CPO dalam negeri serta lonjakan harga minyak goreng. “Kita berharap naiknya harga minyak goreng yang berasal dari CPO dapat dimanfaatkan para petani kelapa dengan mengolah buah kelapa menjadi minyak goreng,” imbaunya

Read More..

Warga Pertanyakan Ganti Rugi Lahan Perkebunan Sawit

*Pemerintah dan Dewan Diminta Bertindak
Bertahun-tahun menanti, janji penyelesaian lahan dengan sistem ganti rugi kepada warga tak kunjung dipenuhi. PT Harapan Sawit Lestari (PT HSL), perusahaan yang membuka perkebunan di atas tanah warga ini seakan bungkam, setelah melakukan pembukaan lahan di Desa Kalimantan, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang.
Warga setempat yang ditemui belum lama ini mengaku kecewa atas sikap bungkam perusahaan tersebut. Pemerintah dan anggota dewan juga turut bersikap sama. Warga mengaku bingung, kepada siapa lagi mereka mengadu.

Mainyih (43) misalnya. Pemilih tanah seluas 50 hektar di Kabateng Hulu ini mengatakan, sejak tahun 2000, tanah miliknya telah ditanami kelapa sawit oleh PT HSL. “Sejak pembukaan lahan tersebut, hingga sekarang PT HSL belum memberikan ganti rugi tanah kami,” katanya. Karenanya, Mainyih dengan tegas melarang pihak PT HSL untuk melakukan pemanenan kelapa sawit, sampai permasalahan tanah ini selesai.
Warga lainnya, Hamzah (40) juga mendapatkan perlakuan sama atas tanah miliknya. Hamzah bahkan sudah sepuluh kali dirinya mendatangi pihak manajemen PT HSL dan mengirimkan 15 surat memohon kejelasan, namun semuanya tidak pernah di tanggapi pihak perusahaan.
Kedua warga ini mengaku, sebenarnya mereka menerima keberadaan sawit di kampung itu, namun kini yang mereka tuntut adalah mendapatkan kembali jatah pembagian kapling KKPA.
Dikonfirmasi, Kepala Desa Kalimantan, Awas Alibaba mengungkapkan, penggunaan lahan masyarakat untuk perkebunan merupakan permasalahan di desanya. Tak hanya lahan masyarakat, ia menuturkan, PT HSL juga melakukan penggusuran 33 kuburan di Dusun Purang, menggunakan bulldoser sejak tahun 2000 yang lalu. “Hingga sekarang pihak PT HSL belum pernah menjelaskan permasalahan ini,” ujarnya.
Masyarakat Desa Purang, terutama keluarga yang dimakamkan di atas lahan tersebut, menuntut kembali pihak perusahaan untuk menjelaskan permasalahan tersebut. Karena itu, Awas selaku kepala desa akan mengambil tindakan dengan mempertemukan kedua belah pihak, antara masyarakat dengan PT.HSL.
Pria yang pernah bekerja sebagai mandor PT HSL selama lima ini mengatakan, ia mengetahui kinerja PT HSL, dimana pihak perusahaan akan melakukan penggusuran terlebih dahulu baru penyelesaian kemudian.
Sedangkan Agam (36), warga Desa Kalimantan, mengatakan, PT HSL seakan menutup mata dan bersikap tidak mempunyai masalah, apalagi menurutnya hingga sekarang PT HSL hanya membayar sebesar Rp80.000 per hektar, dan atas sikap tersebut, Agam mengaku tidak bisa menerimanya. Agam mengharapkan, pemerintah terutama pemerintahan kabupaten dapat membantu penyelasaian masalah ini hingga tuntas. (naskah Sugeng Mulyono, editor : Iphiet)

Read More..

Kondisi Jalan Desa Kalimantan Rusak Parah

*Riskan Lakalantas di Musim Penghujan

Warga Desa Kalimantan, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang mengeluhkan kondisi jalan yang rusak parah di desanya. Sebab ruas jalan sepanjang puluhan kilometer ini merupakan jalan umum yang menghubungkan antar desa.
Jalan ini juga digunakan perusahaan sawit PT Harapan Sawit Lestari (HSL) untuk jalur operasional perusahaan. Terlepas status kepemilikan assetnya, apakah jalan tersebut milik provinsi atau kabupaten, warga memandang perusahaan pengguna jalan dengan tonase besar juga berkewajiban memperbaiki jalan tersebut.

“Musim hujan jalan licin dan penuh kubangan lumpur, sedangkan musim panas jalan penuh debu, sangat rawan kecelakaan lalu lintas,” kata Kepala Desa Kalimantan, Awas Alibaba, ditemui di Pontianak, Senin (3/3).
Awas menjelaskan, sejak tahun 2000, kondisi jalan tersebut sudah sangat memprihatinkan. Sejak rusak, akses transportasi antar desa di Manis Mata praktis terputus. Terlebih di musim hujan, kebanyakan warga kesulitan mensuplai kebutuhan pokok sehari-hari hingga ke pedalaman.
Awas Alibaba sendiri baru enam bulan ini terpilih sebagai kepala desa. Sebagai penyampai aspirasi warganya, ia berharap Pemerintah Kabupaten Ketapang memberikan perhatian terhadap kondisi yang berlangsung bertahun-tahun ini. Apabila status jalan tersebut masih milik provinsi, namun tidak dikelola dengan baik, ia berharap Pemkab cepat mengambil alih, demi kesejahteraan warganya.
Ia mengaku prihatin dengan nasib warga desa-desa di sekitarnya. Menurutnya, ketika hujan, untuk sampai ke ibu kota kecamatan saja memerlukan waktu beberapa jam.
Awas juga pernah mengadukan permasalahan ini kepada anggota DPRD Kabupaten Ketapang untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Namun menurutnya anggota Dewan hanya menampung permasalahan tersebut dan dalam waktu dekat akan memproses permasalahan ini. “Namun dua tahun berlalu, ternyata kondisi jalan masih tetap seperti ini, membuat kami mempertanyakan kinerja dewan,” katanya.
Warga Desa Kalimantan lainnya, juga mengeluhkan dengan kondisi jalan tersebut. Ayub (56) misalnya. Ia tak habis pikir dengan pola pemerintah yang katanya mau melakukan pemerataan pembangunan jalan di kota sampai ke pelosok.
Ayub juga meminta kepada pihak PT HSL yang selalu menggunakan jalan tersebut untuk rutinitas perusahaan, agar membantu perbaikan jalan. Ayub semakin kesal ketika ia berkunjung ke perusahaan untuk mempertanyakan masalah jalan tersebut, namun hingga sekarang pihak perusahaan tak memberikan kepastian.
Dia juga mengharapkan pemerintah dapat memberikan perhatian.Karena menurutnya tidak mungkin tidak, lama kelamaan jalan tersebut akhirnya tidak dapat difungsikan sama sekali, bila terus mengalami kerusakan. Sementara itu, salah seorang mahasiswa asal Desa Kalimantan, Yadi (21), mengungkapkan, keprihatinannya terhadap kondisi jalan di desa kelahirannya. Kondisi tersebut membuat Yadi malas untuk pulang kampung, karena kondisi jalan yang tak mendukung.
Mahasiswa yang aktif di salah satu unit kegiatan mahasiswa (UKM) ini mengharapkan kerja nyata dari pemerintah terutama Pemda Kabupaten Ketapang.
Yadi menceritakan, sangat jeleknya kondisi jalan tersebut membuatnya harus bermalam di perjalanan, hingga akhirnya ketinggalan angkutan untuk sampai ke ibu kota kabupaten.
Yadi bersama teman-temannya satu daerah pernah mengajukan permohonan perbaikan jalan ke pemerintah kecamatan, namun hingga tiga tahun berlalu, belum juga ada realisasinya, dan hal tersebut membuat mereka bertanya-tanya mengenai hal tersebut.
Sebagai putera daerah ia berjanji akan memperjuangkan pembangunan desanya, tidak saja mengenai jalan, namun masalah pertanahan yang sampai sekarang masih bermasalah dengan pihak perusahaan sawit yang ada di Desa Kalimantan. (naskah Sugeng Mulyono, editor : Iphiet)

Read More..

Februari, Laju Inflasi Kota Pontianak 0,77 Persen

*Faktor Utama Kenaikan Harga Sembako

Laju inflasi yang terjadi di Kota Pontianak pada bulan Februari 2008, sebesar 0,77 persen. Sementara inflasi Kota Pontianak yang baru berjalan dua bulan pada tahun 2008 ini mencapai 2,39 persen, sedangkan inflasi ‘Year on Year’ (Januari 2008 terhadap Januari 2007) sebesar 8,61 persen.

“Inflasi bulan ini terjadi karena adanya kenaikan indeks pada tujuh kelompok pengeluaran,” kata Kepala Badan Statistik (BPS) Kalbar, Nyoto Widodo, saat memberikan data resmi mengenai Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi di Aula Dinas Pertanian Kalbar, Senin (3/3).
Menurutnya, ketujuh kelompok pengeluaran itu antara lain kelompok bahan makanan sebesar 2,18 persen. Kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,27 persen. Kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,28 persen. Kelompok sandang sebesar 0.53 persen. Kelompok kesehatan sebesar 0,88 persen. Kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,11 persen dan Kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,18 persen.
“Penyebab kenaikan indeks pada ketujuh kelompok itu tadi adalah karena adanya kenaikan pada komoditi beras, minyak goreng, telur ayam ras dan ikan laut,” paparnya.
Nyoto mengungkapkan, adapun kelompok komoditi yang memberikan sumbangan inflasi bulan februari ini adalah kelompok bahan makanan (0,5592 persen). Makanan jadi, rokok dan tembakau (0,0455 persen). Kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar (0,0706 persen). Kelompok sandang (0,0347 persen). Kelompok kesehatan (0,0295 persen). Kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga (0,0064 persen) dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan (0.0308 persen).
Jika dibandingkan dengan 45 kota dan nasional, untuk Indeks Harga Konsumen (IHK) dan inflasi bulan Februari 2008 menggunakan tahun dasar 2002=100, kota pontianak berada pada peringkat ke-23. Kondisi ini masih baik dibanding 22 kota lain. Dimana inflasi tertinggi terjadi di Jayapura sebesar 2.90 persen, yang terendah terjadi di Kota Sampit, yaitu sebesar -1.51 persen.

Read More..

Embun Pekat Ganggu Penerbangan di Supadio Pontianak

Embun pekat membatasi jarak pandang di Bandar Udara Supadio Pontianak sejak tiga hari terakhir sehingga otoritas penerbangan setempat menunda jadwal penerbangan pagi sampai cuaca membaik.
"Keselamatan penerbangan menjadi prioritas utama. Kalau jarak pandang tidak memungkinkan, bandara tidak dibuka untuk penerbangan," kata Manajer Operasional PT Angkasa Pura II Bandara Supadio Pontianak, Budi Hariyanto di Pontianak, Senin.

Pada Senin (3/3) misalnya, jarak pandang pagi hari pukul 06.00 WIB hanya 500 meter. Jarak minimal seharusnya 800 meter. Pada pukul 07.18 WIB, jarak pandang berangsur membaik di atas 800 meter sehingga bandara dinyatakan terbuka untuk penerbangan.
"Aktivitas dari dan ke Supadio mulai normal setelah jarak pandang dinyatakan aman," kata Budi Hariyanto.
Ia menambahkan, kondisi itu sudah terjadi dalam tiga hari terakhir. Menurut Budi, embun hilang secara perlahan tergantung situasi angin dan sinar matahari. Embun adalah uap air yang mengalami proses pengembunan atau proses berubahnya gas menjadi cairan. Kota Pontianak dan sekitarnya dalam tiga hari diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga kuat.
Maskapai yang mengalami penundaan yakni Batavia Air, Adam Air, Sriwijaya Air dan Lion Air rute Jakarta - Pontianak. Sedangkan dari Pontianak hanya satu penerbangan tujuan Jakarta oleh Batavia Air.
Maskapai tersebut umumnya menggunakan pesawat jenis Boeing 737 seri 200 - 400 dengan kapasitas angkut maksimal untuk 160 orang. Panjang landasan pacu Supadio-Pontianak 2.250 meter. Selain digunakan bagi penerbangan komersial, juga dimanfaatkan sebagai Pangkalan Udara, yang digunakan sebagai homebase pesawat tempur Hawk 100/200 buatan Inggris.
Supadio menjadi bandara terbesar di Kalbar. Selain Supadio, tiga bandara lain di Kalbar, yakni Bandara Susilo (Kabupaten Sintang), Bandara Pangsuma (Kabupaten Kapuas Hulu), dan Bandara Rahadi Usman (Kabupaten Ketapang). Namun, panjangnya tidak memadai untuk didarati pesawat jenis Boeing 737. Pesawat jenis Boeing 737 minimal butuh landasan pacu dengan panjang 1.850 meter.

Read More..